Sedapnya Mie Ayam Sehat Warna-Warni WASEGI

Pengen merasakan kelezatan Mie Ayam ini ? Anda dapat merasakannya di Foodcourt Yogya Toserba Sukabumi Lantai 3

Galeri Online Produk UMKM Sukabumi

Sekarang cari oleh-oleh produk khas Sukabumi semakin mudah dengan telah diluncurkannya galeri/toko online lengkap produk UMKM Sukabumi. Anda bisa mengunjunginya di : www.ProdukSukabumi.com

Dinamika Bisnis Anda Bisa Ditampilkan Disini

Dinamika bisnis anda di Sukabumi dapat ditampilkan dalam website ini. Anda dapat mengirimkan informasi bisnis melalui alamat email : redaksi@bisnissukabumi.com

Dinamika Bisnis Anda Bisa Ditampilkan Disini

Dinamika bisnis anda di Sukabumi dapat ditampilkan dalam website ini. Anda dapat mengirimkan informasi bisnis melalui alamat email : redaksi@bisnissukabumi.com

Galeri Online Produk UMKM Sukabumi

Sekarang cari oleh-oleh produk khas Sukabumi semakin mudah dengan telah diluncurkannya galeri/toko online lengkap produk UMKM Sukabumi. Anda bisa mengunjunginya di : www.ProdukSukabumi.com

31 Januari 2012

Direktori Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Sukabumi

Berikut ini adalah data Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan koperasi yang mengelola simpan-pinjam yang ada di daerah Kota dan Kabupaten Sukabumi - Jawa Barat. Data ini penting guna meminimalisir kegiatan simpan-pinjam yang dapat merugikan masyarakat.
Bila anda ingin melihat detail data KSP yang bersangkutan (badan hukum, permodalan, kondisi usaha koperasi, dll) dapat mengeceknya disini.

LPDB Kucurkan Rp200 M Buat Koperasi di Jabar

Bandung : Pemerintah pusat mengucurkan dana pinjaman senilai Rp200 miliar untuk koperasi di Jabar pada tahun ini. Jumlah tersebut naik Rp54,5 miliar dari sebelumnya Rp145,5 miliar. “Dana tersebut mendapat posisi ketiga setelah Jatim dan Jateng,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (KUMKM) Jabar Wawan Hernawan, Minggu (29/1/2012). 
Wawan mengatakan, selama 2011, pihaknya telah menyalurkan dana dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) senilai Rp145,5 miliar. Bantuan kredit tersebut dibagikan kepada 234 mitra koperasi di Jabar dengan nilai pengajuan mencapai Rp1,96 triliun. Dari jumlah tersebut, pengajuan proposal mencapai 648 koperasi. 
Selain dana LPDB, pihaknya akan mengarahkan mitra koperasi untuk memanfaatkan pembiayaan lain seperti, Kredit Cinta Rakyat (KCR), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan PKBL BUMN. Dana-dana pinjaman berbunga lunak ini diharapkan mampu membantu para mitra koperasi. "Kami juga berupaya semaksimal mungkin KCR bisa diakses oleh koperasi. Harapan kita UMK yang tidak punya agunan bisa dapat KCR lewat koperasi,” katanya. 
Sementara itu, Direktur Pengembangan Usaha Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) dan KUMKM Halomoan Tamba menyatakan secara total alokasi pembiayaan untuk mitra koperasi sebesar Rp1,32 triliun. Dana tersebut dialokasikan kepada 1.233 mitra koperasi di seluruh Indonesia. "Untuk mitra koperasi di Jabar sebesar Rp200 miliar karena termasuk provinsi yang jumlah mitra koperasinya cukup banyak sekitar 23.843 unit. Saat ini ada sekitar 14.583 unit koperasi aktif dengan anggota 4.818.940 orang," ucapnya. 
Dia menuturkan mitra koperasi yang mendapat bantuan kredit akan mendapat sejumlah keuntungan. Selain berbunga rendah, bantuan kredit ini tidak membutuhkan jaminan fisik. "Bunganya rendah karena pembiayaan digunakan untuk usaha produktif (modal kerja atau investasi) dan benefit oriented," jelasnya. [Inilah Jabar]

Modus Penipuan : Hati-hati Pasang Iklan Jual Kendaraan

BOGOR : Penipuan sedang marak dengan sasaran para pemasang iklan jual kendaraan. Salah satu korbannya adalah warga Kabupaten Bogor bernama Noor, 30 yang tertipu Rp60 juta. Kepala Satuan Reskrim Polres Bogor AKP Imron Ernawan mengungkapkan, Noor awalnya mengiklankan kendaraannya di media cetak. 
Dalam iklan tersebut, Noor mencantumkan nomor teleponnya agar bisa dihubungi calon pembeli. Peristiwa penipun terjadi Sabtu (28 Januari) pagi sekitar pukul 09.00 WIB. Noor dihubungi oleh pelaku yang mengaku calon pembeli. “Pelaku meminta nomor rekening korban untuk ditransfer uang sebagai DP awal beli mobil korban," kata AKP Imron. 
Lalu, lanjut Imron, korban mengirimkan nomor rekeningnya. Kemudian, pelaku menelpon korban dan mengatakan bahwa dirinya sudah mengirim uang sebanyak Rp5 juta kepada korban. Korban pun melakukan pengecekan, ternyata uang yang dimaksud tidak ada masuk ke rekening korban. Kemudian pelaku mengatakan kemungkinan jaringan "error". Dan disaat itulah pelaku memulai aksinya. Pelaku meminta korban memasukkan sejumlah angka secara beruntun dengan alasan bahwa angka tersebut merupakan kode untuk mengalihkan transfer miliki pelaku ke korban. Korban tidak sadar bahwa angka-angka tersebut merupakan rekening pelaku dan angka sejumlah uang milik korban dikirimkan ke rekening pelaku. "Korban tidak sadar akhirnya mengirimkan uang dengan perincian Rp30 juta, Rp20 juta, dan Rp10 juta ke dua rekening bank yang berbeda dengan total Rp60 juta," kata AKP Imron. 
Tidak lama setelah itu, ungkap Imron, korban sadar dengan mengecek uangnya sudah menghilang Rp60 juta di ATM dan nomor telepon pelaku sudah tidak bisa dihubungi lagi sampai saat ini. "Jadi, korban yang seharusnya mendapat keuntungan jual mobil tapi sekarang malah rugi Rp60 juta," kata Imron. Menurut Kasat Reskrim Polres Bogor itu, kejadian ini sudah banyak terjadi di masyarakat. Masyarakat menjadi korban tindak kejahatan melalui telepon karena tergiur tawaran yang diberikan oleh pelaku. 
"Oleh karena itu, kami mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati dalam transaksi lewat telepon. Bila melalui iklan yang ditawarkan, lebih baik ketemu langsung antara penjual dan pembeli bila sudah sepakat harga. Banyak pelaku-pelaku penipu yang memanfaatkan kesempitan orang lain," katanya. (Bisnis Indonesia)

Cuaca Buruk, Taman Gunung Gede Pangrango Ditutup Sementara

SUKABUMI : Balai Besar Taman Nasional Gunung Gede Pangrango Jawa Barat untuk sementara menutup objek wisata air terjun Curug Cibeurem dan Curug Cibodas karena cuaca buruk yang terjadi di kawasan taman nasional dalam beberapa pekan ini. “Kami menerima informasi dari BMKG dan LAPAN bahwa akhir Januari sampai awal Februari diperkirakan akan mengalami cuaca ekstrim, sehingga sementara kami menutup dua objek wisata air terjun kami Curug Cibeurem dan Cibodas dari 25 Januari sampai 8 April 2012,” kata kepala Balai Besar TNGGP Jawa Barat, Agus Wahyudi, Selasa. 
Menurut dia penutupan sementara dua objek wisata tersebut untuk mengantisipasi terjadinya kecelakaan terhadap pengunjung karena dalam beberapa hari terakhir ini terjadi longsor di daerah tersebut. Maka sesuai SK.27/11-TU/3/2012 objek wisata air terjun Cibeureum di tutup. “Penutupan objek wisata ini dipandang perlu karena untuk keselamatan semua pihak, selain itu kondisi cuaca yang buruk bisa menyebabkan bencana alam di lokasi wisata, sehingga kami mengantisipasinya sejak dini,” tambahnya. 
Dikatakan Agus, kepada seluruh karyawan dan pegawai TNGGP diimbau untuk mensosialisasikan penutuan sementara objek wisata air terjun Cibeurem ini. Dan jika ada pengunjung yang ingin masuk, karyawan yang berjaga di pos agar memberitahukan dengan baik. Selain itu, TNGGP juga sampai saat ini masih menutup kegiatan pendakian menuju Gunung Gede dan Pangrango sampai akhir Maret mendatang dengan tujuan untuk melaksanakan konservasi alam dan perbaikan jalur pendakian serta menambah sarana dan prasarana di jalur pendakian. (Bisnis Jabar)

Cari Agen Kopi HERBAMAX

Dicari agen dan distributor yang siap mengembangkan bisnis kopi di seluruh indonesia dengan potensi income hingga 7juta / minggu,.
Apabila anda tertarik silahkan kunjungi  : http://kopi-herbamax.blogspot.com
untuk info lebih lanjutnya  : qnet.club@yahoo.co.id

