BPPT Kabupaten Sukabumi Targetkan Retribusi Perizinan Sebesar Rp 4,8 M

Sukabumi : Target retribusi dari sektor perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BPPT) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2012 ini, dinyatakan masih tetap senilai Rp. 4, 8 Miliar seperti tahun 2011 silam. Kendati tidak ada kenaikan target, namun pada sektor perizinan pelayanan ekonomi, terjadi kenaikan 10% dari Rp 2,1 Miliar menjadi Rp 2,4 Miliar, “ Pengurangan taregt terjadi pada sektor perizinan pelayanan pembangunan. Tetapi nilai targetnya tetap sama seoperti tahun 2011 lalu” ungkap Kepala BPPT Harry Mukharam Hasan, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi (PPE), Asep Saful Ramdan, Selasa (24/1), di ruang kerjanya. 

Sementara menanggapi tidak adanya pelayanan perizinan baru selama tiga bulan, Asep menyatakan pihaknya dipastikan akan kehilangan retribusi sebesar Rp 1,5 miliar. “ Asumsi pendapatan retribusi per bulannya sebesar Rp 500 juta. Apabila dikalikan selama tiga bulan, maka kita kehilangan Rp 1,5 miliar,” tuturnya. Menurut dia, selama tiga bulan ini, izin yang tidak diterbitkan adalah permohonan izin pada sektor perizinan pertambangan dan pertokoan besar. “ Padahal tahun ini, banyak pengajuan investasi di sektor pertambangan dan pertokoan besar. Dari kedua sektor ini sangat besar peluang retribusi. Tetapi karena sudah keputusan dan telah di-SK-kan tidak melayani izin pertambangan dan pertokoan besar, kita harus manut” katanya. (Neraca)

Read More

Negosiasi Konflik Pertanahan Eks PT Tybar Berlangsung Panas

PALABUHANRATU : Konflik lahan garapan eks PT Tybar masih berlangsung. Kendati pengukuran lahan garapan warga di atas lahan bekas perusahaan itu rampung, namun negosiasi jumlah lahan garapan itu masih berlangsung. Dalam rapat negosiasi yang dipimpin Bupati Sukabumi, Sukmawijaya belum lama ini, Jaro (sebutan Kades) Pasir Biru, Cisolok Usep Nurdin sempat terpancing emosi. Itu lantaran, Direktur Utama (Dirut) PT Tybar, Sjamsidar Isa hanya akan memprioritaskan lahan yang diklaimnya kepada para mantan pekerja PT Tybar. 

“Saya meminta KTP para penggarap. Dan saya tidak mempermasalahkan berapa jumlah yang diberikan kepada masyarakat. Mau 200 hektar, 300 hektar 500 hektar bahkan 800 hektar sekali pun. Yang pasti saya hanya akan memprioritaskan kepentingan masyarakat dulu sebelum penggarap pegawai Tybar,” katanya. Ia juga mengaku, perusahaan perkebunan yang memberikan lahan kepada masyarakat sekitar itu hanyalah PT Tybar. “Perkebunan lain tidak ada yang memberikan lahan. Saya berniat baik kepada masyarakat. Makanya saya meminta KTP,” pintanya. 

Jelas permintaannya itu membuat emosi semua kades yang hadir. Meski pada akhirnya permintaan KTP atau domisili itu disepakati, namun Kades Pasir Biru langsung menyampaikan bantahannya. “Jika yang diberikan lahan hanya mantan pegawai ini akan memperkeruh suasa di lapangan. Kalau soal KTP kita siap memberikan. Tapi, kalau untuk memilah-milah mana mantan pegawai dan mana bukan itu yang akan menjadi masalah. Karena pengukuran itu sudah dilakukan jauh-jauh hari oleh panitia,” katanya dengan nada lantang seraya diamini kades lainnya dan panitia. 

Sementara Bupati Sukabumi, Sukmawijaya bertindak seolah memihak PT Tybar. Bahkan ia menganggap, PT Tybar sebagai pemilik Hak Guna Usaha (HGU) yang masih diprioritaskan. Meski Bupati dua periode ini mengakui HGU PT Tybar yang bergerak dibidang tanaman cengkeh dan karet itu telah habis pada tahun 2000 lalu. “Meski habis masa HGU-nya, yang PT Tybar masih berniat memperpanjang HGU-nya itu. Jadi yang diprioritaskan adalah pemegang HGU awal,” kata Sukmawijaya. Meski terkesan memihak PT Tybar. Namun sukma juga berusaha mengusulkan keinginan penggarap dilahan eks PT Tybar itu. Bahkan, Sukmawijaya juga langsung mengecek pembagian lahan garapan agar pembagiaannya adil antara eks pekerja perkebunan dengan penggarap baru. “Jangan sampai mantan pegawai PT Tybar mendapatkan lahannya hanya 125 meter. Jadi kalo bisa diatur lagi oleh panitia,” pintanya seraya meminta kedua belah pihak jaro dan PT Tybar saling mengalah. 

Ketua Panitia Perivikasi lahan garapan eks PT Tybar, Sofyan Effendi mengatakan, penggarap di lahan eks PT tybar itu disisihkan seluas 292 hektar untuk 1750 penggarap. lahan seluas 292 itu dari lahan perkebunan seluas 1.127 hektar. “292 hektar itu terdiri dari sembilan kampung pemukiman, hektar sawah dan lahan daratan. “Itu hasil peninjauan di lapangan selama 28 hari kerja dan BPN juga empat kali ke lokasi,” jelas Asda 1 Kabupaten Sukabumi, Sofyan Effendi seraya dijelaskan kembali oleh BPN, Untung. 

Adapun dalam rapat tersebut dihadiri Panitia Inventarisasi Lahan Garapan Eks PT Tybar yang terdiri dari Asda 1 Kabupaten Sukabumi, Sofyan Effendi, Kabag Pertanahan, Taufik Gumilar, Badan Pertanahan Negara (BPN), Untung, Camat Cisolok, Asep Budi, Kepala Bidang (Kabid) Pengusahaan Perkebunan Dishutbun Kabupaten Sukabumi, Gatot Widiyanto. Dan dihadiri juga Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Sukabumi, Acu Sofian dan delapan Kepala Desa (Kades) alias jaro di Kecamatan Cisolok. Delapan jaro itu yakni, Jaro Gunung Karamat Enjat Sujatna, Jaro Gunungtanjung Hamzah, Jaro Cikelat Hadian Rahayu, Jaro Pasir Biru Usep Nurdin, Jaro Cicadas Adang Suganda, Jaro Caringin Syahrudin, Jaro Cikahuripan Aji Marpudin Sutansyah dan Jaro Sukarame Enceng Solihin. 

