Jam Tangan Gaul..So Pasti Modis

CIKOLE-- Untuk melengkapi dan menambah keanggunan bagi diri wanita, biasanya seorang wanita metropolis memilih untuk melengkapi dirinya dengan aksesoris.  Nah, salah satu asesoris yang dipilihnya adalah jam tangan gaul. Meski gaul tapi yang menyukai jam tangan tersebut selain gadis ABG juga ibu-ibu muda. Alasannya biar mengikuti trend.
Jam tangan gaul ini dijual di salah satu tenant Supermall Sukabumi. Bentuknya bervariasi. Ada yang kotak, love, lingkaran, bunga dan bentuk lainya. Pokoknya apapun bentuknya sangat digemari kawula dan ibu muda karena merupakan trend masa kini.
Jam tangan gaul dengan design stylish yang selalu up to date dan warnanya yang terang, ikut menyemarakkan dunia kawula muda yang ceria. Mereka mencocokkan warna setiap jam tangan gaul dengan baju yang dikenakan. Tidak hanya itu, mulai topi, tas, dompet, casing HP, kaos kaki, sepatu dan pernak-pernik lainnya, dipadupadankan dalam warna senada lewat jam tangan gaul tersebut.
Belum lagi kalau jam tangan tersebut bergambar tokoh-tokoh idola mereka. Tentu semakin menarik minat konsumen untuk memilikinya. Jam tangan gaul yang beredar di pasaran saat ini, dibandrol mulai harga puluhan ribu rupiah sampai ratusan ribu rupiah. Harga yang terjangkau oleh kantong para ABG dan ibu muda metropolis kebanyakan, membuat bisa memiliki sekaligus mengoleksinya.
Jam tangan murah seperti ini disebut jam tangan KW atau jam tangan replika. Jam tangan replika merupakan jam tangan hasil tiruan model jam tangan bermerk. Berbekal kemampuan teknologi jaman sekarang, model dan kualitas jam tangan replika hampir mendekati  aslinya. Dan karena aspal (asli tapi palsu), harganya pun jauh di bawah harga yang asli/original. " Saya selalu memperhatikan performa diri. Termasuk menambah asesoris melalui jam tangan, "aku seorang ibu rumah tangga muda yang menjadi perawat di RS Secapa Polri Sukabumi, Ida Rohayani (24). (rp3)

Read More

90% Perusahaan Abaikan UMK di Kabupaten Sukabumi Terancam Sanksi

Jurnal Sukabumi - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi pesimis kalangan perusahaan bisa melaksanakan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang penetapan UMK tahun 2011. Hasil pengamatan di lapangan memperlihatkan masih banyak perusahaan yang keberatan membayar upah sebesar Rp 850.000. Bahkan sekitar 90 persen perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi dipastikan bakal mengabaikan UMK.
Penegasan itu disampaikan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi, Dadang Hendar mengomentari keluarnya SK Gubernur Jawa Barat tentang ijin penanggupahan UMK untuk 50 perusahaan di Jawa Barat. Sebanyak 20 perusahaan yang mendapat penangguhan UMK ini berasal dari Kabupaten Sukabumi. Sedangkan Kota Sukabumi hanya terdapat satu perusahaan yang mendapat penangguhan UMK yakni PT Great Apparel Indonesia (PT GAI).
”Meski Gubernur telah memberikan ijin penangguhan UMK untuk 20 perusahaan di Kabupaten Sukabumi, fakta di lapangan tidak akan seperti itu. Kemungkinan ada ratusan perusahaan lainnya yang tidak akan membayar upah kerja sebesar Rp 850.000. Masalahnya kenaikan UMK tahun 2011 terlalu tinggi hingga memberatkan kalangan pengusaha,” kata Dadang saat ditemui Jurnal Bogor, akhir pekan lalu.
Menurut Dadang, sektor usaha swasta yang wajib membayar gaji sesuai ketentuan UMK jumlahnya mencapai sekitar 920 perusahaan. Ratusan perusahaan ini bergerak di sektor usaha perkebunan, pertambangan, AMDK, Peternakan serta usaha perhotelan. Perusahaan yang dinilau sudah siap membayar UMK di atas Rp 850.000 diperkirakan hanya sebanyak 10 persen.
”Sektor usaha yang mampu membayar gaji sesuai ketetapan UMK hanya bisa dilakukan perusahaan yang bergerak di bidang AMDK, Pertambangan dan Peternakan. Perusahaan yang bergerak di tiga sektor ini paling banyak sekitar 90 perusahaan. Sedangkan usaha swasta yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi jumlahnya mencapai 920 perusahaan,” kata Dadang.
Dijelaskan Dadang, ratusan perusahaan di Kabupaten Sukabumi pada awalnya akan mengajukan penangguhan upah secara massal. Namun keinginan itu dibatalkan mengingat kalangan perusahaaan sudah membuat kesepakatan dengan para karyawannya. Ratusan perusahaan ini tidak akan membayar gaji sesuai UMK sekalipun tidak mendapat ijin penanggupah dari Gubernur Jawa Barat.
”Jangan diartikan seluruh perusahaan di Kabupaten Sukabumi mampu membayar gaji pekerjanya di atas Rp 850.000. Lihat saja faktanya nanti setelah ada pembayaran gaji karyawan mulai akhir Bulan Januari ini. Jangan kaget jika masih banyak perusahaan yang mengabaikan ketentuan UMK,” tandas Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran (PHRI) Kabupaten Sukabumi ini.
Sementara itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi menegaskan seluruh perusahaan harus mentaati SK Gubernur No. 561/Kep.1564-Bangsos/2010 tentang penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota tahun 2011. Surat tersebut menyebutkan UMK Kabupaten Sukabumi tahun ini ditetapkan sebesar Rp 850.000. Hanya sebanyak 20 perusahaan di Kabupaten Sukabumi yang diberi kelonggaran membayar upah di bawah ketentuan tersebut.
”Di luar 20 perusahaan yang mendapat ijin penangguhan upah, mereka harus mengikuti aturan sesuai SK Gubernur Jawa Barat. Jika ada perusahaan yang tidak mematuhi ketentuan tersebut, resikonya bisa mendapat sanksi. Makanya kami akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang membangkang terhadap peraturan ini,” ungkap Edi Supriyadi, seorang pejabat di lingkungan Disnakertrans Kabupaten Sukabumi.