Sebanyak 260 Siswa Terima Beasiswa Telkom

BANDUNG : Yayasan Pendidikan Telkom memberikan beasiswa kepada 260 siswa yang berasal dari 35 SMA/SMK yang berada di wilayah Bandung dan Cimahi. Beasiswa yang diberikan senilai Rp 1 juta per siswa. 
Penyerahan beasiswa dilaksanakan di Auditorium Politeknik Telkom Jln. Telekomunikasi Bandung, Jln. Terusan Buah Batu Bandung, Selasa (31/1). Hadir dalam kesempatan tersebut siswa penerima beasiswa yang didampingi guru, serta Ketua Yayasan Pendidikan Telkom Johni Girsang yang didampingi pimpinan YPT dan pimpinan lembaga pendidikan di bawah YPT. (PRLM)

Pemerintah Siapkan Roadmap Transformasi BPJS

Foto : Bisnis Indonesia
JAKARTA: PT Askes dan PT Jamsostek dengan supervisi dari Kementerian BUMN menyiapkan roadmap transformasi menjadi badan penyelenggara jaminan sosial (BPJS) kesehatan dan ketenagakerjaan. Menko Kesra Agung Laksono mengatakan waktu dua tahun yang diamanatkan UU BPJS untuk mulai beroperasinya kedua badan tersebut bukanlah waktu yang panjang. "Transformasi kelembagaan harus dipersiapkan secara matang dan seksama, sehingga PT Askes dan PT Jamsostek saat ini sudah menyiapkan roadmap transformasi untuk menjadi BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan." ujarnya saat membuka seminar UU BPJS yang digelar Kadin hari ini. 
Selain aspek hukum yang harus dipatuhi dalam transformasi tersebut, lanjut Agung, perlu juga mempertimbangkan kepentingan peserta lama jangan sampai merasa dirugikan dengan berubahnya manfaat yang diperoleh. Menurutnya, transformasi kelembagaan harus juga mempertimbangkan aspek lain yang sifatnya berdampak nasional, seperti kepemilikan aset, pemutusan hubungan kerja, investasi yang sudah berjalan, dan komitmen yang sudah disepakati dengan lembaga di dalam maupun luar negeri. 
Ketua Kadin Suryo Bambang Sulisto menyatakan pihaknya menghargai keputusan yang dicapai oleh pemerintah dan DPR untuk menerbitkan UU BPJS. Dengan undang-undang ini, dia menambahkan maka Indonesia memasuki babak baru dalam sejarah pelayanan kesehatan rakyat dan jaminan kesejahteraan tenaga kerja. Namun Kadin menilai terdapat dua masalah besar yang menghadang implementasi UU BPJS di masa depan. "Masalah pertama tentang dapat tidaknya prinsip good governance ditegakkan dalam pengelolaan dana jaminan kesehatan dan jaminan tenaga kerja oleh BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang berbentuk BUMN," tuturnya. 
Masalah besar kedua menyangkut dukungan kepada dunia usaha agar secara berkelanjutan memiliki kemampuan untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan tenaga kerja. (Bisnis Indonesia)

Polda Jalin Kerjasama Dengan GPP Jabar-Banten

Foto : Pikiran Rakyat
BANDUNG : Kepolisian Daerah Jawa Barat (Polda Jabar), dan Gabungan Pengusaha Perkebunan Jawa Barat-Banten (GPP Jabar-Banten), membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan tersebut, dimaksud guna menjalin sinergitas Polda Jabar bersama GPP Jabar-Banten untuk mengembangkan usaha perkebunan, pelestarian lingkungan hidup dan ketahanan ekonomi rakyat. 
Pada acara yang dilaksanakanan di Aula Muryono, Mapolda Jabar, Selasa (31/1), penandatanganan dilakukan oleh Kapolda Jabar Inspektur Jenderal Putut Eko Bayuseno, dan Ketua Umum GPP Jabar-Banten Herry Sunardi. Kemudian, penandatanganan pun dilakukan oleh para Kepala Polresta di jajaran Polda Jabar, dengan para Kepala GPP Jabar-Banten, di masing-masing daerah. (PRLM)

BPR Tunjukan Pertumbuhan Yang Berkualitas

Foto : Bisnis Jabar
JAKARTA: Industri bank perkreditan rakyat menunjukan tren pertumbuhan bisnis yang berkualitas yang terlihat dari penurunan tingkat rasio kredit bermasalah dalam tiga tahun terakhir, meskipun penyaluran pembiayaan cukup ekspansif. Joko Suyanto, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo), mengatakan penurunan rasio tingkat kredit bermasalah (non performing loan/NPL) pada industri menunjukan bahwa bank mikro terus meningkatan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. “Hal itu sekaligus menunjukan bahwa nasabah usaha mikro dan kecil [UKM] juga bisa patuh untuk melunasi kredit yang diterima,” ujarnya kepada Bisnis, hari ini. Selasa 31 Januari 2012 
Peningkatan kehati-hatian diimplementasikan lewat penguatan kualitas sumber daya manusia, melalui pendidikan dan pelatihan, terutama pada bagian account officer (AO). “Proses recruitment juga sudah banyak ditingkatkan demi mendapatkan SDM yang berkualitas,” tambahnya. Selain itu, sebagian BPR juga sudah mengembangkan teknologi informasi dalam melakukan monitoring terhadap kredit. Hal ini sekaligus meningkatkan efisiensi dalam menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Tingkat NPL industri BPR pada akhir 2011 menyentuh 5,22%, dan merupakan level terendah sejak 2007 lalu. Pada 2008, tingkat NPL masih 9,88% dan terus mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya, yakni 6,9% pada 2009 dan 6,12% pada 2010. Kredit ekspansif Meski NPL menurun, namun penyaluran kredit industri tetap tumbuh ekspansif. Hingga akhir Desember 2011, industri telah menyalurkan kredit sebesar Rp41,1 triliun, bertambah Rp7,25 triliun atau 21,45%, dibandingkan dengan akhir 2010 Rp33,84 triliun. 
Edy Setiadi, Direktur Kredit, BPR dan UMKM Bank Indonesia (BI), mengapresiasi kinerja bank mikro yang dapat menurunkan tingkat NPL tanpa menghambat ekspansi kredit. “Bagi BPR tingkat NPL mendekati 5% itu sudah cukup bagus. Meski demikian, kami melihat kendali internal terhadap manajemen risiko belum merata dilakukan. Ke depan masalah kendali internal harus ditingkatkan,” ujarnya. Dalam meningkatkan kehati-hatian, BPR juga diwajibkan untuk memiliki pedoman penyaluran kredit untuk menghindari pembiayaan macet dan fraud akibat pinjaman fiktif. Pedoman tersebut akan menjadi pegangan dalam melakukan pengawasan terhadap BPR, sehingga pelanggaran yang dilakukan terhadap pedoman dapat menurunkan tingkat kesehatan bank mikro. 
 Edy menambahkan BI telah memperlonggar aturan penyaluran kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat dengan memperbolehkan tanah girik dijadikan agunan. Agunan girik Pelonggaran syarat tersebut merupakan respon atas kondisi nasabah BPR yang sebagian besar belum memilik tanah bersertifikat. “Tanah yang belum bersertifikat atau masih status girik dan lapak di pasar bisa dijadikan agunan secara proporsional di BPR,” ujarnya. 
Dia menjelaskan tanah belum bersertifikat dan lapak di pasar tersebut bukanlah agunan utama bagi usaha mikro dan kecil (UMK), melainkan agunan tambahan. Adapun agunan utama tetap pada usaha mikro dan kecil yang memiliki kelayakan untuk dibiayai (feasible). “Kami juga mencari bentuk agunan tambahan lainnya yang bisa digunakan oleh UMK dalam mendapatkan kredit.” Gubernur BI Darmin Nasution mengatakan pemerintah daerah dapat berperan dalam menurunkan tingkat bunga kredit bagi UMK dengan mendirikan lembaga Penjaminan Kredit Daerah serta menempatkan dana APBD di bank daerah dan BPR milik daerah. 
Selain itu, lanjutnya, pemerintah daerah juga bisa melakukan subsidi sebagian bunga kredit dengan mengandalkan APBD. Dia menjelaskan dengan dana Rp100 miliar, pemerintah sebenarnya bisa menyubsidi bunga sebesar 5% untuk kredit sebesar Rp2 triliun. “Dari pada membuat program yang tidak jelas, lebih baik seperti ini,” jelasnya. (Bisnis Jabar)

Tata Cara Ikut Lelang di LPSE Jabar

LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektornik) adalah lembaga yang menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Perusahaan Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar sebagai penyedia barang/jasa. Untuk kegiatan lelang pengadaan barang/jasa di Jawa Barat difasilitasi oleh LPSE Provinsi Jawa Barat yang dapat diakses melalui situs http://lpse.jabarprov.go.id
Yang perlu anda siapkan pertama pada saat mendaftar adalah menyediakan alamat email yang valid. Alamat email ini akan digunakan untuk seluruh kegiatan terkait dengan pelaksanaan lelang elektronik yang diadakan oleh LPSE. Kemudian setelah itu mendownload formulir pendaftaran dan formulir kepesertaan. Dan langkah selanjutnya akan dikirimkan melalui alamat email yang anda daftarkan tadi.
Untuk melakukan pendaftaran penyedia barang/jasa dapat dilakukan disini.
Selain itu juga, anda harus memahami fakta integritas karena seluruh sistem LPSE terikat pada hal tersebut. Fakta integritas dimaksud dapat didownload disini

Hal-hal lain yang penting untuk anda ketahui adalah :
  • Cara mendaftar di LPSE bagi penyedia (download disini)
  • Syarat bergabung dengan LPSE Jabar (download disini)
  • Syarat verifikasi bagi penyedia (download disini)
  • Larangan persekongkolan dalam tender (download disini)
  • Syarat penggantian email penyedai (download disini)
  • Standard dokumen penawaran (download disini)
  • Petunjuk penggunaan bagi penyedia (download disini)
  • Pengumuman Ujian Sertifikasi (akses disini)
  • Persyaratan dan ketentuan (download disini)

Informasi lebih lanjut silakan kontak kami.