(Radar Sukabumi)  

Read More

Tambang Emas Illegal Cigaru Disegel

Palabuhanratu – Kalangan dewan hanya bisa prihatin atas tewasnya kakak beradik di tambang emas ilegal di Blok Putaran, Cigaru, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan. Ketua DPRD kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi pun tak bisa mendesak pemkab untuk menutup galian ilegal yang menewaskan Nuryadin (23) dan Febi Lesmana (19) warga  Kp. Ciletuh RT 35/RT 08, Desa Kertajaya, Kecamatan Simpenan itu.
Badri meminta, pemerintah dan unsur-unsur yang berkepentingan agar  mengantisipasi terulang kembali kejadian serupa. “Saya harap pemerintah segera mengambil tindakan. Minimal jangan sampai penambang jadi  korban lagi,” kata Badri.
Menurut Badri, tambang rakyat itu tak memenuhi standar penambangan makanya rentan peristiwa maut ini terulang lagi. “Saya minta penambang bekerja sesuai protap penambangan  untuk keselamatan. Jangan sampai untuk mencari nafkah sementara keselamatan jiwa terabaikan,” imbuhnya.
Dia turut belasungkawa atas tewasnya   korban tambang emas itu. Dia juga menghimbau penambang agar mengikuti arahan pemerintah. “Bila ada masalah seperti ini, harusnya pemilik izin yang mengurusnya. Tapi karena ilegal tak ada yang bisa disalahkan,” pintanya.
Di tempat terpisah, dua korban Nuryadin (23) dan Febi Lesmana (19) dimakamkan di tempat pemakamam umum (TPU) Pasawahan, Kecamatan Simpenan  Selasa (9/8) sore.
Sedangkan, Ketua badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dede Kusdinar terlihat dilokasi saat pemakaman korban. dan  memberikan santunan pada keluarga korban.
Sementara itu, Kapolsek Simpenan Enan Sumpena mengaku pihaknya sudah melakukan  penyidikan pada kasus ini. “Hasil keterangan saksi dan dokter puskesmas korban meninggal karena menghirup gas beracun,” bebernya.
Setelah kejadian, dia memerintahkan anggotanya untuk menyegel lokasi lubang tabang emas ilegal itu.(ryl)

Read More

Klub Ikan Koi Sukabumi bakal "Dilebur"

Sukabumi -- Potensi ikan hias terutama ikan koi asal Sukabumi dinilai sangat bagus oleh Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI). Selain suhu dan kondisi alamnya yang sesuai dengan habitat pembenihan  ikan koi, jarak antara Sukabumi ke ibukota Jakarta juga tidak begitu jauh.
Hal tersebut dikatakan Chairman Asosiasi Pecinta Koi Indonesia (APKI) Budi Widjaja kepada Radar Sukabumi disela-sela kunjungannya ke Brider (peternak,red) Ikan Koi Kota Sukabumi, Ichwan Hamid.
Menurutnya, meski potensi Ikan Koi Sukabumi sudah cukup bagus, namun pihaknya sangat menyayangkan masih banyak para brider  yang terbuai dengan keadaan tersebut yang acap kali mereka ogah untuk mengembangkannya. Tidak hanya itu, klub pecinta ikan koi dengan mudahnya
membentuk organisasi sehingga asal-asalan dan sulit terkontrol aktifitasnya."Bukannya tidak boleh membentuk klub pecinta ikan hias atau pecinta ikan koi, namun alangkah baiknya klub-klub ini dilebur menjadi satu agar mudah terkontrol, fokus dalam pembinaan  dan akses informasi dari pusat lebih terarah seperti yang terjadi di Jepang. Karena dengan banyaknya klub bukan semakin baik malah makin banyak ego dan kepentingan yang tidak jelas,"katanya.
Budi sempat mengaku heran dengan kondisi Sukabumi. "Disini potensinya sangat bagus, kita tahu bahwa dari dulu di Sukabumi khususnya di daerah Cibaraja adalah pusat ikan, tapi bandingkan pamor Cibaraja dulu dengan sekarang,"ujarnya.
Budi menilai dahulu pamor Cibaraja sudah sampai seantero Indonesia bahkan nembus ke luar negeri. Tapi saat ini berubah drastis. "Hal ini menurut pandangan kami karena tidak sedikit para brider yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Artinya dengan egonya yang kuat mereka enggan untuk menularkan ilmunya kepada yang lain, untuk itu mulai saat ini mari kita rubah mindset kita untuk saling mendukung satu sama lain dan hilangkan ego sentris yang membelegu kita untuk berkembang. Mulailah berfikir secara kebangsaan jangan berfikir hanya untuk diri sendiri,"tuturnya.
Karena itu, kedatangannya bersama jurnalis Inggris, Mark ke Sukabumi selain untuk memantau sejauh mana perkembangan ikan koi yang nantinya akan diperkenalkan ke luar negeri, sekaligus akan "melebur" klub-klub ikan koi yang ada di Kota Sukabumi khususnya untuk bergabung menjadi satu. Dan menurut rencana pembentukannya akan diresmikan pada awal Juni 2011. "Ya begitu rencananya, namanya organisasinya silahkan dirembugkan dengan panitia disini dan awal Juni harus sudah di deklarasikan,"tegasnya.
Sementara itu, Brider (peternak,red) Ikan Koi Kota Sukabumi, Ichwan Hamid mengaku siap jika dirinya diajukan oleh rekan-rekannya sesama pecinta ikan koi untuk menjadi ketua dalam organisasi tersebut."Kami menyambut baik kedatangan para tamu ini ke Kota Sukabumi, apalagi kedatangan mereka untuk memberi support dan  pengembangan pasar potensial yang harus digarap,"katanya yang juga menambahkan bahwa untuk tingkat lokal pihaknya telah didukung oleh BBPBAT dan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Sukabumi. "Untuk saat ini kami telah melakukan rekonsiliasi dengan rekan yang lain untuk membentuk satu perkumpulan yang nantinya diakui APKI. Karena kami sudah satu pemahaman, satu komitmen ingin memajukan Kota Sukabumi dan dunia koi ini di kancah internasional,"pungkasnya.(sri)

Read More

Bank Muamalat Kerjasama KUM3 Dengan BAZ Kabupaten Sukabumi

Sukabumi -- Bank Muamalat Sukabumi Sebagai Pelopor Bank Syariah di Indonesia dan Bank yang peduli terhadap pengusaha Mikro,  melalui Baitulmaal Muamalat ( BMM ) merupakan anak perusahaan Bank Muamalat yang concern terhadap Sosial dan pemberdayaan ekonomi mikro meluncurkan Program KUM 3 ( Komunitias Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid ) dan Desa Peradaban zakat yang bekerjasama dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Kab. Sukabumi  di wilayah Kab. Sukabumi dan sekitarnya.
Branch Manager Bank Muamalat Cabang Sukabumi Irawan mengatakan bahwa pada awal Mei 2011 telah ditandatangani  Nota Kesepahaman ( MoU ) Program KUM3 dan Desa Peradaban Zakat  antara Baitulmaal Muamalat ( BMM) dengan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi, yang masing-masing diwakili oleh Isnaini Mufti Azis selaku Direktur Eksekutif Baitulmaal Muamalat (BMM) dan Mustafa Kamal selaku Ketua Pengurus  Badan Amil Zakat ( BAZ) Kabupaten Sukabumi yang disaksikan langsung oleh Asisten Deputi  Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop) Pariaman Sinaga serta Branch Manager Bank Muamalat Cabang Sukabumi sendiri.
"Dalam kesempatan itu, kami dari Bank Muamalat Sukabumi melalui Baitulmaal Muamamalat dan BAZ Kabupaten Sukabumi sepakat, akan menyalurkan dana kelolaan sebesar Rp 500 Juta selama 2 tahun. Dama tersebut diperuntukkan bagi program pengembangan Komunitas Usaha Kecil Mikro berbasis masjid ( KUM3) dan Pemberdayaan desa Peradaban zakat di wilayah Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya,"ujarnya kepada Radar Sukabumi.
Kerjasama tersebut merupakan bukti nyata Bank Muamalat Sukabumi sebagai Bank Syariah dalam membantu Pengusaha miskin dan mikro untuk senantiasa tumbuh secara bersama-sama.
"Dalam program ini pula kami mengajak para pengusaha kecil dan mikro di pedesaan untuk memanfaatkan fasilitas perbankan yang dimiliki oleh Bank Muamalat,"tuturnya.
Fasilitas yang dimaksud seperti Tabungan Muamalat dengan saldo awal pembukaan yang ringan, tanpa saldo minimum dan gratis biaya administrasi bulanan serta gratis tarik tunai diseluruh ATM Muamalat, ATM Bersama dan ATM Prima.(*/sri)

Read More

Komisi III Pantau Pembangunan Pasar Cicurug

Sukabumi -- Komisi III DPRD Kabupaten Sukabumi memantau pelaksanakan pembangunan pasar semi modern Cicurug, Kabupaten Sukabumi, kemarin (4/5). Dalam kunjungannya, komisi yang membidangi keuangan dan perekonomian itu mengapresiasi pembangunan pasar yang mencapai tahap 35 persen penyelesaian. Itu artinya, mereka optimis pembangunan pasar dengan biaya Rp70 miliaran tersebut, rampung Febuari 2012 mendatang.   