= Rojab Asy’ari
rojaba@jurnas.com

Read More

Ketidakpastian Nasib Penciptaan Lapangan Kerja

Bisnis Jabar -- Penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat sampai hari ini masih mengalami pasang surut, kalaupun tidak mau disebut lebih banyak surutnya. Surutnya penyerapan tenaga kerja menimbulkan permasalahan yang rumit dan komplek, terutama permasalahan sosial dan ekonomi. Besarnya potensi permasala 486a han ekonomi yang dapat terjadi mengikuti rendahnya penyerapan tenaga kerja antara lain: (1) rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) rendahnya kemampuan daya beli (purchasing power); (3) meningkatnya jumlah pengangguran; (4) meningkatnya arus migrasi (desa-kota); dan (5) ketimpangan pertumbuhan ekonomi (antar wilayah). Oleh karena itu, kemampuan menyelesaikan permasalahan penyerapan tenaga kerja akan otomatis mengurangi intensitas permasalahan ekonomi di Jawa Barat.

Dampak ekonomi dari rendahnya penyerapan tenaga kerja pada akhirnya juga dapat semakin mereduksi jumlah tenaga kerja yang ada. Rendahnya daya beli misalnya akan berdampak pada turunnya permintaan barang dan jasa, dan turunnya permintaan akan mengurangi aktivitas lapangan usaha di Jawa Barat. Turunnya aktivitas lapangan usaha salah satunya akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Contoh kongkrit misalnya saat krisis ekonomi tahun 1998, saat krisis ekononomi terjadi penurunan pendapatan per kapita (PDRB/Kapita). Turunnya pendapatan per kapita yang diikuti dengan inflasi yang gila-gilaan berdampak pada turunnya permintaan, dan turunnya permintaan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Turunnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada penggunaan tenaga kerja oleh lapangan usaha, dan hal itu sekali lagi menambah pengangguran serta masalah baru dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka salah satunya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga berdampak pada kenaikkan daya beli dan permintaan agregat.

Tenaga kerja Jabar

Dilihat dari jumlah tenaga kerja, rangking wilayah dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1,6 Juta Orang tahun 2001. Permasalahannya, jumlah tenaga kerja Kabupaten Bandung semakin anjlok dalam 2 tahun terakhir (2002-2003). Turunnya jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bandung secara otomatis mereduksi rasio jumlah tenaga kerja dibandingkan jumlah penduduk. Tahun 2003 misalnya, rasio jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tinggal 31,65 %, padahal tahun 2002 rasionya masih sekitar 38,06 %. Permasalahan penurunan jumlah tenaga kerja yang dialami oleh Kabupaten Bandung juga dialami oleh beberapa kabupaten/kota yang lain di Jawa Barat, antara lain: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Daerah-daerah tersebut dalam 2 tahun terakhir (2002 dan 2003) berturut-turut mengalami penuruna jumlah tenaga kerja. Daerah kabupaten/kota yang jauh lebih baik penyerapan tenaga kerjanya adalah: Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Ke dua wilayah tersebut dalam dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan tenaga kerja positif. Daerah yang lain, selain Kabupaten Bandung, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Subang cenderung berfluktuasi penyerapan tenaga kerja. Kita ambil contoh Kota Bandung. Tahun 2002 pertumbuhan tenaga kerja Kota Bandung turun sebesar 2,66 %, akan tetapi tahun 2003 jumlah tenaga kerja Kota Bandung meningkat sebesar 4,62 %. Oleh karena itu, bila melihat kondisi penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir, maka potensi permasalahan ekonomi di Kabupaten Bandung, Sukabumi, Garut, dan Tasikmalaya relatif lebih besar kemungkinannya untuk menyebabkan banyak permasalahan ekonomi yang lain, sehubungan dengan kinerja penyerapan tenaga kerja yang semakin memburuk.