Lelang Pengadaan Jasa Internet Rp. 500 Juta

Bandung : LPSE Jawa Barat akan mengadakan pelelangan secara elektronik atas pekerjaan pengadaan jasa internet di PP PFNI Rehional I Bandung. Kegiatan lelang dilaksanakan dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dan menggunankan metode evaluasi sistem gugur. Nilai pagu anggaran paket adalah sebesar Rp. 500.000.000,- dan nilai HPS paket sebesar Rp. 429.000.000,-. Persyaratan kualifikasi peserta lelang adalah perusahaan kecil, memiliki SIUO bidang usaha telekomunikasi dan instalasi jaringan, tertib administrasi pajak dan pengalaman sesuai persyaratan sesuai denga LDP. 
Dokumen pelalangan dapat langsung didownload di http://lpse.jabarprov.go.id sampai dengan 8 Februari 2012 pukul 23.59 dengan kode paket lelang 9507014. 
Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan pada tanggal 06 Februari 2012 pukul 10.00 - 12.00 WIB. Sedangkan upload dokumen penawaran dimulai tanggal 7 Februari 2012 pukul 00.00 sampai dengan 9 Februari 2012 pukul 14.00  

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi : 
Telpon  (022) 2536093 
Mobile  (022) 61114013 
Fax.       (022) 82521053 
Email     helpdesk@lpse.jabarprov.go.id


Lelang Pekerjaan Cleaning Service Kampus Jatinangor Senilai Rp. 1,1 M

Bandung : LPSE Jawa Barat mengumumkan akan mengadakan pelelangan secara elektronik atas pekerjaan jasa kebersihan (cleaning service untuk Gedung Kampus Jatinangor Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran pada tahun 2012. 
Kegiatan lelang dilaksanakan oleh Agency Universitas Padjadjaran dengan metode pelelangan umum pasca kualifikasi dan menggunankan metode evaluasi sistem gugur. Nilai pagu anggaran paket adalah sebesar Rp. 1.175.811.000,- dan nilai HPS paket sebesar Rp. 1.068.919.000,-.
Persyaratan kualifikasi peserta lelang adalah perusahaan kecil, tertib administrasi pajak dan pengalaman sesuai  persyaratan dalam dokumen.
Dokumen pelalangan dapat langsung didownload di http://lpse.jabarprov.go.id  sampai dengan 7 Fberuari 2012 pukul 16.00 dengan kode paket lelang 9506014.
Penjelasan dokumen lelang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Februari 2012 pukul 10.00 - 11.00 WIB. Sedangkan upload dokumen penawaran dimulai tanggal 3 Februari 2012 pukul 09.00 sampai dengan 10 Februari 2012 pukul 11.59


Informasi lebih lanjut dapat menghubungi :
Telpon  (022) 2536093
Mobile  (022) 61114013
Fax.      (022) 82521053
Email    helpdesk@lpse.jabarprov.go.id




Pusat Belanja Di Bandung ‘Over Supply’

Pasar Baru (Bisnis Jabar)
BANDUNG : Pusat perbelanjaan di Kota Bandung dinilai terlalu banyak (over supply) yang terindikasi dari sejumlah mal di yang mengalihkan bisnisnya menjadi perkantoran dan hotel. Berdasarkan informasi yang dihimpun bisnis-jabar.com, ada sejumlah mal di Kota Bandung yang mengalihkan arah bisnis dari pusat perbelanjaan menjadi pusat perkantoran, seperti yang dilakukan Be Mall. 
Selain itu, ada juga salah satu mal yang terletak di Jalan Braga, Kota Bandung, akan beralih dari pusat perbelanjaan menjadi hotel bintang dua yang akan dioperasikan jaringan hotel ternama di Tanah Air. Berdasarkan data Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung saat ini jumlah mal di Kota Kembang telah mencapai 30 unit. Jumlah tersebut dianggap terlalu banyak untuk ukuran kota dengan luas yang tidak terlalu besar, yakni 16.730 hektare dan jumlah penduduk sekitar 2,5 juta jiwa. 
Chairiah, Sekretaris Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Barat, menuturkan persaingan mal makin ketat karena sempitnya lahan yang tersedia di daerah tersebut. Selain bersaing dengan sesama mal, ujarnya, pesaing pusat perbelanjaan juga datang dari perusahaan ritel yang semakin menjamur, terutama kategori supermarket dan hipermarket. Dia menuturkan berbagai kebutuhan sehari-hari juga ditawarkan ritel modern sehingga membuat persaingan semakin sengit dalam menggaet konsumen. Namun, dia menampik jika bisnis mal di Kota Bandung telah jenuh. “Kuenya memang sedikit, tapi bukan berarti bisnisnya telah jenuh,” ujarnya hari ini. 
Menurut dia, walaupun Bandung menjadi salah satu tujuan wisata, dengan keberadaan kafe, restoran, distribution outlet (distro), dan factory outlet (FO). Dalam menggaet pelanggan, ujar dia, pengelola FO juga tidak berdiam diri dengan nuansa persaingan yang semakin ketat, sehingga jumlah FO sebagai gerai fesyen dilengkapi pusat jajanan dan makanan semakin banyak. “Konsep FO juga sudah semakin seperti plaza dengan berbagai kelengkapan kebutuhan para calon konsumennya,” tuturnya. Dia menambahkan persaingan yang ketat tersebut membuat manajemen mal harus mengembangkan segala strategi agar mereka bisa tetap eksis berbisnis. (Bisnis Jabar)

Pengadaan Konsentrat Sapi Potong Disnak Jabar Rp543 juta

BANDUNG : Unit Layanan Pengadaan Jawa Barat satuan kerja Dinas Peternakan melelangkan pengadaan konsentrat sapi potong senilai Rp 543 juta. Seperti diumumkan Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jabar, lelang ini akan menerapkan sistem elektronik. Pengumuman lelang dapat didownload disini.
Foto : Bisnis Jabar
Syarat bagi peserta yaitu merupakan perusahaan kecil, memiliki izin usaha, TDP, tertib administrasi pajak, berpengalaman, tidak masuk dalam daftar hitam, dan memenuhi persyaratan lelang lainnya. 
Masa pengambilan dokumen berlangsung pada 30 Januari sampai 7 Februari 2012 pukul 16.00 dengan cara mendownload langsung pada situs http://lpse.jabarprov.go.id dengan kode paket lelang 9504014.

Penjelasan paket lelang tanggal 2 Februari 2012 dari pukul 10.00 - 11.00. Sedangkan masa pemasukan penawaran tanggal 3 Februari 2012 mulai pukul 09.00 sampai dengan 10 Februari 2012 pukul 11.59.