Read More

Jabar Akan Bangun Lapangan Terbang Di Sukabumi

Sukabumi : Pemerintah Provinsi Jawa Barat rencananya akan membangun lapangan terbang di daerah Citarate, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, kata pejabat berwenang Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sukabumi Dodi Sumantri kepada ANTARA di Sukabumi, Minggu.

Dia mengemukakan, pembangunan lapangan terbang di wilayah selatan Kabupaten Sukabumi tersebut merupakan bentuk perhatian dari Pemprov yang ingin membangun wilayah selatan daerah itu.

“Di wilayah selatan Sukabumi sangat minim pembangunan, maka dari itu Pemprov Jabar rencananya akan segera membangun lapangan terbang,” katanya.

Namun, pihaknya juga belum mendapatkan kepastian kapan rencananya pembangunan lapangan terbang tersebut direalisasikan karena masih dalam kajian pihak Pemprov.

“Kami belum tahu kapan realisasinya, karena masih dalam kajian pihak pemprov,” tambahnya.

Ia mengatakan, rencana pembangunan lapangan terbang ini bukanlah permintaan dari Pemerintah Kabupaten Sukabumi, tetapi sebagai bentuk pehatian Pemprov Jabar yang disebabkan minimnya insfrastruktur di wilayah selatan.

“Namun, jika pembangunan ini terealisasi maka, di Jabar hanya akan ada dua daerah yang memiliki lapangan terbang selain Kabupaten Ciamis,” katanya.

Saat ini, Pemkab Sukabumi terus melakukan pembangunan di wilayah selatan untuk menunjang akses jalan dan insfratruktur lainnya agar di wilayah tersebut bisa terdorong ekonominya.

Bahkan jika lapangan terbang ini bisa direalisasikan maka bisa sangat menguntungkan bagi perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian di wilayah tersebut khususnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sukabumi Ahmad Jajuli mengatakan bahwa Pemkab Sukabumi rencananya akan memanfaatkan 1.000 hektare lahan terlantar di Kabupaten Sukabumi yang tujuannya untuk pengentasan kemiskinan.

“Lahan tersebut akan digunakan untuk penanaman komoditas pangan dan perkebunan dan progam ini kami namakan bedah desa,” kata Jajuli.

Lahan itu berada di wilayah utara dan selatan, selain memanfaatkan lahan terlantar, pihaknya juga akan menumbuhkan perekonomian masyarakat untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Sukabumi.

“Pembangunan di kabupaten masih minim apalagi di wilayah selatan, maka dari itu kami akan terus mendorong agar pembangunan di Kabupaten Sukabumi bisa terus berjalan dengan baik dan merata,” tandasnya.(Ajijah)

Read More

Waterpark Hadir di Sukabumi

SUKABUMI -- Kehadiran permainan air di sebuah arena bermain atau wisata wahana air kini menjadi tren hiburan. Bermain basah-basahan dengan berenang atau bermain  di atas rangkaian papan seluncur jadi pilihan yang tak bisa ditampik. Tak heran, sejak wahana air Ryzzy Azzahra Waterpark ini diluncurkan seminggu yamng lalu, antusias masyarakat terutama di Sukabumi dan kawasan sekitar tak bisa dilihat sebelah mata.
"Meski baru dibuka, dalam satu hari di hari libur ratusan pengunjung memadati arena air yang kami sediakan di  Rizzy Azzahra Waterpark ini,"kata General Manager (GM) Ryzzy Az-Zahra Waterpark Sukabumi, Yuni Resna Purnama Sari melalui Asisten GM  Ryzzy Az-Zahra Waterpark Sukabumi, Chandra Surya kepada Radar Sukabumi.
Dengan adanya arena ini, lanjut Chandra, masyarakat Sukabumi kini punya tempat rekreasi baru dan lengkap. Fasilitas yang disajikan Rizzy Azzahra Waterpark begitu memikat, tak heran bila wahana air yang berlokasi di Jalan Salabintana KM 6 Karawang Sukabumi ini menjadi salah satu obyek wisata yang paling diminati pelajar dan masyarakat umum.
Menurut pria ramah ini, kawasan Rizzy  Azzahra Waterpark bukan semata wahana air saja. "Kami juga punya arena permainan yang bersifat edukatif, seperti kolam pacu yang cocok bagi para pelajar SD dan SMP yang ingin belajar berenang,"terangnya.
Tidak hanya itu, fasilitas lainnya yang tak kalah menariknya disini adalah  water slide, adrenalin, kolam ember tumpah (waterboom,red), taman bermain anak, delapan tenan food court, mushola dan area parkir yang luas. 
"Karena saat ini masih dalam rangka promosi,pengunjung kami tawarkan harga promosi pula yakni Rp 15 ribu baik dewasa maupun anak-anak hingga tanggal 31 Maret 2011 mendatang. Setelah itu harga normal kembali pada hari biasa dikenakan tarif Rp 17.500 untuk anak-anak dan Rp 20 ribu dewasa. Dan pada hari libur dewasa Rp 25 ribu dan anak-anak Rp 20 ribu saja,"ujarnya yang juga menambahkan bahwa Rizzy Azzahra Waterpark buka dari pukul 09.00 WIB-16.00 WIB pada hari biasa dan pukul 08.00 WIB-17.00 WIB untuk hari libur.
Untuk memaksimalkan target pengunjung yang datang, manajemen waterpark ini juga menggandeng salah satu provider seluler yakni XL, dimana ada penawaran khusus bagi pengguna XL yang mendapatkan sms khusus tentang Rizzy Azzahra Waterpark. "Program layanan seluler ini kami namakan By One Get One. Artinya, setiap pengunjung yang menunjukkan sms tersebut, maka kami  berikan paket khusus yaitu datang berdua bayar satu karcis saja,"tuturnya.
Sebagai wahana wisata air atau waterpark, Rizzy Azzahra Waterpark juga mengembangkan konsep back to nature. "Jadi, semua wahana yang tersedia di dalamnya itu dilengkapi dengan ornamen alam maupun keanekaragaman laut, seperti ikan dan tumbuhannya,"imbuhnya.
Kendati begitu, faktor keamanan mendapat perhatian penuh. Ramainya pengunjung menunjukkan Rizzy Azzahra Waterpark adalah salah satu pilihan rekreasi bagi masyarakat Sukabumi dan kawasan sekitar. Menyadari hal ini, pihak manajemen ke depan akan terus mengembangkan wahana wisata ini agar mampu memberi rasa nyaman pada pengunjungnya. Terutama mengingat tren wisata air saat ini tengah booming. "Areal disini luasnya sekitar 1.2 hektar, dan di tahun ini kami akan menambah fasilitas lainnya, yaitu kolam arus,"pungkasnya.(sri)

