Radar Sukabumi -- Program perpindahan BBM bagi premium subsidi ke pertamax oleh pemerintah pusat, memang baru akan dilaksanakan bulan Maret mendatang. Namun rasa kekhawatiran mulai muncul akan terjadinya penimbunan, hingga sejauhmana kesiapan pengusaha SPBU di daerah-daerah.
Seperti yang diutarakan Wakil Ketua Hiswanamigas Sukabumi, Yudha Sukmanagara. Menurutnya, program serupa baru akan dilakukan untuk di Jawa Barat dan khususnya di Sukabumi bulan Juli mendatang. Namun pihaknya, akan melihat dahulu sejauhmana program tersebut di wilayah Jabodetabek, apakah berjalan dengan baik dan lancar tanpa menimbulkan masalah.
" Kalau di wilayah Jabodetabek berjalan lancar, kami akan mengadopsi program tersebut untuk diterapkan di Sukabumi. Namun apabila tidak lancar, kami akan membatalkan sementara pelaksanan program tersebut," ujarnya kepada Radar Sukabumi saat ditemui usai rapat dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepolisian, Hiswanamigas, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organda di Balaikota Sukabumi, kemarin.
Bahkan menurut Yudha, sebagai antisipasi minimnya modal pengusaha SPBU untuk menerapkan program tersebut. Pihak Hiswanamigas Pusat telah melakukan perjanjian atau MoU dengan pihak perbankan untuk peminjaman modal usaha.
" Nantinya seluruh SPBU wajib menyediakan outlet pertamax tanpa terkecuali. Sehingga pengusaha SPBU mau tidak mau harus memiliki modal sekitar Rp. 200-250 juta. Diantaranya dipergunakan untuk membeli outlet pertamax serta modal kerja,” katanya.
Lebih lanjut Yudha mengatakan, sampai saat ini berdasarkan data yang ada, jumlah SPBU di wilayah Sukabumi mencapai 32 unit SPBU. Namun Dari jumlah tersebut hanya 20 persen yang memiliki outlet pertamax. Sementara itu jumlah konsumsi pertamax per harinya di wilayah Sukabumi mencapai 10 ton, dengan kisaran harga Rp. 7.900 per liter.
" Untuk di Kota Sukabumi sudah 100 persen SPBU nya menyediakan outlet pertamax, namun untuk wilayah kabupaten baru 50 persen," pungkasnya. (sri)
" Kalau di wilayah Jabodetabek berjalan lancar, kami akan mengadopsi program tersebut untuk diterapkan di Sukabumi. Namun apabila tidak lancar, kami akan membatalkan sementara pelaksanan program tersebut," ujarnya kepada Radar Sukabumi saat ditemui usai rapat dengan Sekretaris Daerah (Sekda), Kepolisian, Hiswanamigas, Dinas Perhubungan (Dishub) dan Organda di Balaikota Sukabumi, kemarin.
Bahkan menurut Yudha, sebagai antisipasi minimnya modal pengusaha SPBU untuk menerapkan program tersebut. Pihak Hiswanamigas Pusat telah melakukan perjanjian atau MoU dengan pihak perbankan untuk peminjaman modal usaha.
" Nantinya seluruh SPBU wajib menyediakan outlet pertamax tanpa terkecuali. Sehingga pengusaha SPBU mau tidak mau harus memiliki modal sekitar Rp. 200-250 juta. Diantaranya dipergunakan untuk membeli outlet pertamax serta modal kerja,” katanya.
Lebih lanjut Yudha mengatakan, sampai saat ini berdasarkan data yang ada, jumlah SPBU di wilayah Sukabumi mencapai 32 unit SPBU. Namun Dari jumlah tersebut hanya 20 persen yang memiliki outlet pertamax. Sementara itu jumlah konsumsi pertamax per harinya di wilayah Sukabumi mencapai 10 ton, dengan kisaran harga Rp. 7.900 per liter.
" Untuk di Kota Sukabumi sudah 100 persen SPBU nya menyediakan outlet pertamax, namun untuk wilayah kabupaten baru 50 persen," pungkasnya. (sri)