Dilihat dari rasio jumlah tenaga kerja dibandingkan jumlah penduduk, terlihat bahwa Kabupaten Majalengka dan Ciamis merupakan 2 kabupaten yang paling optimal dalam penggunaan tenaga kerjanya, dilihat dari besarnya persentase penduduk yang bekerja. Tahun 2003 rasio jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka mencapai 49,93 % (bahkan hampir mencapai 50 %), sedikit di atas Kabupaten Ciamis (49,58 %) pada tahun yang sama. Kondisi ini berbeda jauh dengan kondisi Kota Sukabumi. Katakanlah dari 267 Ribu penduduk Kota Sukabumi, hanya 29 % yang bekerja, sehingga mungkin lebih dari separohnya adalah bagian penduduk yang idle.

Tabel Jumlah Dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat

Menurut Kabupaten/Kota Periode 2001-2003

Kabupaten	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)			Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja (%)			Rasio Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk (%)
	2001	2002	2003	2001-2002	2002-2003		2002	2003
Bogor	1.283.998	1.251.513	1.258.248	-2.52	0.53		34.76	33.18
Sukabumi	877.629	814.993	804.576	-7.13	-1.27		38.32	37.10
Cianjur	851.583	861.556	834.885	1.17	-3.09		43.21	40.90
Bandung	1.660.952	1.650.208	1.426.068	-0.64	-13.58		38.06	31.65
Garut	821.336	816.833	815.164	-0.5	-0.20		38.86	37.25
Tasikmalaya	926.173	884.419	719.578	-4.50	-18.63		42.04	33.40
Ciamis	928.473	779.254	825.505	-16.07	5.93		47.54	49.58
Kuningan	459.419	412.854	443.947	-10.13	7.53		41.34	42.91
Cirebon	782.857	748.454	807.296	-4.39	7.86		37.84	39.60
Majalengka	514.896	522.053	576.027	1.38	10.33		46.02	49.93
Sumedang	443.425	426.623	455.658	-3.78	6.80		43.02	44.92
Indramayu	743.318	660.746	803.037	-11.10	21.53		41.02	48.57
Subang	569.527	581.097	613.306	2.03	5.54		42.96	44.73
Purwakarta	281.227	298.041	292.380	5.97	-1.89		41.13	39.19
Karawang	678.335	669.408	678.507	-1.31	1.35		36.42	36.05
Bekasi	651.614	606.149	687.846	-6.97	13.47		33.92	37.00
Kota	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)			Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja (%)			Rasio Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk (%)
	2001	2002	2003	2001-2002		2002-2003	2002	2003
Bogor	280.335	306.309	277.718	9.26		-9.33	34.34	35.03
Sukabumi	77.114	79.946	79.157	3.67		-0.98	30.52	29.55
Bandung	826.620	804.558	841.786	-2.66		4.62	37.54	37.77
Cirebon	104.095	101.601	103.454	-2.39		1.82	37.00	37.94
Bekasi	569.061	660.493	660.075	16.06		-0.06	36.50	35.77
Depok	412.330	408.010	464.665	-1.04		13.88	33.42	35.47

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Data Diolah Penulis)

Selama ini selalu ada anggapan bahwa daerah perkotaan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja, sejalan dengan kemajuan perekonomian dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi (PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi). Oleh karena itu, kota-kota besar di Jawa Barat dibanjiri jumlah penduduk yang sangat besar. Kabupaten Bandung misalnya, dengan jumlah penduduk sebesar 4,5 Juta Orang (2003) hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 31 % dari total jumlah penduduknya. Hal yang sama juga terlihat dari penyerapan tenaga kerja Kota Bandung yang hanya mencapai 37 % dari total jumlah penduduknya. Kondisi yang sama bahkan dialami oleh seluruh Kota Besar di Jawa Barat. Pada tahun 2003 tidak satupun wilayah pemerintahan kota di Jawa Barat mampu konsisten dalam peningkatan jumlah tenaga kerjanya, oleh karena itu pola pertumbuhan tenaga kerjanya cenderung berfluktuasi. Kondisi yang lebih memprihatinkan juga terlihat dari rasio jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk. Dari 6 pemerintahan kota di Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, dan Depok) tidak satupun yang memiliki rasio jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk yang mencapai 40 %. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila intensitas permasalahan ekonomi yang dialami oleh Kota-Kota Besar di Jawa Barat relatif sangat komplek, terutama dalam mengatasi permasalahan penggangguran, kemiskinan, dan bahkan permasalahan kriminalitas.