 

Read More

BAZ Kabupaten Sukabumi Gandeng APINDO

CISAAT -- Upaya menggali potensi zakat dan infak terus dilakukan Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sukabumi. Lembaga pengelola dana umat ini menggandeng para pengusaha yang berhimpun di Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi.
 Ketua BAZ Kabupaten Sukabumi, Mustafa Kamal mengatakan, diliriknya APINDO, itu merupakan strategi dalam peningkatan potensi zakat dan infak. Sebab selama ini hasil pengumpulan zakat dari kalangan pengusaha belum sepenuhnya terkelola dengan baik."Pengusaha itu pasti punya perusahaan dan buruh. Jadi target kita bukan hanya zakat dari kalangan pengusaha tapi infak dari kalangan buruhpun akan menjadi sasaran,"jelas Mustafa kepada Radar.
 Dari persentase jumlah buruh di Kabupaten Sukabumi yang jumlahnya mencapai ribuan. Jelas jika dikelola dengan baik, akan menghasilkan pemasukan signifikan."Untuk buruh kita atur bukan di nisab zakat tapi di atur dalam program gerakan infak. Bayangkan jika satu hari mereka mengumpulkan infak Rp 1000 dikali lima ribu karyawan saja tentu hasilnya menggembirakan,"ungkapnya.
 Mustafa mengungkapkan, hasil pengumpulan infak dari buruh, sebenarnya akan dikembalikan kepada buruh sendiri, dengan pengelolaan unit pos pengumpul zakat/infak di tiap perusahaan. "Kita juga sudah melakukan koordinasi dengan koperasi-koperasi yang ada di perusahaan masing-masing. Intinya zakat atau infak yang disetorkan ke BAZ, pada dasarnya akan kembali kepada mereka,"imbuhnya.(wan)

Read More

Pajak Masih Jadi Primadona PAD Kabupaten Sukabumi

Radar Sukabumi -- Pajak air tanah di Kabupaten Sukabumi masih menjadi primadona bagi peningkatan Pendapaan Asli Daerah (PAD) kabupaten  terluas se-pulau Jawa Bali ini. Apalagi setelah pajak air tanah yang sebelumnya dikelola oleh provinsi tapi dengan diberlakukannya UU Nomor 28/2009 tentang pajak dan retribusi daerah dikelola oleh daerah bersangkutan. Bagi hasil dana perimbangannya senilai 70 persen dari pendapatan pajak, sekarang pengelolaannya seratus persen oleh Pemkab Sukabumi, termasuk pajak BPHTB yang sebelumnya dikelola oleh pusat.

Demikian diungkapkan  Kepala Bidang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi, Tatang Pujantara di Gedung Negara Pendopo Kabupaten Sukabumi saat mendampingi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sukabumi yang saat itu menerima kunjungan kerja dari anggota DPRD Kota Solok Sumatera Barat.

 Menurut dia, perkiraan kenaikan target PAD tahun depan senilai Rp 120 miliar itu, diantaranya disumbangkan dari penerimaan pajak BPHTB senilai Rp 10 miliar, pajak air tanah Rp 17,5 miliar dan PPJ Rp 14,5 miliar. Dari ketiga jenis penerimaan pajak itu, penerimaan pajak air tanah yang menjadi penyumbang PAD terbesar.

 Apalagi kata Tatang, PAD Pemkab Sukabumi dari penerimaan pajak, diprediksi tiap tahunnya akan meningkat. Hal itu seiring dengan disahkannya raperda (rancangan peraturan daerah) tentang pajak dan retribusi daerah oleh DPRD Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu. Dalam raperda itu, terdapat lima penerimaan pajak dan satu penerimaan retribusi daerah yang bisa menaikan PAD Pemkab Sukabumi.

 "Raperda tentang pajak dan retribusi daerah yang sudah disahkan DPRD dalam paripurna beberapa waktu lalu itu, kini sudah masuk dan sedang dievaluasi oleh provinsi. Minggu depan, mudah-mudahan raperdanya sudah masuk ke kantor Kementerian Keuangan. Sehingga diharapkan, efektif per tanggal 1 Januari 2011 nanti, perda (peraturan daerah) tentang pajak dan retribusi daerah bisa diberlakukan,"bebernya.

 Ia menyebutkan, lima jenis pajak yang terdapat dalam raperda pajak dan retribusi daerah itu, antara lain pajak BPHTB (Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), pajak air tanah, pajak sarang walet, pajak penerangan jalan (PPJ) dan pajak reklame. Sedangkan satu jenis retribusi itu, yakni retribusi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). "Penerimaan pendapatan dari lima jenis pajak dan satu retribusi ini, dipastikan bisa mendongkrak PAD 2011 nanti. Estimasinya, dari target PAD tahun ini sebesar Rp 96 miliar, tahun depan akan naik drastis menjadi Rp 120 miliar,"kata Tatang.(wan)

Read More

Hiswanamigas Sukabumi Resah

Radar Sukabumi -- Program perpindahan BBM bagi premium subsidi ke pertamax oleh pemerintah pusat, memang baru akan dilaksanakan bulan Maret mendatang. Namun rasa kekhawatiran mulai muncul akan terjadinya penimbunan, hingga sejauhmana kesiapan pengusaha SPBU di daerah-daerah.

Seperti yang diutarakan Wakil Ketua Hiswanamigas Sukabumi, Yudha Sukmanagara. Menurutnya, program serupa baru akan dilakukan untuk di Jawa Barat dan khususnya di Sukabumi bulan Juli mendatang. Namun pihaknya, akan melihat dahulu sejauhmana program tersebut di wilayah Jabodetabek, apakah berjalan dengan baik dan lancar tanpa menimbulkan masalah.
" Kalau di wilayah Jabodetabek berjalan lancar, kami akan mengadopsi program tersebut untuk diterapkan di Sukabumi. Namun apabila tidak lancar, kami akan membatalkan sementara pelaksanan program tersebut," ujarnya kepada Radar Sukabumi saat ditemui usai rapat dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepolisian, Hiswanamigas, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organda di Balaikota Sukabumi, kemarin.
Bahkan menurut Yudha, sebagai antisipasi minimnya modal pengusaha SPBU untuk menerapkan program tersebut. Pihak Hiswanamigas Pusat telah melakukan perjanjian atau MoU dengan pihak perbankan untuk peminjaman modal usaha.
" Nantinya seluruh SPBU wajib menyediakan outlet pertamax tanpa terkecuali. Sehingga pengusaha SPBU mau tidak mau harus memiliki modal sekitar Rp. 200-250 juta. Diantaranya dipergunakan untuk membeli outlet pertamax serta modal kerja,” katanya.
Lebih lanjut Yudha mengatakan, sampai saat ini berdasarkan data yang ada, jumlah SPBU di wilayah Sukabumi mencapai 32 unit SPBU. Namun Dari jumlah tersebut hanya 20 persen yang memiliki outlet pertamax.  Sementara itu jumlah konsumsi pertamax per harinya di wilayah Sukabumi mencapai 10 ton, dengan kisaran harga Rp. 7.900 per liter.
" Untuk di Kota Sukabumi sudah 100 persen SPBU nya menyediakan outlet pertamax, namun untuk wilayah kabupaten baru 50 persen," pungkasnya. (sri)         

Read More

Tim Pengelola TIC Palabuhanratu Siap Mundur dari Kepengurusan

Foto : Radar Sukabumi from google

SUKABUMI, (PRLM).- Tim Pengelola Tourism Information Center (TP. TIC) Palabuhanratu mengancam akan mundur dari kepengurusan apabila Dinas Kepariwisataan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga (Disparbudpora) Kab. Sukabumi, menaruh ketidakpercayaan terhadap kinerja TP. TIC dalam mengembangkan kepariwisataan di TIC. Apalagi, Disparbudpora cenderung menilai berbagai konsep dan perencanaan yang dibuat TP TIC dinilai salah karena dipandang telah melangkahi kebijakan dan kewenangan dinas. Namun, penilaian itu tanpa didasari dengan alasan yang jelas.