Informasi lebih lanjut :
Telp : (022) 2536093 
Mobile : (022) 61114013 
Fax : (022) 82521053 
E-mail : helpdesk@lpse.jabarprov.go.id

Pembatasan BBM Hampir Pasti Tidak Diterapkan 1 April

JAKARTA : Pembatasan BBM bersubsidi yang akan dimulai pada 1 April kemungkinan mundur seiring dengan adanya sekelompok masyarakat yang mengajukan uji materi UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 ke Mahkamah Konstitusi. 
Ketua Komisi VII DPR dari Partai Demokrat Teuku Riefky Harsa mengatakan jika keputusan MK membatalkan pasal-pasal tertentu dalam UU tersebut, maka rencana pembatasan bisa mundur. “Kalau UU-nya dibatalkan, ya bisa saja mundur. Atau mungkin ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR untuk mempercepat APBN-P dan kebetulan pasal itu [yang direview] yang jadi pembahasan, itu bisa saja,” ujarnya, seusai rapat kerja dengan pemerintah, Senin 30 Januari 2012. 
Riefky mengatakan hasil MK saat ini memang belum keluar karena baru diajukan pada 24 Januari lalu. Di sisi lain, bisa saja pembahasan APBN-P dipercepat untuk membuka seluruh opsi atau mengundurkan waktu dari yang semula rencananya 1 April. “Kalau terkait APBN-P, ada 2 celah. Pertama, pembahasan lebih awal antara pemerintah dan DPR. Kedua, jika ada judicial review dan kalau keputusan MK membenarkan bahwa ada pasal-pasal tertentu yang tidak sah,” ujarnya. 
Sebelumnya, empat orang pengacara yakni Bgd Syafri, Lavaza Basyaruddin, Yuliana alias Nonly Yuliana, dan Asep Anwar, diketahui telah mengajukan uji materi (judicial review) pasal 7 ayat 4 dan 6 UU APBN 2012 kepada MK pada 24 Januari lalu. Lavaza ketika dihubungi hari ini mengatakan uji materi dilakukan agar pemerintah bisa membatalkan pembatasan BBM subsidi jenis Premium pada kendaraan roda empat pribadi di wilayah Jawa-Bali mulai 1 April ini. “Kami mewakili masyarakat mengajukan judicial review untuk membatalkan pembatasan BBM mulai 1 April, melihat kondisi masyarakat yang susah untuk menerima itu. Kami usulkan agar menaikkan harga BBM saja secara bertahap,” ujarnya.  
Menurut dia, paling cepat MK memproses uji materi adalah selama 3 minggu. Dia mempersilakan jika ada asosiasi atau kelompok masyarakat lainnya yang juga ingin mengajukan uji materi UU APBN 2012, agar pembatasan BBM dibatalkan. “Kalau memang ada, silahkan. Yang penting kita sudah memulai. Tapi kita bukannya memprovokasi, MK nanti yang akan melihat,” ujarnya. 
Pada kesimpulan rapat kerja hari ini belum dicapai kesepakatan terkait pembatasan. Dalam rangka persiapan untuk melaksanakan amanat UU No.22 Tahun 2011, maka Komisi VII DPR-RI meminta pemerintah untuk mempersiapkan empat hal. Pertama, pemerintah diminta menyiapkan road map percepatan pembangunan infrastruktur BBM nonsubsidi (seperti kilang, tangki timbun terminal, mobil tangki, dan SPBU) serta kebijakan insentif terkait. “Karena kita dengar bahwa hampir 30% SPBU di Jawa-Bali belum ada dispenser atau tangki timbun Pertamax,” ujar Riefky. 
Kedua, pemerintah diminta membuat rencana terpadu percepatan program konversi BBM ke bahan bakar gas, meliputi penyiapan alokasi gas, pipanisasi, SPBG dan converter kit. Ketiga, pemerintah diminta menyiapkan rencana alokasi anggaran hasil penghematan subsidi BBM untuk percepatan pembangunan infrastruktur energi dan infrastruktur transportasi publik yang nyaman bagi masyarakat. Keempat, pemerintah diminta menyiapkan program kerja TKP4BBM dalam rangka mengawal penggunaan BBM bersubsidi agar tepat sasaran. Riefky mengatakan keempat poin itu agar segera disampaikan pemerintah ke Komisi VII DPR. 
Selain itu, pada kesimpulan berikutnya, setelah mendengar paparan dan penjelasan Menteri ESDM serta mencermati dan mempertimbangkan masukan dari perwakilan pemangku kepentingan, pemerintah diminta segera mengkaji 5 hal dan menyampaikan kembali tanggapannya ke depan Komisi VII DPR-RI. Kelima hal itu, pertama, perpindahan pengguna Premium ke Pertamax pada kendaraan roda empat pribadi dianggap terlalu mahal dan tidak memenuhi rasa keadilan. Kedua, pelaksanaan konversi BBM ke bahan bakar gas dianggap mempunyai tingkat kesulitan yang cukup tinggi. Ketiga, mengkaji usulan alternatif kebijakan dengan melakukan pengurangan besaran subsidi pada penjualan Premium per liternya.  
Keempat, mengkaji usulan untuk melakukan perubahan UU No.22 Tahun 2011 tentang APBN 2012 dan adanya pengajuan judicial review UU tersebut ke MK oleh sekelompok masyarakat. Kelima, fraksi PDIP menyetujui rumusan poin-poin di atas dengan menambahkan untuk pertimbangan Perppu. “Kita minta pemerintah mengkaji dan menyampaikan kembali ke DPR dengan segera,” ujar Riefky. (Bisnis Jabar)

Kemungkinan Kenaikan HPP Beras Diputus Awal Februari

Foto : Bisnis Indonesia
JAKARTA : Keputusan kenaikan harga pokok pembelian (HPP) beras petani dalam tahap akhir, kemungkinan besar 2 hari lagi HPP beras diumumkan. Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Achmad Suryana mengatakan pengambilan keputusan besaran HPP masih dibahas pemerintah dan akan diumumkan awal Februari sebelum masuk masa panen. “Sekarang harga gabah dan beras sudah bagus sehingga HPP saat ini tidak efektif. Perubahan HPP merupakan langkah untuk mengantisipasi panen raya,” ujarnya di sela rapat kerja Menteri Pertanian dengan Komisi IV DPR, Senin 30 Januari 2012. 
Kenaikan HPP bertujuan menurunkan harga pembelian Bulog dan memberikan insentif kepada petani dari jatuhnya harga gabah saat panen raya. Bila HPP naik, lanjutnya, Inpres Nomor 8 Tahun 2011 tentang kebijakan pengamanan cadangan beras pemerintah dalam menghadapi kondisi cuaca ekstrem dicabut. Dalam inpres ini, HPP dapat menjadi harga referensi bagi pasar. “Iya, kemungkinan besar dicabut,” ujar Achmad. 
Saat ini HPP masih mengacu Inpres Nomor 7 Tahun 2009, berisi penetapan HPP gabah kering panen (GKP) di tingkat petani Rp2.640 per kg dan GKP di penggilingan Rp2.685 per kg. Adapun, harga gabah kering giling (GKG) di penggilingan Rp3.300 per kg dan di gudang Bulog Rp3.345 per kg. HPP beras di gudang Bulog Rp5.060 per kg. Achmad menjelaskan pemerintah berencana menaikkan HPP beras karena harga beras di pasar sudah lebih dari 30% HPP. “Dengan harga gabah dan beras yang lebih tinggi dari HPP Bulog kesulitan membeli,” ujarnya. 
Achmad menuturkan saat ini petani nikmati harga tinggi karena pada tahun lalu harga gabah di tingkat petani Rp3.600 per kg dan Desember 2011 mencapai Rp4.100 per kg. Selama ini, Bulog mengimpor beras karena harga internasional lebih rendah dari dalam negeri, yakni sekitar Rp5.400 per kg, sedangkan harga pasar dalam negeri Rp6.600 hingga Rp7.400 per kg. “Selalu secara rata-rata harga pasar lebih tinggi dari HPP, tapi harga impor juga masih lebih tinggi sedikit dari HPP yang hanya Rp5.060,” katanya. 
Kenaikan HPP, menurut Achmad, dipastikan tidak menyebabkan inflasi dan sangat memihak petani. “Jika upah minimum regional (UMR) naik maka UMR petani juga akan naik karena biaya sewa tanah tinggi,” katanya. (Bisnis Indonesia)

Pemda dan Pedagang Bahas Penyelesaian Dua Pasar

SUKABUMI : Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi menggelar rapat pembahasan dua Pasar Semi Modern Palabuhanratu dan Cibadak. Sejumlah persoalan dan masukan, menjadi pembahasan rapat yang digelar di Gedung Negara Pendopo Sukabumi kemarin. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Suwanda, Ketua Komisi III M Jaenudin, Kepala Diskoperindag Asep Jafar, perwakilan developer dan perwakilan pedagang. 
Pembahasan pertama yakni mengenai masalah pembongkaran Pasar Cibadak. Di sana terjadi miss komunikasi antara surat edaran Diskoperindag Kabupaten Sukabumi kepada warga pasar terkait pembongkaran blok B. Ini menjadi masalah ketika banyak warga pasar yang ketakutan kehilangan lapaknya. Sehingga, warga pasar di blok A yang belum teregistrasi ikut mendaftarkan diri. Protes dari pedagang blok B pun tak terbendung. 
Sementara untuk pembangunan Pasar Palabuhanratu menyangkut masalah PPN yang tak pernah tersosialisasikan kepada pedagang sejar awal. Padahal PPN itu wajib dibayar oleh pembeli.”Masalah PPN sebetulnya sudah menjadi rumusan. Hanya apakah masuk hitungan atau tidak. Jika harus dibebaskan dari PPN, tidak mungkin harus dibayar oleh pedagang,” katanya Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Suwanda Somawinata. Ia menambahkan mengenai pambangunan Pasar Cibadak, bahwa di pasar itu pembangunannya tidak serentak dilakukan. Artinya, karena melalui tahap demi tahap, beberapa blok memiliki perbedaan masa kontrak. Seperti Blok A, B, C, dan D yang masa kontraknya terhitung sampai 2015. “Yang jadi masalah adalah ajuan warga pasar dalam pembangunan itu diadakannya sampai tahun 2015, sementara pemerintah tidak mungkin harus menunggu samapai tahun 2015. Di sini, saya kira pedagang harus legowo. Toh ini kan demi mereka juga,” tambahnya. 
Adapun solusi yang dilakukan mengenai masalah yang ada di Pasar Pelabuhanratu, dengan melihatnya harga disetiap satuannya apakah sudah dimasukan PPN atau belum. “Kita akan liat dari harga satuannnya udah masukin PPN atau belum dan sementara untuk rapat pelabuan akan dilanjut lagi,” tegasnya. (Radar Sukabumi