Kompleksnya permasalahan tenaga kerja Jawa Barat tidak mungkin dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Memulihkan daya beli misalnya sulit untuk tercapai dalam kondisi ekonomi yang dibayangi overheated (indikasinya inflasi yang meningkat). Belum lagi tingginya suku bunga kredit dan rendahnya PMA/PMDN, serta gejala perlambatan ekspor yang ujung-ujungnya tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi.

Dihadapkan pada kondisi bottleneck tersebut, maka saat ini angkatan kerja baru hanya mungkin berharap dari adanya upaya-upaya kongkrit dari pemerintah dan pelaku ekonomi (pengusaha). Rumitnya permasalahan tenaga kerja menunjukkan rumitnya permasalahan ekonomi di Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sistematis dalam jangka pendek (misalnya meningkatkan peran pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, baik dalam hal kebijakan maupun alokasi anggaran) sehingga akselerasinya dalam jangka menengah dapat mengurangi tekanan tingginya pengangguran dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Insentif jangka pendek yang memperhatikan penyerapan tenaga kerja akan membawa efek positif bagi peningkatan jumlah tenaga kerja Jawa Barat dalam jangka menengah dan jangka panjang, sehingga positif dalam peningkatan tenaga kerja Jawa Barat.***

* Penulis : Dr.R.Abdul Maqin, SE.,MS (Dekan Fakultas Ekonomi Unpas)

* Tulisan ini pernah dimuat di media cetak lokal

Read More

Bisnis server pulsa masih primadona

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Bisnis server pulsa Tanah Air dinilai masih tetap menjadi primadona meski dirundung isu kebijakan klusterisasi yang diterapkan sejumlah operator.

Dwi Lesmana Yuniarto, Ketua Formatur Asosiasi Server Pulsa Indonesia (Aspindo) Pusat, mengemukakan secara de jure keberadaan pengusaha server pulsa selama ini cenderung tidak diakui operator telekomunikasi.

Menurut dia, operator makin lama kian semena-mena dalam memperlakukan pengusaha. Padahal, secara de facto keberadaan mereka selama ini justru memberikan bany ffb ak manfaat ke pelanggan.

“Setidaknya lebih dari 60% distribusi pulsa melalui server pulsa, sedangkan sisanya melalui jalur bisnis under manage masing-masing operator,” katanya kepada bisnis-jabar.com, hari ini.

Sekalipun tidak di bawah naungan langsung operator, dengan sistem berbasis sistem teknologi informasi, maka pengisian pulsa dari server bisa lebih praktis dan efektif ke pelanggan.

Dia mengungkapkan pengusaha server pulsa hingga saat inidiperkirakan telah mencapai 5.000 unit, dengan pengusaha asal Jabar berkisar 500 unit. Total pekerjanya telah mencapai angka 15 juta orang.(hh)

Read More

Habisnya Era Manis Bisnis Warnet

Habisnya Era Manis Bisnis Warnet, Menyusul Hancurnya Bisnis Wartel.

Usaha warnet yang berkembang pesat sejak  tahun 2007-2010, karena bomingnya facebook, Twitter dan media soscial lainnya , saat ini mulai bertumbangan, karena maraknya usaha sejenis  dan turunnya tingkat kunjungan ke warnet.

Disepanjang jalur tagog sampai Jatinangor hanya ada  3 warnet pada tahun 2007. Tingginya ulasan media massa tentang facebook, membuat pengunjung warnet  membeludak, bahkan dibeberapa tempat sempat ada  daptar tunggu ,kondisi  didukung dengan mudahnya layanan Telkom speedy  untuk buka usaha warnet, membuat banyak pengusaha berlomba-lomba membuka usaha  warnet dengan rata-rata 10 unit.

Saya coba kunjungi dan amati satu persatu warnet yang ada, kemudian ngobrol sana-sani, pada tahun 2008-2009 pendapatan harian lumayan. Dengan tarif 3000/jam dengan tingkat keterisian 10 jam/perhari, maka 10 unit computer akan memberikan pemasukan sekitar Rp 300 ribu/hari.  Apalagi di daerah perumahan yang jaringan Telkom belum ada, ada yang mencapai pendapatan 500 ribu/hari.