"Seandainya kami dianggap salah dalam mengelola TIC ini, kapan pun kami siap mundur. Tapi sebelum mundur, kami ingin mendengar dulu letak kesalahannya di mana dan alasannya apa? Sebab selama ini, dinas pun tidak pernah memberitahukannya sehingga penilaiannya cenderung subjektif, " kata Sekretaris TP. TIC Palabuhanratu, Yanyan Nuryanto ketika ditemui di Cikakak, Minggu (13/2).

Ia mengatakan, kendati pihak Disparbudpora belum memberitahukan kesalahan kinerja TP.TIC secara gamblang, namun menurut informasi di luaran diduga kesalahannya terkait dengan status TIC sebagai aset pemda. Selain itu juga, berbagai perencanaan dan konsep kepariwisataan yang dibuat TP.TIC, dianggap melangkahi fungsi dan kewenangan dinas.

"Namun, informasi ini baru desas-desus yang kami serap di luaran. Benar tidaknya, tunggu hari Rabu (16/2) nanti. Kami akan menyampaikan pernyataan sikap pengunduran diri sekaligus meminta kejelasan tentang permasalahan ini. Bisa dibilang, kami memaksa dinas untuk mendengarkan paparan kami. Sebab sudah tiga kali kami mengajukan surat permohonan untuk beraudiensi, belum ada tanggapannya," tutur Yanyan.

Terkait dengan masalah TIC sebagai aset pemda, kata dia, diduga dinas mempertanyakan tentang bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan TIC, baik berupa pajak maupun retribusi. Apabila dugaan itu benar, keinginan dinas itu dinilai ironis. Sebab dalam perjanjian kontrak kerjasama, sama sekali tidak tercantum mengenai bagi hasil keuntungan dalam pengelolaan TIC.

"Tujuan dan konsep pengelolaan TIC itu bukan komersil, melainkan memanfaatkan sekaligus memungsikan kembali TIC yang sebelumnya terbengkalai yang kondisinya kumuh dan jorok. Ketika gedung TIC ini difungsikan kembali untuk mendorong kemajuan pariwisata Kab. Sukabumi khususnya Palabuhanratu, secara tidak langsung kita sudah membantu program dinas," ujarnya. (A-67/das)***

Read More

Waralaba Jadi Pembunuh Nomor Satu

Radar Sukabumi -- Efek menjamurnya waralaba modern di Kabupaten Sukabumi semakin memiriskan. Data dari Dinas Koperasi, Perindustrian dan  Perdagangan (Diskopperindag) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, 60 persen usaha warung sembako grosir atau eceran dinyatakan kolaps alias pailit.
"Hitungan kita memang besarnya seperti itu. Usaha warung kecil bangkrut setelah tidak bisa bersaing dengan beredarnya mini market modern yang kami anggap berdiri sembarangan di setiap tempat," aku Kepala Diskopperindag Kabupaten Sukabumi, Asep Japar kemarin.
 Kepada Radar ia menyebutkan,  jika persoalan ini dibiarkan, bukan mustahil ritel perbelanjaan itu akan terus "membunuh" kelangsungan usaha kecil menengah (UKM) toko grosir milik masyarakat. Sebab, kebanyakan dari mereka kata dia, tidak bisa bersaing harga yang dilepas waralaba. Di sisi lain, penataan penempatan waralaba masih jauh dari konsep tata ruang yang diberlakukan pemerintah.
 "Saya sangat menyesalkan, ketika ada beberapa usaha waralaba yang menerapkan harga jauh di bawah harga pasar tradisional. Ini sangat mematikan pemilik toko biasa. Sebab, konsumen lebih memilih berbelanja dengan harga yang cenderung sangat murah dan di bawah standar," jelasnya.
 Untuk itu, pihaknya saat ini terus mematangkan realisasi adanya peraturan bupati (perbup) yang khusus mengatur pembangunan dan jam operasi waralaba. Sebab selain menjamur hampir di setiap kecamatan dan desa, jam operasi waralaba modern sangat merugikan pemilik toko kecil di sekitarnya. 
 "Saya akan mencoba memberi penegasan dalam perbup itu. Dan mudah- mudahan semua pihak mengerti. Jangan sampai pemda menarik keuntungan dari pajak waralaba tapi di sisi lain pemda membunuh usaha rakyatnya sendiri," tutur pria berkumis itu.
 Kepala Bidang (Kabid) UKM Diskopperindag Kabupaten Sukabumi, Sri Bagiarti menyatakan, secara teknis pihaknya sudah meminta Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Sukabumi untuk sama-sama memberi pengetatan izin waralaba. Itu dilakukan melalui surat 510/2704/DAG per tanggal 24 November 2010. Sayang, sampai saat ini, BPPT tidak pernah memberikan jawaban untuk mengatur teknis penataan waralaba yang ada.      
 "Kita dalam hal ini hanya dilibatkan dalam kajian teknis di lapangan saja. Soal kewenangan memberikan izin itu ada di BPPT. Jadi dengan begitu, setiap ada masalah menyangkut waralaba, kita lah yang selalu diserang warga duluan," bebernya.(veg)    