Ketua DPRD Upayakan Penyelesaian Masalah SUTT PLN

Foto : Radar Sukabumi
PALABUHANRATU : Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi membeberkan hasil pertemuannya dengan Direksi PT PLN (Persero) di Jakarta Jum’at (27/1) lalu. Kepada Radar Sukabumi kemarin, ia menyebutkan jika direksi PLN bakal mengecek ke lokasi jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) kontroversi di Kampung Cileungsi dan Kampung Jayanti, Desa Citarik. Dalam hal ini, dewan siap menjadi jaminan agar masalah itu cepat terselesaikan. “Kata pihak PLN dalam dekat ini mereka akan melihat Lokasi jaringan SUTT di Desa Citarik. Saya sangat mengapresiasi dengan penyambutan pihak PLN yang begitu serius,” katanya. 
Legislator asal partai berlambang bintang mercy ini juga berangkat ke Jakarta, Jalan Trunojoyo blok M 1/135, Kebayoran Baru itu ditemani Sekretaris Komisi III, Hendar Darsono yang juga ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD). Ia berangkat langsung karena ingin segera menyelesaikan masalah yang tengah dihadapi masyarakatnya dan pembangunan yang harus segera diselesaikan. Di sana, DPRD Kabupaten Sukabumi yang diwakili kedua orang itu (Badri dan Hendar) langsung diterima manajer Senior Hubungan kelembagaan, Baringin Nababand dan Sekretaris Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bagian kontruksi berikut tiga direksi PLN lainnya. Di sana, Badri menyampaikan keluhan-keluhan warga berikut solusinya. Badri menjelaskan keluhannya itu seperti yang disampaikan warga Desa Citarik terlebih yang diwakili tokoh masyarakat Desa Citarik, Dudun Sudrajat. Diantaranya, soal Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 975 K/47/MPE/1999 tentang kompensasi yang kompensasi lahan yang dilalui jaringan konduktor SUTT hanya mendapatkan kompensasi 10 persen dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Dan kepmen tersebut dianggap tidak berpihak kepada masyarakat lantaran harga lahan yang dilalui jaringan SUTT itu menjadi anjlok. “Bahkan, lahan yang dilalui jaringan itu tidak bisa diterima bank sebagai jaminan. Semua keluhan warga saya sampaikan,” bebernya. 
Dan ia juga menyampaikan tanggapan dari pihak PT PLN. Menurutnya, PLN sudah sangat kooperatif untuk menindaklanjuti yang dikeluhkan Warga Desa Citarik. Meski, pihak PLN menyebutkan kejadian itu hampir terjadi di seluruh Indonesia. “Dan pihak PLN juga sudah melayangkan surat ke Menteri ESDM soal masalah di Desa Citarik. Dan masukan dari DPRD juga akan menjadi dasar penindaklanjutannya, makanya saya juga menunggu dari PLN dan jika lama saya juga akan menagih lagi. Karena pembangunan harus jalan dan masalah dengan warga harus segera diselesaikan,” tegasnya. (Radar Sukabumi

30 Januari 2012

Mulai April, Mobil Dinas Harus Pakai Pertamax

Jakarta : Pemerintah merencanakan membatasi BBM bersubsidi mulai April 2012, hal ini akan dimulai dengan pelarangan kendaraan dinas (monil dinas) di seluruh Indonesia. “April ini, seluruh kendaraan dinas instansi pemerintahan, BUMN dan BUMD di Jawa Bali tidak boleh menggunakan premium,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik saat Rapat Kerja Kementerian ESDM dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Gedung DPR Jakarta, Senin (30/1). 
Kendati harga minyak yang cenderung naik terus setiap tahunnya, jero menambahkan akan mencoba mengaplikasikan converter kit pada mobil-mobil dinas. “Pemasangan converter kit pada mobil dinas ini agar bisa menjadi contoh bagi masyarakat bahwa converter kit aman untuk digunakan,” jelasnya. 
Jero mengungkapkan kebijakan untuk membatasi bbm bersubsidi pada kendaaran dinas bisa mengawali pengurangan konsumsi premium di tengah masyarakat. “Harapan kami dengan diberlakukannya untuk mobil dinas pemerintahan bisa mengurangi konsumsi premium di masyarakat,” jelasnya. 
Selain kendaraan dinas, kata Jero, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada 1 April 2012 juga menyasar seluruh kendaraan pribadi di wilayah Jabodetabek. “Kami juga sudah meminta kepada BPH Migas untuk meningkatkan peran TKP4BBM (Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan penyediaan dan pendistribusian BBM),” ucapnya. 
Sementara itu, Kementrian ESDM telah membuat 4 tim demi mensukseskan program pembatasan BBM. “Kami membagi menjadi 4 tim yang tugasnya mengendalikan BBM bersubsidi yang akan dimulai pada April tahun ini,” pungkas Jero.  (Neraca)

Apindo Jabar: Penaikan TDL ancam daya saing industri

Foto : Bisnis Jabar
BANDUNG : Kenaikan tarif dasar listrik 10% yang rencananya akan bergulir pada 1 April 2012, akan semakin mendorong biaya operasional perusahaan dan menurunkan daya saing industri. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar Dedy Widjaja mengatakan kenaikan TDL yang rencanannya akan mencapai 10% tersebut jelas akan membuat biaya produksi bertambah. “Sejauh ini, rata-rata komponen listrik menyedot 30% biaya produksi. Coba bayangkan, kalau naik 10%, biaya produksi meningkat jadi berapa,” katanya hari ini. 
Dia mengatakan dengan kondisi yang seperti itu memungkinkan dunia industri terancam. “Kalau industri yang sudah bisa lagi menanggung beban atas naiknya TDL, kemungkinan akan mengalami kebangkrutan dan para pekerja terancam phk,” jelasnya. Selain itu, Dedy mengatakan sebelum menaikan TDL, sebaiknya pemerintah memperhatikan faktor lain, seperti, naiknya beban produksi dunia industri, juga kebutuhan hidup para pekerja. Lalu, sambungnya, kenaikan TDL itu pun kemungkinan berpotensi terjadinya daya saing industri turun akibat tingginya biaya produksi yang membuat harga jual sekakin meningkat. (Bisnis Jabar)

Dewan Pengupahan Harus Diperkuat Guna Hindari Kisruh UMK

JAKARTA : Posisi dewan pengupahan dinilai harus diperkuat agar kisruh upah minimum di Kabutapen Bekasi tidak terulang di wilayah lain. Menteri Perindustrian M. S. Hidayat mengatakan setiap tahun perwakilan pemerintah, perwakilan serikat buruh dan perwakilan pengusaha telah membahas dasar penaikan upah minumum secara intensif dan menyeluruh melalui dewan pengupahan. Atas dasar itu, menurut Menperin, seharusnya pemerintah daerah menjadikan keputusan dewan pengupahan sebagai dasar utama pengambilan kebijakan mengenai kenaikan upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) di wilayah mereka. “Dewan pengupahan sudah mewakili tiga unsur, termasuk pemerintah. Seharusnya tinggal dilaksanakan saja,” katanya, hari ini. 
Untuk menghindari konflik UMK Bekasi terulang di wilayah lain, Hidayat mengusulkan pemberian kekuasaan lebih besar bagi dewan pengupahan sebagai penentu nilai kenaikan upah minimum di suatu wilayah. Dewan pengupahan adalah lembaga konsultasi tripartit antara buruh, pemerintah dan pengusaha yang dibentuk berdasarkan Keppres no. 26/1990 tentang Pengesahan Konvensi ILO no. 144. Lembaga tersebut setiap tahun melakukan survei terhadap 46 komponen kebutuhan hidup yang dijadikan acuan tingkat inflasi dan kebutuhan hidup layak (KHL) di suatu wilayah. Permen Tenaga Kerja no. 1/1999 menyatakan usulan dewan pengupahan adalah dasar penetapan upah minimum provinsi (UMP) dan UMK oleh Gubernur di tiap provinsi di Indonesia. 
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Bidang Pengupahan dan Jaminan Sosial Hariyadi Sukamdani mengungkapkan hasil dari perundingan dalam dewan pengupahan sering diacuhkan dalam penentuan UMP/UMK untuk kepentingan politik. Dia menjelaskan kepala daerah sering menentukan UMP/UMK jauh di atas tingkat KHL yang disepakati dalam dewan pengupahan, terutama mendekati masa pemilihan umum kepala daerah. Pengacuhan mekansime tersebut, jelas Hariyadi, yang menjadi alasan Apindo menuntut SK Gubernur Jawa Barat no. 561/Kep.1540-Bangsos/2011 tentang upah minimum Kabupaten Bekasi ke Pengadilan Tata Usaha Negara. 
Menperin mengharapkan posisi dewan pengupahan yang diperkuat bisa menghindari rasa saling curiga antara pengusaha dan pekerja mengenai penentuan UMP/UMK. “Friksi [gesekan] mengenai tingkat upah pasti ada, tapi harusnya bisa diselesaikan dengan musyawarah tanpa harus ada kekerasan atau di-PTUN-kan,” katanya. 
Kepala Pusat Kepala Pusat Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri Kementerian Perindustrian Harris Munandar mengatakan pemerintah sedang mengkaji pembuatan kebijakan agar keputusan dewan pengupahan bisa berlaku mengikat. “Dalam rapat koordinasi Jumat (27/1), sudah disepakati agar kejadian di Bekasi tidak terulang. Mekanisme penentuan UMP/UMK akan secepatnya diperbaiki,” katanya. Pemerintah daerah, tambahnya, harus menyadari kenaikan upah yang terlalu tinggi bisa mendorong industri padat karya merelokasi industri ke luar negeri. “Yang padat karya, kebanyakan footloose industry. Apalagi kalau mereka pindah, industri subkontraktor mereka pasti akan ikut,” kata Harris. (Bisnis Indonesia)