Sementara biaya yang dikeluarkan relatifr ringan, biaya speedy Rp 850.000, pegawai 2 orang Rp 1.600.000, listrik 60 ribu, biaya perawatan Rp 300 ribu, kontrakan Rp 1000.000,  jadi total biaya hanya Rp 3.750.000. Bila asumsi pendapatan Rp 9000.000 saja,  pengusaha bisa mendapatkan laba Rp 5.250.000/ bln

Dengan Investasi awal berkisar 40-50 juta, dalam satu tahun bisa balik modal.  Tidak heran  sejak tahun 2008-2009, jumlah warnet berkembang luar biasa, bahkan pada tahun 2009, dari tagog sampai Jatinagor Bandung  ada penambahan   15 warnet lebih, belum lagi yang ada diperumahan.

Persaingan usaha yang kian berat, membuat biaya tarif turun, menjadi 2500/jam, belum lagi ada bonus tambahan satu jam bila jumlah pemakaian perhari lebih dari 3 jam.

Pelan tapi pasti, bisnis warnet mengalami kejenuhan, kondisi ini diperparah dengan gencarnya promosi Telkom speedy dengan paket murahnya, diikuti plash, IM2 dan banyak lagi yang laiinya, ditambah  dengan bomiingya HP China murah yang dilengkapi berbagai fitur yang bisa mengakses layanan internet,  dari FB, twitter, google dan laiinya.

Tidak heran banyak pengusaha warnet mengeluh dan bertumbangan, bahkan saat ini pendapatan yang biasanya diatas 200 ribu, sekarang dapat 70 ribu/hari sudah biasa.

Saat ini satu persatu banyak warnet tutup, walau sempat melonjak pada awal tahun 2010 dengan boming game online, tapi itu tidak mampu menahan kejatuhan bisnis warnet.  Banyak pengusaha yang baru masuk  pada tahun 2010  rugi besar,  karena pada pertengahan 2010 tingkat keterisian sudah sangat berkurang, bahkan pada beberapa warnet, tidak lebih dari 2jam/hari/unit.

Saya kira ini sebuah pelajaran berulang yang harus dicermati oleh para pelaku bisnis, apalagi pebisnis pemula. Kecepatan dan ketepatan masuk pada suatu usaha sangat diperlukan, jangan sampai kita keceblos karena salah memprediksi masa depan tehnologi yang kian  cepat berubah dan prilaku konsumen .

Tentu kita ingat bisnis wartel yang sangat menguntungkan pada tahun 1990-2000 an, juga harus hancur karena  turunnya harga HP dan murahnya biaya percakapan yang ditetapkan operator, apalagi bila sesama operator.

Tahun 1998, tahun pertama kampung saya ada wartel, komunikasi satu arah yang dilakukan oleh Ortu bila harus menelpon anaknya dirantau yang lagi kuliah dipulau jawa  selama ini , sedikit bisa dikurangi, karena saya bisa nelpon balik, saya bisa menghubungi dulu petugas wartel dikampung, kemudian  akan disampaikan ke ortu, jadi kalau duit habis lebih cepat sampai kabar beritanya hehe.  Coba kalau pakai surat bisa 2 minggu, apalagi dikampung saya, Pak pos hanya menitipkan surat kepada kepala desa.

Saat ini dengan hanya 200 ribu rupiah, orang-orang dikampung sudah pada punya HP, biaya percakapanpun kian murah, dan seperti sudah diprediksi, wartel dikampung kamipun tinggal sebuah kenangan, sama seperti wartel-wartel lain yang telah berjasa menghubungkan Indonesia dari sabang sampai mereuke yang begitu dekat disuara, walau jarak beribu mil.

Kembali kebisnis warnet dan wartel, ini semua sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi pelaku bisnis. Bisnis wartel bisa bertahan hampir 20 tahun, bisnis warnet bomingnya hanya 5 tahun, kedepannya bisnis-bisnis seperti ini barangkali lebih singkat.

Pesan dari tulisan ini, kita harus terus mencari peluang usaha, cepat memulai, keluar pada saat pasar sudah mulai menurun. Jangan sampai juga kita memaksakan usaha yang sudah rugi, karena prilaku pasar atau tehnologi  yang sudah berubah.

Pesan ke dua, jangan pernah merasa nyaman dengan usaha yang kita punya sekarang, kita harus terus berinovasi dan terus mencari  peluang, baik pasar baru atau produk baru.

Salam Sukses.