Read More

Pemberdayaan KA Bumi Geulis Bisa Diperluas

Radar Sukabumi -- Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Yudi Widiana Adia mengomentari keberadaan Kereta Api (KA) Sukabumi saat ini. Beberapa hal yang disorot olehnya, antara lain problematika yang dihadapi PT Kereta Api (KA) saat ini. "Masalah itu terkait karcis/peron PT KA yang dinilai sebagian penumpang masih mahal,"sebutnya kepada Radar Sukabumi, semalam.
Sebagaimana diketahui karcis KA Bumi Geulis (Kereta Bogor-Sukabumi) yang ada sekarang nilainya Rp8 ribu. "Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari PT KA, harga karcis dengan nilai Rp8 ribu masih mahal. Sehingga, masih banyak penumpang yang akhirnya lebih enak naik bus dibanding kereta,"terangnya. Kondisi ini kerap terlihat di Stasiun KA Cicurug. Banyak penumpang yang memilih bus dibanding kereta, karena ongkos bus untuk ke Bogor atau Sukabumi dinilai hanya Rp3 ribu-Rp5 ribu. Pria asli Sukabumi yang dipilih dari Dapil IV Jawa Barat (Kota dan Kabupaten Sukabumi) ini menilai karcis Rp8 ribu dengan jarak 57 Km dari Sukabumi-Bogor atau sebaliknya masih harus ditekan. "Kalau toh tidak ditekan tidak jadi masalah. Asalkan demi kenyamanan gerbong-gerbong yang sudah tampak rusak atau kusam diperbaiki,"pintanya.
Ditanya perlukah ditambah armada Bumi Geulis, melihat keadaan sekarang kebutuhan masyarakat begitu mendesak untuk transportasi darat. Yudi membeberkan PT KA pernah beraudiensi ke pihaknya dan menyatakan pendapatan yang diperoleh dari KA Sukabumi-Bogor (KA Bumi Geulis) masih di bawah standar. Akan hal ini, ia menilai belum saatnya untuk menambah armada KA Sukabumi-Bogor. "Menurut pengamatan saya yang perlu ditambah jam atau waktu keberangkatan,"tandas pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPP PKS untuk Wilayah Dakwah Jakarta, Jawa Barat, dan Banten ini. 
Selama ini, keberangkatan KA Bumi Geulis Sukabumi-Bogor hanya satu rit. Subuh sekitar pukul 05.00 WIB dan sore 17.00 WIB. Sedangkan kebutuhan masyarakat pengguna jasa transportasi cukup besar. Karena itu, untuk mensiasati kurangnya perolehan pendapatan PT KA, Kereta Api Bumi Geulis bisa ditambah jam operasinya.
Selanjutnya yang menjadi salah satu harapan Yudi, agar KA Bumi Geulis bisa melakukan pengangkuta air dari perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang tersebar di wilayah utara Kabupaten Sukabumi. "Jika ini bisa dilakukan PT KA bisa menaikan sumber pendatapannya,"optimisnya. Hanya jika ini dilakukan, ada satu permintaan yang disampaikan olehnya. Ya, Yudi berharap agar jembatan yang menjadi lintasan jalur KA Bumi Geulis atau Sukabumi-Bogor bisa diperbaiki. "Karena kalau saya lihat, banyak titik jembatan yang masuk rel/lintasan sudah harus segera direhab. Ini selain menjadi tanggung jawab pemerintah juga PT KA. Saya optimis jika seluruh jembatan yang dilewati KA Bumi Geulis direhab totol, maka pemberdayaan KA Bumi Geulis bisa lebih meluas. Di samping pengangkutan air, gerbong-gerbong juga bisa mengangkut bahan-bahan mentah atau sumber alam dari wilayah Sukabumi Selatan (Pajampangan) yang pada akhirnya bisa relevan dengan kenaikan pendapatan PT KA,"sarannya. (dit) 

Minta Tambahan Armada KA

Radar Sukabumi -- Beroperasinya  Kereta Api (KA) di Kota Sukabumi beberapa bulan ini, masih belum bisa memenuhi kebutuhan para pengguna. Hal ini sehubungan dengan keberangkatan KA yang ada, yaitu Bumi Geulis yang hanya untuk jurusan Sukabumi-Bogor saja. "Kami menginginkan adanya rute Sukabumi-Bandung. Dikarenakan kalau naik bis biasanya macet," ujar Dindin (34) kepada Radar Sukabumi kemarin. Menurut Kepala Penjaga Lapangan, Masrun, bahwa pihaknya menginginkan adanya penambahan rute KA, yaitu Sukabumi-Bandung, namun untuk saat ini belum bisa diberlakukan pengoperasiannya sehubungan kondisi rel kereta api masih dalam kondisi perbaikan. Selain itu, untuk KA Bumi Geulis (Sukabumi-Bogor) juga diperlukan adanya penambahan jadual pemberangkatan. "Kami menginginkan adanya penambahan armada. Namun untuk rel Bandung-Sukabumi sementara ini kondisinya masih banyak yang rusak. Ya, sepertinya kita optimalkan dulu  untuk rute Sukabumi-Bogor," terangnya.  Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Andri Setiawan, mengatakan bahwa pihaknya selalu berkoordinasi dengan PT KA Sukabumi dalam pengoperasian armada dan kelancaran lalu lintas. "Mengenai pengadaan armada, itu adalah kewenagan pihak pusat yang merupakan BUMN. Dalam hal ini tentunya PJKA yang berwenang. Namun dalam hal pengoperasian dan permasalahan lalu lintas, pihak kami selalu melakukan koordinasi," paparnya.
Andri juga mengutarakan, bahwa untuk ketertiban lalu lintas jalan raya yang dilalui rel KA perlu diperhatikan. Hal tersebut guna menghindari kecelakaan, baik pengguna KA maupun pengguna jalan raya di saat KA lewat. "Untuk pengadaan rambu-rambu dan plang penutup di ruas jalan raya yang dilalui rel KA, dalam waktu dekat akan kami kodisikan. Hal ini untuk menghindari kecelakan di jalan raya ketika KA lewat, baik bagi pengguna jalan raya maupun pejalan kaki,"pungkasnya.(rp2)

Read More

Ikan Asin Mengandung Pemutih Beredar di Pasar

SUKABUMI (SINDO) – Dinas Koperasi,Perindustrian, Perdagangan dan Pasar (Diskoperindagsar) Kabupaten Sukabumi mengungkap peredaran ikan asin di sejumlah pasar tradisional yang diduga mengandung zat berbahaya yang biasa digunakan pada pemutih pakaian.

Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) Diskoperindagsar Kabupaten Sukabumi Memed Jamaludin menerangkan, ikan asin yang diduga mengandung zat pemutih pakaian ini terdiri dari beberapa jenis ikan, antara lain peda, gabus, dan jambal. Secara kasat mata,warna pada ikan asin ini lebih bersih,pucat,dan tidak dihinggapi lalat. “Biasanya ikan asin yang mengandung pemutih pakaian itu adalah ikan asin yang sudah membusuk.

Untuk menghilangkan bau atau bentuknya yang menghitam, maka para pelaku memanfaatkan zat pemutih pakaian. Dengan begitu ikan-ikan olahan tersebut bisa kembali dijual.Tragisnya ikan jenis ini jauh lebih diminati masyarakat karena tampilannya yang bersih dan tidak dikerumuni lalat,”beber Memed kepada SINDO.

Sementara itu,Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemkab Sukabumi Iwan Wirawan mengungkapkan, terungkapnya peredaran ikan asin mengandung pemutih pakaian ini berdasarkan hasil pengawasan terhadap peredaran makanan dan minuman mengandung zat berbahaya (B2) di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Sukabumi. Hasilnya, terdapat ikan asin yang bukan hanya mengandung formalin, tapi juga ikan asin mengandung pemutih pakaian.

“Hasil pengujian sementara ikan asin ini bukan mengandung formalin,tapi zat pemutih pakaian. Bahan kimia tersebut sebelumnya ditemukan juga pada beras berkualitas rendah. Untuk memastikannya, kami akan melibatkan laboratorium untuk mengetahui kandungan zat tersebut.Seiring dengan itu, juga dilakukan penelusuran mata rantai peredarannya,” beber Iwan.

Kepala Diskoperindagsar Kabupaten Sukabumi Asep Japar mengatakan, pihaknya akan segera menggelar operasi pasar terhadap keberadaan ikan asin berpemutih pakaian. Selain membahayakan kesehatan manusia, ikan jenis ini telah menjadi menu utama bagi masyarakat Pasundan. (toni kamajaya)

Read More

Mantan Politisi Pimpin Aspekindo

Jurnal Sukabumi - Mantan anggota DPRD, Budi Rahardjo mendapat kepercayaan menjabat Ketua Asosiasi Pengusaha Kontruksi Nasional Indonesia (Aspekindo) Kabupaten Sukabumi periode 2011 -2015. Sosok yang pernah akrab sebagai politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini terpilih secara aklamasi dalam kegiatan Musyawarah Kabupaten (Muskab) Aspekindo yang berlangsung di Hotel Augusta Cibadak, Rabu (26/1) kemarin.

