Jurnal Sukabumi - Ratusan warga menggelar aksi unjuk rasa menolak pembangunan Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Jalan Garuda Kampung Caringin RW 10 Kelurahan/Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Kamis (27/1). Aksi warga sempat menimbulkan kamacetan lalu lintas akibat aksi nekat sejumlah ibu rumah tangga yang memblokir jalan.
Aksi protes tersebut merupakan puncak kekesalan warga atas rencana pembangunan SPBE yang sedang dibangun di sekitar permukiman. Padahal sebelumnya warga telah melayangkan surat penolakan ke jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi sebanyak tiga kali. Namun surat penolakan warga tidak digubris pihak pemerintah dan pengusaha.
Hal tersebut terbukti dengan terus dilanjutkannya pembangunan fisik SPBE sejak Juli 2010 lalu. Padahal warga sudah mengirimkan surat penolakan yang pertama pada 24 Mei tahun 2009 lalu. ”Surat penolakan sudah tiga kali kami kirim, yang pertama sebelum dilaksanakan pembangunan fisik SPBE. Namun nyatanya pembangunan fisik tetap dilaksanakan, makanya kami layangkan kembali surat penolakan,” kata Heri seorang warga kepada para wartawan disela-sela aksi, Kamis kemarin.
Warga menuding aparat telah merekayasa ijin pembangunan SPBE milik pengusaha muda asal Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hammami. Pasalnya mayoritas warga setempat menolak kehadiran SPBE. Penolakan juga disampaikan sejumlah warga dari kampung yang masih bertetanggaan.
”Banyak tandatangan warga yang dipalsukan agar pembangunan SPBE berjalan mulus. Termasuk saya sendiri,” kata Ujang Saefudin yang dibenarkan warga lainnya.
Pengusaha SPBE, Andri Setiawan Hammami mengatakan aksi protes atau penolakan warga merupakan hal yang wajar. Namun pihaknya akan tetap melakukan musyawarah dengan masyarakat. Karena SPBE ini merupakan program pemerintah.
”Pemerintah punya tanggung jawab melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai SPBE. Juga harus kita pikirkan ke depannya bila tidak ada SPBE dan bagaimana warga untuk mendapatkan pasokan gas,” kata Andri kepada para wartawan.
Sementara Assda Perekonomian dan Pembangunan, H. Deden Solehudin mengungkapkan dirinya bukan sebagai pengambil kebijakan makanya seluruh masukan dari warga baik dari pemuda, tokoh masyarakat dan ibu-ibu akan disampaikan kepada pimpinannya. Dan akan segera digelar pertemuan pada Senin mendatang.
Hal tersebut terbukti dengan terus dilanjutkannya pembangunan fisik SPBE sejak Juli 2010 lalu. Padahal warga sudah mengirimkan surat penolakan yang pertama pada 24 Mei tahun 2009 lalu. ”Surat penolakan sudah tiga kali kami kirim, yang pertama sebelum dilaksanakan pembangunan fisik SPBE. Namun nyatanya pembangunan fisik tetap dilaksanakan, makanya kami layangkan kembali surat penolakan,” kata Heri seorang warga kepada para wartawan disela-sela aksi, Kamis kemarin.
Warga menuding aparat telah merekayasa ijin pembangunan SPBE milik pengusaha muda asal Kota Sukabumi, Andri Setiawan Hammami. Pasalnya mayoritas warga setempat menolak kehadiran SPBE. Penolakan juga disampaikan sejumlah warga dari kampung yang masih bertetanggaan.
”Banyak tandatangan warga yang dipalsukan agar pembangunan SPBE berjalan mulus. Termasuk saya sendiri,” kata Ujang Saefudin yang dibenarkan warga lainnya.
Pengusaha SPBE, Andri Setiawan Hammami mengatakan aksi protes atau penolakan warga merupakan hal yang wajar. Namun pihaknya akan tetap melakukan musyawarah dengan masyarakat. Karena SPBE ini merupakan program pemerintah.
”Pemerintah punya tanggung jawab melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai SPBE. Juga harus kita pikirkan ke depannya bila tidak ada SPBE dan bagaimana warga untuk mendapatkan pasokan gas,” kata Andri kepada para wartawan.
Sementara Assda Perekonomian dan Pembangunan, H. Deden Solehudin mengungkapkan dirinya bukan sebagai pengambil kebijakan makanya seluruh masukan dari warga baik dari pemuda, tokoh masyarakat dan ibu-ibu akan disampaikan kepada pimpinannya. Dan akan segera digelar pertemuan pada Senin mendatang.
=Budiyanto
0 komentar:
Posting Komentar