Bisnis BPR Secara Nasional Tumbuh 22%

JAKARTA : Meskipun jumlah entitas bank perkreditan rakyat terus menurun selama 2011, namun total aset industri terus tumbuh yang didorong ekspansi pada penyaluran kredit dan penghimpunan dana masyarakat dengan peningkatan sekitar 21%-22% Edy Setiadi, Direktur Kredit, BPR dan UMKM Bank Indonesia (BI), mengatakan industri bank perkreditan rakyat (BPR) terus tumbuh, kendati jumlah entitas bank mikro terus menurun dari tahun ke tahun. “Kami melihat penurunan jumlah BPR tidak berpengaruh karena jumlah aset industri tetap tumbuh. Ini terjadi karena sebagian BPR melakukan konsolidasi [merger] sehingga dapat terus membesar,” ujarnya hari ini. 
Selama 2011 jumlah BPR berkurang sebanyak 37 perusahaan yang disebabkan karena merger dan ditutup karena melanggar batas kesehatan. Jumlah BPR pada akhir 2011 sebanyak 1.669 unit dibandingkan dengan akhir 2010 yang sebanyak 1.706 unit. Selain itu, lanjutnya, peningkatan bisnis BPR juga bertumbuh didorong oleh kerja sama dengan bank pembangunan daerah (BPD), seperti penyaluran kredit program linkage atau program Apex Bank. Program linkage adalah penyaluran kredit yang dilakukan oleh bank kepada pengusaha mikro dan kecil melalui BPR. Adapun Apex Bank adalah program yang menempatkan BPD sebagai induk pengayom bagi BPR. Dia menambahkan industri BPR semakin agresif dalam penyaluran kredit terutama yang memiliki jaminan. 
Selain itu, operasional di lapangan juga semakin meningkat karena menerapkan sistem jemput bola. Meski penyaluran kredit cukup agresif, dia menilai BPR telah meningkatkan kehati-hatian. Itu terlihat dari rasio kredit bermasalah (non performing loan/NPL) menjadi 5,22% pada akhir 2011, dibandingkan dengan sebelumnya 6,12. “Bagi BPR tingkat NPL mendekati 5% itu sudah cukup bagus. Meski demikian, kami melihat kendali internal terhadap manajemen risiko belum merata dilakukan. Ke depan masalah kendali internal harus ditingkatkan.” 
Dalam meningkatkan kehati-hatian, BPR juga diwajibkan untuk memiliki pedoman penyaluran kredit untuk menghindari pembiayaan macet dan fraud akibat pinjaman fiktif. Hingga akhir Desember 2011, penyaluran kredit industri BPR meningkat bersih sebesar Rp7,25 triliun atau 21,45%, menjadi Rp41,1 triliun dibandingkan dengan sebelumnya Rp33,84 triliun. Adapun dana pihak ketiga yang dikelola tumbuh sedikit lebih banyak dari penyaluran kredit, yakni sekitar 22,04%, menjadi Rp38,21 triliun dibandingkan dengan sebelumnya Rp31,31 triliun. Sebagian penyaluran kredit dibiayai dengan program linkage yang mencapai Rp6,42 triliun, naik dibandingkan dengan sebelumnya Rp4,74 triliun. Adapun total aset BPR pada akhir 2011 mencapai Rp55,8 triliun dari sebelumnya Rp45,74 triliun. (Bisnis Indonesia)

Warga Minta Cabut Kawasan Konservasi Pantai Pangumbahan

SUKABUMI : Ratusan warga dari Desa Pangumbahan, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat berunjuk rasa di Dinas Kelautan dan Perikanan setempat menuntut pencabutan kawasan konservasi Pantai Pangumbahan oleh Pemkab Sukabumi, karena telah merusak habitat penyu. 
“Kami menuntut agar Pemkab Sukabumi mencabut kawasan konservasi Pantai Pangumbahan, karena telah merusak habitat penyu seperti penjualan tukik keluar daerah dan telah banyak membunuh satwa itu padahal kawasan tersebut menjadi ajang wisata yang harus dijaga kelestariannya,” kata koordinator unjuk rasa, Dudi dalam orasinya. (Bisnis Jabar)

Pengembang Nilai Menpera Lakukan Malpraktek Kebijakan

Jakarta : Kalangan pengembang menilai Menteri Perumahan Djan Farid melakukan maladaftif atau malpraktek kebijakan karena menghentikan subsidi perumahan berformat Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sejak 1 Januari 2012. Pasalnya, kebijakan tersebut telah membuat ribuan orang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) gagal memiliki rumah, karena tak ada lagi kucuran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) FLPP. “Policy regulasi yang dikeluarkan alih-alih mengurangi backlog, tapi yang terjadi malah menambah jumlah backlog perumahan,” jelas Wakil Ketua Real Estate Indonesia (REI) Muhammad Nawir di Jakarta, akhir pekan lalu. 
Nawir menegaskan, kebijakan tersebut membuat mandeg pembangunan rumah murah di seluruh Indonesia. Nawir menyebut, bukan hanya dalam soal FLPP, dalam UU No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Permukiman, yang mewajibkan rumah minimal tipe 36, Kemenpera telah membuat kalangan MBR tak mampu menjangkau rumah. Di tempat yang sama, Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Properti dan Infrastruktur Lukman Purnomosidi menegaskan, Kemenpera telah membuat anggaran perumahan mubazir. Lantaran, penghentian FLPP secara mendadak membuat dana subsidi perumahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tersebut tidak bisa diserap. “Di saat situasi penyediaan rumah kondusif, Menpera malah membuatnya jadi dikotomi,” tukas Lukman. 
Sementara itu, kalangan pengembang anggota Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesa (Apersi) Banten menyatakan, tidak akan lagi membangun Rumah Sejahtera Tapak (RST) jika pemerintah tak lagi punya perhatian kepada masyarakat bawah. “Sejak awal menjadi pengembang rumah murah, kami berkomitmen untuk menyediakan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jika pemerintah tak lagi mau memperhatikan masyarakat seperti dengan menghentikan kucuran FLPP dan melarang tipe rumah dibawah 36, maka kami tak akan lagi membangun rumah murah. Kami hanya akan membangun rumah komersial,” tandas Ketua DPD Apersi Banten, Vidi 
Vidi beralasan, para pengembang Banten menganggap pemerintah sudah tidak lagi mementingkan masyarakat miskin yang kemampuannya membeli rumah hanya di kisaran Rp 50 juta. “Kalau tetap dengan seperti itu, Apersi bangun nggak akan bangun. Kita kembalikan saja ke pemerintah, kan itu kewajiban mereka. Banten tidak akan partisipasi FLPP. Apersi kan bantu pemerintah, kalau regulasi nggak kondusif kita tinggalkan saja. Kita survive dengan bangun yang komersial,” jelasnya. 
UU No 1 Tahun 2011 soal Perumahan dan Pemukiman dianggap merugikan masyarakat, karena adanya persyaratan minimal membangun rumah ukuran 36 m2. Padahal dengan bangunan 36 m2, harga jual mencapai Rp 90 juta per unit. Hal ini akan sulit dijangkau oleh buruh yang hanya berpenghasilan Rp 1,5 juta per bulan. “Kalau Rp 1,5 juta, kemampuan cicilan Rp 500 ribu, itu harga jualnya Rp 50 juta. Padahal harga yang 36m2, Rp 90 juta. Harusnya tipe 36 m2, tidak perlu lagi diurus negara. Mereka sudah punya kemampuan,” tandas Vidi. Suplai rumah tapak sederhana Banten mencapai 4.000 unit per bulan. Dengan penerapan aturan 36 m2, maka terjadi penurunan suplai hingga 50%. “Suplai kami dan Jawa Barat adalah yang paling besar. Mencapai 50%-60% dari total pasokan rumah murah secara nasional,” terang Vidi. 
Vidi memaparkan, dari jumlah tersebut, hampir 100 persen atau seluruhnya adalah rumah dengan tipe di bawah 36 dengan harga yang variatif yaitu sekitar Rp70 juta. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa pihaknya juga menanggung beban pembiayaan seperti untuk konstruksi perumahan yang terus berjalan meski terjadi penundaan penyaluran FLPP. “Argo kami kan tetap berjalan,” tuturnya. Saat ini, menurut dia, masih terdapat rumah sebanyak 5.000 – 6.000 unit yang dinyatakan “ready stock” untuk mencukupi kebutuhan perumahan di Banten untuk beberapa bulan mendatang. Sedangkan untuk realisasi jumlah kebutuhan perumahan di Banten pada 2012 ini diperkirakan berada di antara kisaran 15 – 20 ribu unit rumah. 
Sebelumnya, Ketua Umum Apersi Edi Ganefo menyatakan rasa pesimisnya bahwa target pembangunan perumahan dari Apersi pada 2012 sebanyak 72.000 unit akan tercapai. “Karena itu kami menganggap tahun 2012 ini merupakan tahun gelap bagi MBR untuk bisa memiliki rumah,” kata Edi. (Neraca)