Tampilnya Budi sebagai Ketua Aspekindo Kabupaten Sukabumi tidak lepas dari kejelian pimpinan rapat yang dikendalikan perwakilan Aspekindo Jawa Barat, Marcel Sule. Waktu itu Marcel berhasil menggiring peserta Muskab Aspekindo untuk mengkaji salah satu pasal mengenai persyaratan bakal calon ketua. Dari dua bakal calon yang siap memperebutkan jabatan Ketua Umum, diketahui salah seorang bakal calon yang berdomisili di Kota Sukabumi.
Pembahasan mengenai persyaratan domisili ini mengakibatkan ditunda selama lima menit. Setelah sidang dilanjutkan, Pimpinan Rapat memutuskan bakal calon yang berdomisili dari luar Kabupaten Sukabumi tidak punya hak untuk dipilih. Keputusan ini mengakibatkan pencalonan Dudi Pratama batal secara hukum.
”Khusus untuk jabatan Ketua Umum DPK Aspekindo persyaratannya harus berdomisili di Kabupaten Sukabumi. Maka dari itu pencalonan Dudi Pratama batal secara hukum,” kata Marcel.
Karena bakal calon hanya tinggal satu orang, pimpinan rapat akhirnya meminta persetujuan dari seluruh peserta Muskab. Hasilnya memastikan Budi Raharjo tampil sebagai Ketua Aspekindo Kabupaten Sukabumi periode 2011 – 2015 menggantikan Muhammad Haris. Untuk menjalankan roda organisasinya, Budi akhirnya menunjuk Dasep Surachman sebagai sekretaris dan Bendahara diserahkan kepada Iang Ridwan.
Dalam kesempatan itu, Budi mengaku siap membawa DPK Aspekindo Kabupaten Sukabumi lebih laju dari periode sebelumnya. Sasaran jangka pendeknya akan segera melakukan upaya konsilodasi organisasi. Selain itu, Budi juga siap menjadikan Aspekindo sebagai mitra Pemerintah Daerah.

= Rojab Asy’ari

Read More

Target PAD Kab. Sukabumi Naik 25 Persen

Radar Sukabumi --Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukabumi optimis target Pendapatan Asli Daerah tahun ini bisa tercapai bahkan over target seperti capaian tahun-tahun sebelumnya. Caranya dengan memaksimalkan sistem 'jemput bola' yang dalam tiga tahun terakhir ternyata terbukti jitu mendongkrak pencapaian target PAD. Pada tahun ini target PAD naik 25 persen, dari Rp96 miliar menjadi 120 miliar.
Selama kurun waktu tiga tahun berturut-turut (2008, 2009 dan 2010) capaian PAD Kabupaten Sukabumi selalu over (melebihi) target. Capaian 'hatrick' itu menjadi pelecut semangat DPPKAD untuk bisa mengulang prestasi yang sama di tahun 2011
 "Pak bupati memberi apresiasi serta ucapan selamat atas capaian ini. Namun kesuksesan ini bupati harapkan tidak menjadi kepuasan sesaat karena masih banyak yang harus dicapai tahun ini," ujar Kepala Bidang (Kabid) PAD DPPKAD Kabupaten Sukabumi, Tatang Pujantara kepada Radar Sukabumi, kemarin. 
 Berdasarkan data yang diperoleh, target PAD tahun 2008 sebesar Rp 73 miliar dengan realisasi sebesar Rp 87 miliar (118 persen). Target tahun 2009 sebesar Rp 79 miliar dengan realisasi Rp 80 miliar (101 persen). Untuk tahun 2010, realisasi PAD sebesar 98 miliar dari target Rp 95 miliar (102 persen).
 "Capaian PAD Kabupaten Sukabumi merupakan kontribusi dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan yang sah," terangnya.
 Dengan pencapaian PAD yang selalu melebihi target tersebut, (selain mendapat apresiasi dari pimpinan daerah) juga mendapat "penghargaan" dari pemerintah pusat dengan dikucurkannya Dana Intensif Daerah (DID). Tahun lalu Pemkab Sukabumi memperoleh DID sebesar Rp 18,7 miliar. Namun, untuk tahun ini dana intensif tersebut belum ada.
 "Jika dilihat dari indikator (pencapaian PAD melebihi target) Kabupaten Sukabumi sudah memenuhi syarat untuk kembali memperoleh DID," tandasnya.
 Oleh karena itulah, untuk memaksimalkan penerimaan PAD tahun 2011 ini, pihak DPPKAD berupaya keras dengan melakukan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi. "Kita akan ofensif dengan melakukan sistem jemput bola bagi objek pajak (OP) maupun SKPD Incomer (penerima)," tandasnya.(frd)  

 

Read More

Jamsostek Bayar Santunan Kecelakaan Kerja

Radar Sukabumi -- PT Jamsostek (Persero) Cabang Sukabumi dibawah kepemimpinan Iwan Hermawan menyerahkan santunan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada salah satu karyawan PT Wijaya Karya TBK, Juli Priana yang mengalami kecelakaan pada tanggal 18 Desember 2010 pukul 17.30 WIB.
Santunan JKK sebesar Rp 88.800.000 ini diserahkan langsung Kepala Kantor PT Jamsostek (Persero) Cabang Sukabumi Iwan Hermawan bersama Kepala Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Ridwan disaksikan para jajaran dari ke dua instansi tersebut kepada ayah kandung korban, Kuswandi (56) selaku ahli waris almarhum yang didampingi Manager Safety PT Wijaya Karya TBK,  Kusmedi di Kantor Cabang PT Jamsostek (Persero) Sukabumi Jalan Suryakencana No. 68 Kota Sukabumi, kemarin.
"Almarhumah anak yang baik. Saya sangat kehilangan dia," ujar ayah kandung korban Kuswandi (56) asal Cilacap Jawa Tengah tersedu disaksikan Manager Safety PT Wijaya Karya TBK,  Kusmedi.
Berdasarkan informasi yang dihimpun Radar Sukabumi (Grup Jawa Pos), kecelakaan terjadi saat korban sudah menyelesaikan pekerjaannya sebagai seorang Welder pada proyek Civil Work Area Main Building and Water Supply System di PLTU Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi. Saat itu korban tengah berjalan namun tidak mengetahui kalau tempat yang dipijaknya tersebut merupakan tempat dimana galian pondasi PLTU sedalam 12 meter tersebut berada. Hingga akhirnya korban terperosok ke dalam galian tersebut. Korbanpun langsung dilarikan ke RSUD Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, namun sayang saat diperjalanan nyawa korban tidak bisa tertolong.
Almarhum Juli Priana terdaftar sebagai peserta program Jamsostek Kacab Sukabumi pada sektor  Jasa Konstruksi, dan gaji terakhir almarhum yang dilaporkan pada saat kecelakaan terjadi sebesar Rp 60 ribu/ hari.
" Santunan ini diharapkan dapat digunakan ahli waris. Inilah manfaat jika pekerja tercatat sebagai peserta Jamsostek," ujar Kepala Kantor PT Jamsostek (Persero) Cabang Sukabumi Iwan Hermawan.
Begitu terjadi kecelakaan kerja dan korban meninggal, lanjut pria ramah ini  ahli waris akan menerima santunan yang ke depannya bisa digunakan untuk kelangsungan hidup atau digunakan untuk kepentingan lain oleh keluarga yang ditinggalkan.
"Sebab, yang namanya makhluk hidup di dunia tidak pernah mengetahui bila manusia itu mati. Dengan menjadi peserta jamsostek, semua bisa tertanggulangi dan diatasi, terutama untuk keluarga yang ditinggalkan," jelasnya.
Selanjutnya, orang nomor satu di PT Jamsostek (Persero) Cabang Sukabumi ini merinci jumlah santunan yang diberikan sebesar Rp 88.800.000 tersebut terdiri dari 60 persen dikali 80 bulan dikali gajinya sebesar Rp 1.800.000. Jadi totalnya Rp 86.400.000  ditambah biaya pemakaman Rp 2 juta dan biaya pengangkutan darat Rp 400 ribu. Kepada ahli waris diberikan pula santunan berkala setiap bulan sebesar Rp 200.000 selama 24 bulan.
Selama periode Januari hingga Desember 2010. PT Jamsostek (Persero) Cabang Sukabumi yang membawahi Kota dan Kabupaten Sukabumi serta  Kabupaten Cianjur ini telah membayarkan klaim
kepesertaan jasa konstruksi khusus Kabupaten Sukabumi sebesar Rp 119.606.642 dengan 19 kasus kecelakaan kerja. Jumlah tersebut terdiri dari Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp 105.806.642 dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 13.800.000. Dengan jumlah kepesertaan perusahaan di sektor jasa konstruksi sebanyak 1.675 buah dan penerimaan iuran selama kurun waktu 2010 sebesar Rp 514.126.753,33.
sementara itu, Kepala  Disnakertrans Kabupaten Sukabumi Ridwan mengharapkan para Kontraktor turut serta berperan dengan mendaftarkan proyeknya ke PT Jamsostek (Persero) dimana saja. Supaya jika terjadi kecelakaan kerja, maka semuanya menjadi tanggung jawab PT Jamsostek Persero.
" Dari data yang ada, masih ada para Kontraktor belum memahami tentang Jamsostek ini. Yang umumnya berdasarkan issue dimasyarakat, misalnya prosesnya berbelit-belit,lama dan sebagainya. Sebenarnya hal itu tidak ada, justru pelayanan Jamsostek semakin cepat dan baik. Jika memang benar-benar terjadi kecelakaan kerja dan ada bukti-bukti kuat yang menyertakan maka hendaknya ahli waris menghubungi PT Jamsostek(Persero)," imbaunya.
Bila ternyata Perusahaan yang memperkerjakan belum mengikuti pendaftaran Jamsostek, maka lanjut Ridwan perusahaan tersebutlah harus membayar dan menyantuni sendiri pekerjaannya. Sehingga nantinya diteruskan ke Dinas Tenaga Kerja setempat yang akan menanganinya sampai ke pengadilan.
" Inilah gunanya program Jamsostek bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerjanya. Meski demikian, kami harap pihak Jamsostek terus melakukan sosialisasi ke berbagai perusahaan maupun dinas. Sebaliknya, bagi perusahaan yang tetap nakal atau tidak mau mengikutkan pekerjanya ke Jamsostek maka sanksi pidana menantinya, " pungkasnya. (sri)

