JAKARTA - Pemerintah menginstruksikan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk tim pemberantasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di setiap wilayahnya.
Sebagai rujukan, pemerintah akan segera meluncurkan database rumah tangga miskin yang meliputi data per nama dan per alamat (by name and by address). Wakil Presiden Republik Indonesia, Boediono mengatakan itu dalam pidatonya ketika membuka Rapat Kerja Pemerintahan Tahun 2012 di Pekan Raya Jakarta, Kemayoran, Jakarta Utara, Kamis (19/1/12).
Boediono menambahkan pengentasan kemiskinan menjadi isu utama pemerintah yang akan dikerjakan pada tahun 2012 ini. Kendati kinerja ekonomi Indonesia baik di tingkat makro maupun mikro sangat baik, namun pemerintah mengakui angka kemiskinan yang masih tinggi.
Berdasarkan database kemiskinan itu, kata Boediono, tercatat sekitar 40 persen rumah tangga di Indonesia menjadi sasaran program yang terbagi ke dalam rumah tangga miskin, hampir miskin, dan paling miskin. "The lowest 40 percent, ini mencakup semua daerah. Data ini juga memiliki alamat dan by name. Jadi informasi ini bisa kita gunakan bersama untuk merumuskan sasaran program kita," ujarnya.
Dalam pidato pembukaannya, Boediono menyebutkan lima isu umum yang dibahas dalam RKP 2012 tersebut, yaitu isu stabilitas sosial politik, ketersediaan kebutuhan dasar terutama pangan khususnya beras, penyediaan lapangan kerja terutama untuk kaum muda, tata kelola pemerintahan, dan pemberantasan kemiskinan.
Rapat Kerja bertemakan "Tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi" itu diikuti seluruh jajaran menteri anggota Kabinet Indonesia Bersatu II dan para kepala daerah dari seluruh provinsi. (A-156/A-26)***
Sumber Pikiran Rakyat
0 komentar:
Posting Komentar