Sistem Resi Gudang Berikan Keuntungan Bagi Para Petani

Salah satu upaya mengentaskan kemiskinan adalah melakukan kegiatan yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat lapisan papan bawah, khususnya bagi para petani. Harga jual hasil bumi para petani perlu dijaga dan dikawal ketat agar tidak terjebak dan jatuh ke dalam permainan para tengkulak. 
Badan Pengawas dan Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) Syahrul R. Sempurnajaya mengatakan sistem resi gudang (SRG) memiliki potensi luar biasa untuk memberikan keuntungan bagi para petani. Hanya saja, SRG ini masih perlu sosialisasi secara masif. “Salah satu cara adalah mengoptimalkan sistem resi gudang sehingga stok bahan pangan terjamin serta harga hasil bumi petani-pun tetap berada pada posisi stabil dan tidak akan bisa lagi dipermainkan tengkulak,” ujarnya saat mengunjungi gudang PT Pertani (Persero) di Haurgeulis, Indramayu, Sabtu (28/1). 
Menurut Syahrul, masih banyak yang belum mengetahui mengenai SRG. Padahal, pinjaman petani dapat dipermudah dengan adanya SRG. Dengan SRG, hasil panen bisa disimpan dulu, ditunda untuk dijual sampai harga naik, setidaknya sebesar 70% dari hasil panen bisa mendapat kredit sangat cepat dari perbankan. SRG juga merupakan instrumen yang bisa mengangkat harkat petani. “Petani bisa mendapat sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Menunda jual hasil panen dan mendapat suntikan modal untuk menanam kembali,” terang Syahrul. Namun, lanjut dia, jauh lebih penting adalah perlunya merubah cara pikir para petani agar dapat memiliki posisi tawar atau penentu harga jual gabah atau beras. Sehingga. petani bisa menyimpan atau melakukan tunda jual ke gudang SRG saat harga anjlok, kemudian menjualnya pada saat harga jual gabah tinggi maka petani akan tetap diuntungkan. Perlu Sosialisasi Syahrul menegaskan perlu melakukan sosialisasi kepada para produsen yang akan menempati gudang SRG. “Apakah petani, koperasi, itu tidak mudah. Karena untuk merubah cara berfikir para petani yang selama ini dengan pola hanya tradisional, dengan pembiayaan-pembiayaan yang ilegal seperti melalui tengkulak bukan perkara mudah,” ujarnya. 
Selain itu, gabah yang dititipkan di gudang SRG dengan infrastruktur yang sudah ada kualitasnya pun bisa diperbaiki. Sebagaimana ditentukan agar menjamin mutu beras yang standar dengan menjaga kadar kadar air sebesar 14%. Keuntungan lainnya, selain itu, menurut Syahrul, petani yang melakukan SRG juga diberikan pembiayaan yang disubsidi. “Ini tentunya menarik. Pembiayaan ini tidak akan menggunakan koletral, hanya menitipkan barang di gudang, mereka mendapatkan pinjaman dari bank-bank yang ditunjuk,” paparnya. Syahrul menjelaskan bahwa bentuk pinjaman kepada petani yang termudah adalah SRG. Tidak perlu koletral, tidak perlu sertifikat tanah, mobil, dan surat berharga lainnya. Cukup SRG dan ini terjamin. “Bahwa barang yang dititipkan atau tunda jual, dia akan diberikan pinjaman, dan itu cepat dan mudah keluarnya. Bahkan kalau sudah komplit syaratnya 1 jam sudah keluar. Tapi memang prosesesnya harus dilengkapi dulu,” terang 

Hindari Spekulasi 
Pada kesempatan yang sama Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krishnamukhti mengatakan bahwa SRG merupakan dimensi yang sangat signifikan bagi konsumen untuk menghindari spekulasi. Dengan penerapan SRG, lanjutnya, kepastian pasokan dan stabilitas pasar akan lebih terjamin. “Jadi kita tahu persis, stok ada di mana dan jenisnya apa. Dulu, banyak yang mengaku stok ada, tapi gudangnya di mana kita tidak tahu. SRG bisa jadi alternatif menyeimbangkan kebutuhan produsen dan konsumen,” ujarnya. 
Sebagai catatan, sesuai Undang-undang Nomor 9 Tahun 2011, SRG adalah dokumen bukti kepemilikan atas barang yang disimpan di gudang yang diterbitkan oleh pengelola gudang. Dokumen tersebut merupakan sekuriti yang menjadi instrumen perdagangan serta merupakan bagian dari sistim pemasaran dan sistim keuangan. Bayu mengharapkan dengan adanya resi gudang dapat menjadi sistem pembiayaan andalan bagi petani. Maka resi gudang seharusnya, lanjut dia, harus bisa diakses petani secara luas karena sistem itu menawarkan keuntungan yang lebih banyak. “Dengan menunda penjualan dan menyimpan gabah di resi gudang maka dalam tiga bulan paling tidak mereka mendapatkan tambahan keuntungan sekitar Rp 500 per kilogram,” katanya. 
Saat ini, Gudang PT Pertani Hargeulis, Indramayu, Jawa Barat berkapasitas 3.000 hingga 3500 ton. Tahun 2011 tercatat 8.000 ton gabah yang masuk ke gudang. Angka tersebut naik empat kali lipat dibandingkan tahun 2010. Adapun biaya penitipan di gudang penyimpanan dengan menggunakan SRG ini adalah sebesar Rp25 per kg per bulannya. Untuk wilayah Indramayu sendiri, petani maksimal dapat melakukan pinjaman sebesar Rp75 juta dengan bunga yang rendah dan untuk perbankan yang ditunjuk adalah PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk. dan PT Bank Pembangunan Jawa Barat, Tbk. (BJB). 
Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat Yusyus Kuswandana mengatakan SRG merupakan satu alternatif pembiayaan untuk memotong mata rantai tengkulak yang dihadapi petani. Sistem ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para petani sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka. Yusyus mengatakan, Komisi VI sepenuhnya mendorong serta mengawasi pelaksanaan undang-undang SRG agar petani dan pemerintah setempat bersinergi mewujudkan kesejahteraan petani. Karena itu, seluruh kepala daerah di Jabar mendukung penuh program SRG. “Selama ini nasib petani termajinalkan. Namun setelah SRG ini bisa terealisasi secara maksimal, diharapkan dapat berperan secara aktif sebagai obyek dan subyek pembangunan,” jelasnya. 
Yusyus menegaskan program SRG tidak hanya dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang. Tetapi pelaksanaannya akan didorong menyebar ke seluruh wilayah di Jawa Barat. Mengingat produksi beras di Indramayu sendiri sudah mencapai 1,525 juta ton. (Neraca)

Diskoperindag Kabupaten Sukabumi Akan Berantas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Illegal

SUKABUMI : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag) Kabupaten Sukabumi, berjanji akan menindak Koperasi Simpan Pinjam (KSP) ilegal. Kebijakan itu diambil menyusul banyaknya masyarakat yang merasa dirugikan oleh oknum pelaku usaha yang lebih dikenal dengan “bank keliling”. Selain tidak memiliki ijin usaha koperasi, bunga 20 % yang dipatok kepada peminjam, dianggap memberatkan dan melanggar aturan perkoperasian serta perbankan. “Kami akan melakukan tindakan untuk memberantas koperasi illegal itu karena meresahkan masyarakat,”tegas Kepala Diskoperindag Kabupaten Sukabumi, Asep Japar. 
Dalam operasinya, kata Asep, pihaknya bekerja sama dengan perbankan dan kepolisian. Sebab, koperasi simpan pinjam berkedok payung hukum koperasi itu tidak mengantongi izin operasi sebagai lembaga perbankkan maupun izin pendirian koperasi.”Koperasi simpan pinjam itu harus berbadan hukum dan ada izinnya,”jelasnya. Beroperasinya koperasi simpan pinjam illegal, katanya telah menjamur ke pelosok desa di Kabupaten Sukabumi. Selain meresahkan para pedagang kecil, juga melumpuhkan perekonomian masyarakat yang menjadi anggota koperasi . “Akibat merajarelanya koperasi simpan pinjam tersebut, katanya, banyak koperasi resmi yang nyaris bangkrut,”ungkapnya. 
Dijelaskan , salah satu upaya untuk mendongkrak perekonomian masyarakat di 363 Desa dari 47 Kecamatan se-Kabupaten Sukabumi, Diskoperindag Kabupaten Sukabumi akan bekerjasama dengan pihak perbankan. Tujuannya untuk mengucurkan dana melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan modal bagi masyarakat melalui KUR. “Besarnya pinjaman antara Rp. 5 juta hingga Rp. 25 juta,”ujarnya. Dengan upaya itu, imbuh dia, masyarakat,khususnya pedagang kecil terhindar dari korban lintah darat. 
Berdasarkan data Diskoperindag kabupaten Sukabumi, UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) didaerah itu sebanyak 1.765 unit terdiri dari sektor industri 1.207 UKM (Usaha Kecil dan Menengah), sektor pertanian 325 UKM, sektor perdagangan 295 UKM dan sektor jasa sebanyak 147 UKM. Pada umumnya, mereka mendapatkan modal dari lembaga perbankan . Sedangkan besarnya bunga, kata Asep, 14 % pertahun dan kredit lunak 0,6 % pertahun.(Radar Sukabumi