(Penulis : Subran Holid - ekonomi.kompasiana.com)

Read More

Herdianto, Pengrajin Jok Motor Berbakat

Radar Sukabumi -- Roda berputar, terkadang posisi ada di atas terkadang di bawah. Ini juga dialami pengrajin jok variasi asal Blitar yang sudah malang melintang berkelana di Sukabumi, Herdianto (48) . Sebelum menggarap sebagai pengrajin selama 12 tahun, sempat menjabat Manajer Mekanik Elektronik di sebuah perusahaan di Jakarta. Namun dengan berbagai hal perusahaan itu harus bangkrut sehingga dirinya di PHK. Untuk memenuhi kebutuhan keluarga ia beralih sebagai pengrajin Jok variasi di Jalan Salabintana Kp Cimangga, Kec Cikole.
Siang yang cerah angin sepoy-sepoy saat wartawan Radar Sukabumi berkunjung ke tempat variasi jok.  Terlihat sosok laki-laki sedang meraut jok pesanan pelangganannya. Kios yang hanya memiliki luas sekitar tiga kali empat meter itu dipenuhi dengan jok, dan kulit variasi.
Ternyata bapak dua anak ini memiliki cita-cita yang luhur. Mantan Manager perusahaan ternama di Jakarta itu berharap suatu saat ia bisa memperkerjakan orang lain di tempat usahannya. "Saya harap bisa membuka usaha dan bisa memperkerjakan orang lain di tempat ini," harapnya optimis.
Selama tiga tahun menggeluti aksesoris jok motor di Jalan Salabintana itu, sebelumnya juga sempat membuka di Palabuhanratu. Namun sayang, usahanya tidak sesuai dengan yang diharapkannya. Meski memiliki latar belakang usaha di bidang pupuk kompos. Namun variasi hasil buah tangannya itu tak kalah dngan karya pengrajin lainnya.
Mulai dari model menekuk hingga lurus bisa menyanggupi sesuai permintaan konsumen. "Saya bisa membuatkan sesuai keinginan pemesan," katanya. Harganya bervariasi, mulai kuit bermerk seharga Rp150 ribu hingga kulit standar, seharga Rp30 ribu. Uniknya Ia bisa membuatkan kulit jok sesuai keinginan pemesan. "Ini saya bikinkan kulit model sepatu, atau tas gendong," tambahnya. Peruntukannya bermacam, mulai kulit untuk motor bebek, vespa, hingga jok variasi untuk Harley Davidson.  "Asal ditunjukan contohnya atau keinginan Insya Allah saya bisa mengabulkan pesanan itu," ulasnya. Dari pengrajinanya itu dalam sehari bisa mengantongi tiga hingga delapan pesanan. Meski sebelumnya pernah mengalami tidak ada yang memesan sama sekali. "Kalau musim hujan hanya mengerjakan rancangan lain, peminatpun berkurang," pungkasnya.(**)

Read More

BUMD sulit bersaing tanpa aturan yang jelas

JAKARTA (Bisnis Jabar) :  Badan Usaha Milik Daerah dinilai sulit bersaing dengan perusahaan swasta karena tidak memiliki peraturan yang kuat untuk mendukung perkembang perusahaan milik daerah tersebut. Untuk itu asosiasi BUMD meminta agar DPR segera mengesahkan RUU BUMD.

Staf ahli Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) Sunarsip mengatakan saat ini sedikitnya ada 12 undang-undang (UU) yang mengikat BUMD dalam beroperasi.

Dari 12 UU itu, menurut dia, ffb ada yang menghambat kinerja BUMD sehingga tidak bisa bersaing dengan perusahaan swasta.
Dia mencontohan pada larangan untuk menjaminkan aset BUMD  untuk mendapatkan pinjaman bank yang diatur dalam pasal 49 (6) UU 1/2004 tentang Perbendaharan Negara. Disisi lain sebagian besar BUMD memiliki usaha yang rugi sehingga sulit mendapatkan pinjaman tanpa jaminan.

“Ini yang menyebabkan sebagian besar BUMD itu tidak bankable [tidak dapat mengakses pinjaman perbankan],” kata dia pada sebuah diskusi di Jakarta.
Contoh peraturan lain yang menghambat adalah ketentuan yang melarang aset pemerintah daerah dialihkan kepada pihak lain.

Meskipun aturan tentang privatisasi telah diatur dalam UU 17/2003 tentang Keuangan Negara, namun aturan ini dapat menghambat BUMD untuk menjadi perusahaan terbuka, karena dalam go public dalam sebagian kepemilikan dialihkan kepada pihak lain.
Aturan lain yang menghambat, kata dia, adalah ketentuan yang menyatakan BUMD adalah institusi pelayanan publik .

“Padahal institusi pelayanan publik dilarang cari untung,” kata dia.

Menurut dia, kesimpangsiuran aturan hukum itu harus diselesaikan terlebih dulu daripada melakukan penyehatan perusahaan lewat restrukturisasi atau penambahan modal. Kesimpangsiuran aturan ini, tuturnya, bisa diselesaikan apabila DPR bersama Pemerintah segera mengesahkan RUU BUMD yang saat ini masih dalam pembahasan.
UU yang baru itu, jelas dia, akan menjadi dasar yang tegas bagi BUMD dalam beroperasi.

