BPPT Kabupaten Sukabumi Targetkan Retribusi Perizinan Sebesar Rp 4,8 M

Sukabumi : Target retribusi dari sektor perizinan yang dikelola oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu BPPT) Kabupaten Sukabumi pada tahun 2012 ini, dinyatakan masih tetap senilai Rp. 4, 8 Miliar seperti tahun 2011 silam. Kendati tidak ada kenaikan target, namun pada sektor perizinan pelayanan ekonomi, terjadi kenaikan 10% dari Rp 2,1 Miliar menjadi Rp 2,4 Miliar, “ Pengurangan taregt terjadi pada sektor perizinan pelayanan pembangunan. Tetapi nilai targetnya tetap sama seoperti tahun 2011 lalu” ungkap Kepala BPPT Harry Mukharam Hasan, didampingi Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Ekonomi (PPE), Asep Saful Ramdan, Selasa (24/1), di ruang kerjanya. 

Sementara menanggapi tidak adanya pelayanan perizinan baru selama tiga bulan, Asep menyatakan pihaknya dipastikan akan kehilangan retribusi sebesar Rp 1,5 miliar. “ Asumsi pendapatan retribusi per bulannya sebesar Rp 500 juta. Apabila dikalikan selama tiga bulan, maka kita kehilangan Rp 1,5 miliar,” tuturnya. Menurut dia, selama tiga bulan ini, izin yang tidak diterbitkan adalah permohonan izin pada sektor perizinan pertambangan dan pertokoan besar. “ Padahal tahun ini, banyak pengajuan investasi di sektor pertambangan dan pertokoan besar. Dari kedua sektor ini sangat besar peluang retribusi. Tetapi karena sudah keputusan dan telah di-SK-kan tidak melayani izin pertambangan dan pertokoan besar, kita harus manut” katanya. (Neraca)

Read More

Tarif Retribusi Pasar Kota Akan naik 100%

Cikole - Kabar buruk bagi pedagang pasar di Kota Sukabumi. Dalam waktu dekat, retribusi pasar hampir pasti akan
naik 100 persen, menyusul pembahasan retribusi pasar oleh panitia khusus yang membahas lima raperda retribusi.
Jika selama ini Rp500, maka nantinya retribusi pasar menjadi Rp1.000. “Ini baru rencana, belum ada kepastian naik atau tidaknya. Tapi, melihat kondisi kemungkinan besar akan ada kenaikan,” ujar Wakil Ketua Pansus Raperda Retribusi, Dedy R Wijaya kepada wartawan usai rapat pansus, kemarin (6/10).
Menurut Dedy, kenaikan sendiri dianggap wajar melihat Kota Sukabumi masih yang terkecil dalam penerapan retribusi pasar. “Daerah lain sudah pada naik. Seperti Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur dan lainnya. Bahkan di Cianjur dan Kabupaten Sukabumi retribusinya mencapai Rp 4.000,” sambungnya.
Bukan itu saja, dari kalangan pedagang sendiri banyak yang sudah membayar Rp 1.000 padahal seharusnya Rp 500. Hal ini juga yang membuat pihak pansus mengatakan kenaikan ini masih dalam taraf normal. “Kita juga akan kembali memanggil setiap SKPD terkait untuk mematangkan rencana ini,” terangnya.
Sementara itu, untuk mengantisipasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah dari retribusi, pihak pansus menawarkan beberapa konsep di antaranya menawarkan pihak ketiga untuk mengelolanya. Mereka beralasan, ketika hal ini ditangani pihak ketiga, akan memaksimalkan PAD yang ditargetkan pemerintah. Bukan hanya itu, tingkat kebocoran PAD pun peluangnya lebih kecil.
Sementara itu, menurut Anggota Pansus, Bayu Waluya kenaikan retribusi pasar ini dibarengi dengan fasilitas yang memadai bagi para pedagang. “Saya secara pribadi tidak keberatan jika ada kenaikan retribusi. Asalkan, fasilitasnya pun diperhatikan,” ujar Bayu.
Misalnya, akses jalan akan lebih diperhatikan sehingga lalu lintas pedagang lebih baik, sehingga mereka nyaman dalam menjalankan aktifitas jual beli di pasar. “Jangan sampai retribusi naik, tapi pedagang maupun pembeli malah mengeluh dengan kondisi pasar yang becek,” jelasnya.(rp4)

Read More