Profil Pengusaha Aneka Kue di Cikiray - Cisaat

Foto : Radar Sukabumi
Bicara soal kuliner di Sukabumi, sepertinya tidak akan ada habisnya, hal itu karena hampir diseluruh pelosok Sukabumi menjamur lautan industri rumahan yang bergerak tanpa lelah. Seiring dengan itu, segudang kreasi dan inovasi terus dilakukan untuk mampu menerobos pasar-pasar besar di tanah air, mulai supermarket, toko, kios, warung dan pasar tradisional tak ada yang terlewatkan. Begitupula dengan produk kue Aneka Rasa olahan Anisah Hamidi (52) di Kampung Cikiray Kaler Desa Sukamanah Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi. 
Salah satu kawasan yang tak pernah absen dalam kemunculan kreasi dan inovasi dibidang kuliner adalah kawasan Kecmatan Cisaat Kabupaten Sukabumi tepatnya di Kampung Cikiray Kaler Desa Sukamanah. Di tempat inilah muncul karya baru yang meramaikan belantika wisata kuliner di bidang home Industri salah satu kuliner kue made in Anisah. Sejak tahun 1980 Kue Aneka Rasa dibangun Anisah dengan bermodalkan hobi yang dibalut dengan ilmu-ilmu yang didapatkan dari berbagai kursus, sehingga berkat ketekunan dan keseriusan ribuan produk Aneka Rasa pun tak kuasa dibendung hingga akhirnya merambah keberbagai daerah dan kota-kota besar di Jawa Barat seperti Cianjur, Tasikmalaya, Bandung, Bogor dan juga kota dan di Sukabumi tentunya tak terlewatkan. 
Nampak kesemangatan terpancar dari sosok Anisah karena hampir setiap waktu perempuan berumur 52 tahun ini senantiasa menciptakan ide guna membuat produk-produk unggulan seperti aneka kue pengantin, ulang tahun, khitanan mulai Bolu Pisang, Bolu Surabaya yang jenisnya ada sekitar 50 jenis. Jika anda dan keluarga berkunjung ke Rumah Aneka Rasa, pasti mata anda akan disuguhi pemandangan berbagai macam bentuk dan ukuran aneka kue dan bolu dengan aneka rasa yang mantap harganya pun sangat terjangkau mulai dari harga Rp.50.000 ribu – Rp2,5 juta. Sudah hampir 31 tahun Anisah tanpa lelah mengolah usahanya ini dan hasil penjualannyapun dapat mencapai hingga Rp3 juta perhari, padahal dulu sewaktu ia pertama kali buka usaha ini hanya bermodalkan uang Rp40 ribu saja dan yang paling ia banggakan manakala seluruh pelanggannya termanjakan dengan citarasa produknya. 
“Selain sisi bisnis, usaha ini sengaja saya buka guna mengembangkan hobi serta menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh dalam kursus-kursus pengembangan dan pengolahan makanan,” jelasnya kepada Radar Sukabumi. Ade Saepul Hidayat (36 ) seorang pelanggan Kue Aneka Rasa. Dirinya membenarkan bahwasanya semua produk-produk karya Aneka Rasa ini memang tak ada duanya.”Jujur aja, produk aneka rasa ini tak ada bandingannya rasa paling mantap dan harganyapun murah banget,”akunya. 
Hanya kesuksesan usaha Aneka Rasa nampaknya belum sepenuhnya mendapat perhatian dari pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Sukabumi.” Kami sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah terutama kaitan dengan permodalan dan konsep pemasaran, “ungkapnya. (Radar Sukabumi

Profil Pengusaha Tempe Ibu Turiah di Gunungpuyuh

Foto : Radar Sukabumi
Tempe makanan yang banyak mengandung protein. Makanan yang terbuat dari kacang kedelai ini sudah tidak awam lagi dilidah semua orang. Kini semua masakan khas yang banyak dihidangkan dalam berbagai acara baik resmi seremonial maupun keseharian. Teknik pembuatan tempe juga tidak terlalu sulit serta modal yang digunakan relatif terjangkau oleh semua lapisan masyarat. 
Sekitar tahun 1980 silam, Turiah bersama suaminya Wahid Hasan (alm) mulai merintis usahanya. Usaha yang dirintisnya ini, yaitu memproduksi tempe. Awal produksi tempe, Turiah mengeluarkan modal untuk memperoleh bahan baku sebesar Rp50 ribu, sedangkan untuk mendapatkan peralatan produksi tempe sebesar Rp100 ribu. Saat itu harga kacang kedelai masih terbilang murah yakni sekitar Rp1.300 perkilo gramnya, Turiah memproduksi 20 kilo gram per harinya. Tempe hasil produksinya itu pada awal merintis usahanya, disuguhkan dengan harga Rp150. Memasuki tahun 1995, usahanya ini sudah banyak dikenal masyarakat dan sudah berkembang pesat. 
Banyaknya pesanan tempe, menjadikan jumlah produksi semakin meningkat. Yang semula hanya 20 kilo gram per hari, menjadi 3 kwintal per hari setiap produksi. Semula harga tempe Rp150, menjadi Rp1.000. Usahanya ini dari tahun ke tahun semakin berkembang, hal ini karena tidak ada saingan sehingga konsumen banyak yang pesan. Namun, ditahun 2002 usahanya mulai ada penurunan. Turiah bersama suaminya, terus berupaya dengan penuh kesabaran dan keuletan untuk bisa mempertahankan usahanya. Tetapi hingga saat ini, usahanya sulit untuk bangkit kembali seperti dulu. “Sekarang saya seorang yang mengelola usaha ini, karena suami saya Wahid Hasan tepatnya 27 Agustus 2011 telah meninggal dunia. Sehingga terasa semakin sulit untuk bisa berkembang, sedangkan modal sudah tidak cukup lagi. Saya harus bisa mempertahankan usaha ini, karena saya harus menyekolahkan anak saya yang duduk dibangku SMA kelas 2. Keuntungan yang saya kantongi, hanya Rp50 ribu per hari,” ungkap Turiah (55) pemilik usaha tempe seraya mengeluarkan air mata teringat suaminya yang sudah tiada meninggalkannya, kemarin. 
Semakin menurunnya pesanan, berimbah kepada jumlah produksi yang ikut menurun. Yang semula 3 kwintal per hari, kini hanya 150 kilo gram per hari. Tempe hasil olahannya, disuguhkan dengan harga Rp6 ribu untuk ukuran 1 kilo gram 3 ons, sedangkan untuk ukuran 1 kilo gram disuguhkan dengan harga Rp5 ribu. Turiah mempekerjakan 3 orang tenaga kerja yang membantu proses produksi. “Di musim penghujan ini, kadang pesanan tidak ada sama sekali sehingga tempe yang sudah siap dipasarkan tidak terjual. Tempe kekuatannya hanya 2 hari, dari pada mubajir lebih saya bagikan saja. Saya tidak mendapatkan keuntungan, tetapi upah tenaga kerja harus saya bayar tiap hari,” tuturnya. 
Banyaknya saingan, mahalnya bayar PDAM, listrik dan upah tenaga kerja sehingga berakibat usaha semakin menurun lama kelamaannya bisa gulung tikar. Pemasukan minim, tetapi pengeluaran besar. Turiah mengandalkan usahanya ini untuk bisa memenuhi kebutuhan hidup bersama anaknya dan juga dari usaha inilah Turiah bisa menyekolahkan purtinya. “Banyaknya saingan, modal kurang, pesanan tidak ada dan harga kacang kedelai semakin merangkak. Hal inilah yang menjadi kendala dalam menembangkan usaha saya ini. Saya berharap, pemerintah khususnya Disperindag mau memberikan bantuannya dalam segi permodalan kepada usaha saya agar usaha saya ini bisa meningkat. Dari hasil produksi tempe, saya bisa bertahan hidup dan menyekolahkan anak,” ujarnya. (Radar Sukabumi