Oleh karena sebagai peraturan khusus, UU itu akan didahulukan apabila terjadi pertentangan dengan UU yang lain (lex specialis derogate lex generalis).

“Kalau berbicara persaingan antara BUMD dengan swasta maka UU-nya harus diselesaikan terlebih dahulu,” kata dia.
Hal serupa juga dikatakan oleh Sekjen Badan Kerja Sama BUMD Seluruh Indonesia (BKSBUMDSI) A. Syauqi Soeratno.

Menurut dia pihaknya mendorong agar DPR memprioritaskan pembahasan RUU BUMD agar cepat selesai.

Read More

Wisata masih jadi kontributor utama PAD Bandung

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan sektor pariwisata masih jadi kontributor utama pendapatan asli daerah (PAD) pada tahun ini.

Yossi Irianto, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Bandung, mengatakan penambahan jumlah hotel dan restoran menjadi pendorong pendapatan daerah setiap tahunnya.

“Pendapatan pada 2010 itu over target, salah satunya karena pendapatan dari sektor pariwisata yang begitu besar,” katanya kepada bisnis-jabar.com, hari ini.

Pemkot Bandung, kata dia, pada tahun ini berencana mengembangkan sistem online untuk meminimalisasi kebocoran penerimaan pajak.

Pengembangan sistem ini, kata dia, juga diharapkan memudahkan wajib pajak (WP) badan ketika berurusan dengan perpajakan.

“Kebocoran penerimaan itu bisa terjadi akibat kelalaian WP atau petugasnya. Oleh karenanya, kami mengembangkan sistem online untuk meminimalisasi terjadinya kebocoran,” tuturnya. (MSU)

PAD wisata Kota Bandung 2011 Rp200 miliar

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandung dari sektor pariwisata pada 2011 bisa mencapai Rp200 miliar dari tahun lalu Rp176 miliar, asal pemerintah memiliki kebijakan pro bisnis.

Momon Abdurochman, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Bandung, mengatakan sektor pariwisata selama ini menjadi kontributor terbesar PAD Kota Kembang.

“PAD Kota Bandung pada 2010 sebesar Rp300 miliar, dimana Rp176 miliar atau sekitar 58% bersumber dari sektor pariwisata,” katanya kepada bisnis-jabar.com, hari ini.

Dia optimistis pendapatan daerah dari sektor pariwisata bisa terus dipompa selama iklim usaha dan kebijakan pemerintah mendukung.

Momon mengatakan beberapa kebijakan yang bisa mendongkrak pertumbuhan sektor pariwisata antara lain pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD).

Lembaga tersebut, kata dia, diharapkan bisa menjadi corong promosi hingga ke luar negeri.

“Kami telah berbicara dengan wali kota mengenai itu [BPPD] sejak lebih dari tujuh bulan lalu, namun hingga saat ini belum terbentuk juga,” tuturnya.

Momon mengatakan mayoritas wisatawan mancanegara yang datang ke Kota Bandung sepanjang tahun lalu berasal dari Malaysia, atau angkanya 5.000 wisatawan setiap bulannya.

Momon menambahkan banyaknya kunjungan dari negara itu disebabkan kemudahan akses transportasi dari Bandung menuju Kuala Lumpur, Malaysia.

“Beberapa penerbangan telah ada sehingga memudahkan wisatawan Malaysia berkunjung ke Bandung,” tambahnya.

Dia mengakui kunjungan wisatawan dari negara lain ke Bandung masih minim. Dengan adanya badan promosi itu, kunjungan wisatawan dari negara lain diharapkan bisa ditingkatkan.

“Beberapa negara selain Malaysia, berpotensi untuk dikembangkan agar mereka berwisata ke Bandung, seperti Singapura dan Thailand,” lanjutnya. (MSU)

Read More

Pol PP Dilema Soal PKL

CIKOLE -- Di sepanjang trotoar jalan Kota Sukabumi, para pedagang yang mangkal di pinggir jalan atau lazim disebut Pedagang Kaki Lima (PKL), kian marak. Meski melanggar aturan, mereka tetap saja berjualan. "Kami berjualan khan biar nggak menganggur Pak, kebutuhan supaya terpenuhi. Kami nggak mau meminta-minta" ujar Boy (35), seorang PKL kepada Radar Sukabumi ketika ditemui di Jalan RE Martadinata, siang kemarin. 

Keluhan dari para pejalan kaki pun terlontar dengan kian maraknya PKL yang berjualan di sepanjang trotoar. Mereka merasa tidak nyaman berjalan melewati trotoar, sehingga memilih berjalan di badan jalan raya. "Bisa menghalangi kami saat berjalan, Dik. Trotoar khan milik umum, bukan untuk kepentingan pribadi, apalagi berjualan," ujar Hadian (21), pejalan kaki. 