Read More

Pembangunan PLTU Sudah 77 Persen

Radar Sukabumi -- Proyek percepatan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) II Jabar di Palabuhanratu terus digeber. Itu tak lain karena PLTU berbahan batu bara menargetkan akhir tahun ini minimal bisa beroperasi satu unit pembangkit listrik 'steam drum' berkapasitas 350 Mega Watt (MW).
 "Progress pembangunan PLTU sampai saat ini sudah sekitar 77 persen. Mudah-mudahan satu unit bisa beroperasi akhir tahun ini," ujar Manager PLN proyek PLTU II Jabar, Budi Widi Asmoro saat ditemui Radar Sukabumi di ruang kerjanya, kemarin.
 Ia mengatakan keseluruhan pembangunan proyek PLTU ini ditargetkan bisa selesai sekitar Juli 2012 mendatang. Meskipun jika ditilik dari target awal pembangunan mengalami keterlambatan. Karena, target awal saat dibangun Agustus 2007 silam, semua unit pembangkit bisa beroperasi sekitar pertengahan 2010 lalu.
 "Sebelumnya kita mengalami kendala dalam hal finansial dan persoalan tanah (pembebasan lahan). Kini persoalan itu sudah teratasi. Hanya, cuaca ekstrim dan sering turun hujan menjadi kendala kami saat ini," terangnya.
 Apabila PLTU Palabuhanratu sudah beroperasi 100 persen bisa dipastikan pasokan listrik untuk Jawa dan Bali terpenuhi. Ini juga akan mengantisipasi jika harus melakukan pemadaman listrik bergilir.
 Sekadar diketahui, PLTU Palabuhanratu merupakan PLTU terbesar di Jawa Barat sebagai pemasok dan cadangan listrik untuk pulau Jawa dan Bali dan juga bisa dijadikan cadangan listrik untuk seluruh pulau yang ada di Indonesia. "Semoga pembangunan PLTU Palabuhanratu ini bisa berjalan dengan lancar dan tepat waktu, karena pembangunan ini hasilnya nanti bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat," katanya.
 Dalam waktu dekat, pihak PLTU juga akan mendatangkan alat berat kembali dengan berat mencapai 200 ton lebih yakni Transformator Step Up 150 KV. Trafo sebanyak dua unit itu akan didistribusikan dari Jakarta (berasal dari Cina) melalui jalur transportasi laut. Jika melalui darat, konstruksi jembatan tidak bisa menahan dan dikhawatirkan akan merusak. 
 "Pengiriman trafo tidak melalui dermaga Palabuhanratu (karena tidak mampu menampung alat dengan kapasitas hingga 200 ton) melainkan melalui dermaga PLTU. Meskipun kedalaman kolam dermaga baru dua meter (target pengerukan minus 9 meter), namun sudah bisa dilalui kapal pengangkut alat berat tersebut," pungkasnya.(frd)

Read More

Panin Palabuhanratu Target Rp400 M

Radar Sukabumi -- Bank Panin meresmikan Kantor Cabang Pembantu (KCP) Palabuhanratu, kemarin. Ini merupakan cabang Bank Panen ketiga di Sukabumi (dua cabang lainnya di Cicurug dan Pasar Pelita Kota Sukabumi) dan berinduk di Bank Panin Kota Sukabumi yang sudah berdiri sejak tahun 1990.
 "Bank Panin akan berupaya maksimal memberikan pelayanan yang terbaik. Pengusaha maupun masyarakat Palabuhanratu dan sekitarnya tidak perlu repot lagi ke Kota Sukabumi karena semua transaksi bisa dilakukan di sini. Baik itu pelayanan tabungan, giro, deposito, kredit hingga penukaran valuta asing," ujar Sub Branch Manager Bank Panin KCP Palabuhanratu, Fetty Fatimah kepada Radar Sukabumi, kemarin. 
 Ia menilai wilayah ibukota Kabupaten Sukabumi ini memiliki pangsa pasar yang luas dan potensial. Target sebesar Rp 400 miliar dalam kurun waktu satu tahun pun tidak menjadi soal dengan merebaknya pengusaha batu, kapal, pertokoan dan lainnya. "Kami berharap agar kehadiran Bank Panin ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat dan mendapat kepercayaan di hati masyarakat," katanya.
  Peresmian itu turut dihadiri Wakil Bupati Sukabumi Akhmad Jajuli, Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Badri Suhendi dan tamu undangan lainnya.
 Wabup Sukabumi merespon positif dengan dibukanya Bank Panin di Palabuhanratu. Itu menandakan bahwa Kabupaten Sukabumi mendapat kepercayaan dari investor dan perbankan. Dan juga bisa meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat sera persaingan antar bank swasta. "Dengan banyaknya pilihan bank swasta yang ada, mudah-mudahan tingkat suku bunga menjadi semakin kecil dan bisa membantu meningkatkan tingkat perekonomian masyarakat," kata Jajuli.(frd)

Read More