Sementara di tempat terpisah, Kanit Provos Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Sukabumi, Irfan Herdiyana, mengungkapkan dirinya dilematis dalam menanggapi permasalahan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi. "Hal itu dilema bagi kami, aturan khan harus ditegakkan, sesuai Perda Nomor 08 Tahun 2007 tentang Penataan Kota. Kalau akan ditertibkan ya semuanya, nggak boleh tebang pilih. Sedangkan jumlah PKL di kita khan banyak, lebih dari 5 ribu orang. Sedangkan kalau direlokasi, tempat di kota ini khan sempit. Mereka pun ingin ditempatkan di daerah keramaian," paparnya kepada Radar Sukabumi saat ditemui di kantornya, sore kemarin. 

Irfan juga menambahkan pihaknya telah memberikan kebijakan untuk penggunaan setengah badan trotoar bagi PKL di sepanjang jalan Kota Sukabumi, kecuali di dua jalur yang diberlakukan sebagai jalur hijau, di mana para PKL dilarang keras untuk berjualan di sana. "Untuk Jalan RE Martadinata dan R Syamsudin merupakan jalur bebas dari PKL. Adapun yang melanggarnya, kami siap untuk bertindak," tutupnya. (rp2) 

--Radar Sukabumi--

Read More

Hendri, Pengrajin Gitar Berbakat

Dari Akustik sampai Elektrik, Pemasarannya Sampai ke Bengkulu Bermula berguru dari pamannya, kini Hendri Setiawan (21), warga Benteng, Kec Warudoyong, akhirnya piawai dalam pembuatan gitar. Dan ini menginspirasi dirinya membuka bisnis kecil-kecilan. Kini bisnis yang ditekuninya membuahkan hasil. 

Dari tahun 2005 sampai dengan 2006, Hendri Setiawan ikut bekerja bersama pamannya dalam menekuni usaha kerajinan gitar. Ketika itu dirinya belum mempunyai niatan untuk berbisnis. Tekad yang ada pada diri Hendri hanyalah belajar agar kelak bisa membuat gitar. Rupanya dengan keuletan dan bakat seni yang dimiliki Hendri, selang beberapa bulan kemudian dirinya mampu memproduksi gitar sesuai yang diinginkan para pemesan. "Kurang dari setahun, sedikit demi sedikit akhirnya bisa membuat gitar. Ini berkat Oom saya, Dede," tuturnya kepada Radar Sukabumi, pagi kemarin. 

Untuk pembuatan sebuah gitar, dibutuhkan waktu kurang lebih lima belas hari. Adapun bahannya ada yang dari kayu lapis (triplek) dan ada juga yang dari kayu sonokeling. Gitar yang dibuatnya yaitu gitar akustik dan gitar elektrik. Tetapi yang paling banyak diproduksi sesuai pemesan, yaitu gitar akustik. 

Bahan baku gitar seperti triplek dan sonokeling, didatangkan Hendri dari wilayah sekitar Kota Sukabumi.Adapun dlayer dan trustroad (pengatur suara) dibeli dari Bandung. "Dlayer dan trustroad biasa kami beli dari Bandung, kalau yang lainnya seperti triplek, kayu sonokeling, lem, dari wilayah sini saja," ujarnya. 

Hendri sebagai seniman sekaligus pengusaha, pernah menyempatkan diri dalam mengikuti kegiatan pameran. Pada tahun 2010, dirinya dua kali mengikuti ajang pameran. Di antaranya Ekspo, di Gedung Juang yang diselenggarakan oleh Diskoprindagkop dan Pameran Seni Kerajinan di Gasibu yang diadakan oleh Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat. "Dirinya pernah dua kali ikut pameran Dik, di Sukabumi dan Bandung," tutur Ena, seorang pemesan. 

Kini Hendri bersama gurunya, Oom Dede, menjadi parter dalam memproduksi dan pemasaran gitar. Dalam sebulan mereka berdua mampu memproduksi gitar rata-rata lebih dari sepuluh buah, sesuai banyaknya pemesan. Pemesan yang datang yaitu dari wilayah Sukabumi, bahkan dari Jakarta dan Bengkulu. Harganya bervariatif dari Rp400 ribu hingga Rp1,5 juta. Omset yang diperoleh rata-rata Rp5 juta per bulan. "Dalam sebulan rata-rata sepuluh orang yang memesan, kadang lebih, Pak. Alhamdulillah hasilnya bisa untuk makan sehari-hari" pungkasnya kepada Radar Sukabumi sembari tersenyum, saat ditemui di stannya,kemarin.(*) 

--Radar Sukabumi--

Read More