Portal Resmi Informasi UMKM & Bisnis di Kota Sukabumi

Kini, telah hadir portal resmi Pemerintah Kota Sukabumi yang khusus menginformasikan seputar aktifitas ekonomi da bisnis, khususnya UMKM yang ada di Kota Sukabumi. Fitur-fiturnya pun lengkap dan dapat memenuhi harapan adanya website dengan data yang lengkap.

Link portal ini adalah : www.perekonomian.sukabumikota.go.id

 

Read More

Lezatnya Kue Produksi Abah Cake

SUKABUMI - Dari bahan baku yang terjamin kualitasnya dan diolah menggunakan mesin modern, menghasilkan aneka kue yang memiliki ciri khas tersendiri. Seperti hasil produksi dari Abah Cake. Berbekal Sedikit keterampilan saat bekerja di salah satu Hotel, Taufik Kurohman (42) yang karib disapa Abah mulai merintis usahanya di tahun 2008 silam. Usaha yang dirintisnya ini memproduksi kue hias, yang kemudian dikembangkan setelah dua tahun memproduksi kue Cake. Usahanya ini, beralamat di Jalan KH A Sanusi Gang Cemara Nomor 5 Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Warudoyong Kota Sukabumi. 

Memasuki tahun 2010, usahanya sudah mulai ada peningkatan. Dalam satu hari, memproduksi sekitar 20 kue Cake dan satu buah kue hias sesuai dengan pesanan. “Mulanya saya bekerja di Hotel, namun kena PHK. Akhirnya, saya mencoba untuk membuka usaha dengan bermodalkan keterampilan. Tetapi, alhamdullillah usaha saya bisa melebarkan sayapnya hingga sekarang,” tutur Pemilik usaha kue Abah Cake, Taufik Kurochman saat ditemui  dikediamannya, kemarin. 

Aneka kue hias di produksinya, seperti kue pengantin, kue ulang tahun dan kue khitanan yang disuguhkan harga mulai dari Rp75 ribu-Rp200 ribu. Selain kue penganting, Abah Cake memproduksi aneka kue Cake dengan beragam rasanya. Diantaranya, rasa pisang, rasa pandan, rasa coklat yang dihargai Rp24 ribu per loyang ukuran 22. Sedangkan kue Cake rasa durian, diberikan harga Rp28 ribu per loyang ukuran 22. Selain aneka kue Cake dan kue hias, Abah Cake memproduksi donat isi strawberry dan blueberry yang ditaburi keju dengan harga hanya Rp1.000. “Pemasaran hanya di wilayah Kota dan Kabupaten Sukabumi, wilayah Cicurug banyaknya pesanan,” paparnya. 

Pengolahan dengan cara modern, sehingga terjamin kualitasnya dan dijamin halal. Salah satu keunggulan dari hasil produksi Abah Cake, yaitu donat. Donat hasil olahannya, memiliki adonan yang lembut dengan isi rasa strawberry dan blueberry dengan cara disuntikan dan juga harga yang terjangkau. “Dalam sehari, sekitar 20 konsumen singgah yang kebanyakan memburu donat. Abah Cake buka setiap hari, dari pukul 09.00-16.00 WIB,” ujarnya. 

Salah satu kendala dalam menjalankan usahanya, bahan baku merangkak naik karena bahan bakunya termasuk sembako. Sehingga hasil produksinya harus disesuikan dengan harga, dari pada menaikan harga jual lebih baik volume atau postur kue sedikit dikurangi. Namun, tidak mengurangi kualitas produksinya dan tetap terjamin. “Mudah-mudahan Abah Cake bisa berkembang dan pemasaran bisa lebih luas lagi,” harapnya. (Radar Sukabumi)

Read More

Usaha Mikro Tak Layak Kena Pungutan Pajak

JAKARTA : Wakil Ketua Komisi VI DPR Aria Bima meminta Kementerian Keuangan bersama Kementerian Koperasi dan UKM duduk bersama dengan legislatif untuk membahas secara komprehensif rencana penarikan pajak dari pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM). Politisi dari Fraksi PDIP tersebut, menegaskan duduk satu meja antara ketiga institusi tersebut perlu dilakukan, karena ada yang urgen dibahas sebelumnya akhirnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak memberlakukan wajib pajak terhadap UMKM. ”Khusus terhadap pelaku usaha mikro yang gurem, saya kira sangat tidak pantas dibebani pajak meski besarannya hanya 0,5% seperti yang direncanakan Ditjen Pajak,” katanya. 

Usaha mikro gurem, katanya, maksimal bisa meraup omzet sekitar Rp300.000 per hari. Jika pendapatan kotor sebesar itu dikenakan pajak, Aria Bima memastikan mereka akan makin tersudut dari sisi ekonomi. Pejuang ekonomi kerakyatan itu dinilainya justri harus lebih diberdayakan pemerintah dengan cara apapun. Sebab, ketika menjalankan usahanya, mereka justru tidak memerlukan dukungan dari pemerintah. 

Pelaku usaha mikro adalah orang yang sangat mandiri secara ekonomi meski sangat sering digusur lokasi usahanya. Karena pemerintah belum bisa memberi lokasi usaha yang layak, maka sebaiknya rencana pemungutan pajak dari mereka dibatalkan, pintanya. Dengan pertimbangan eksistensi pelaku usaha mikro sampai saat ini tidak mebebani negara dari sisi APBN, dinilainya sebagai momentum luar biasa. Sebab, mereka pejuang ekonomi paling bawah mampu mencukupi kebutuhannya secara mandiri. 

”Saya berbicara dalam konteks usaha mikro yang gurem. Jika wajib pajak dikenakan bagi pelaku usaha kecil ke atas, kami tidak keberatan. Itu pun sebaiknya didahului dialog satu meja antara Kementerian Keuangan serta Kementerian Koperasi dan UKM selaku pembina sektor riil,” tegas Aria Bima. 

Dia meminta pemerintah jangan terlalu berorientasi pada pemungutan pajak, sementara pertumbuhuan usaha mereka masih diwarnai diskriminasi politik. Jika rencana itu diteruskan, Aria Bima khawatir akan lahir perminataan agar program kredit usaha rakyat (KUR) juga dihentikan saja. ”Saya tidak anti terhadap penarikan pajak, akan tetapi jika pajak itu membebani usaha mikro sehingga menciptakan ketidakmandirian secara ekonomi, mereka jangan dibenani pajak.” Ditjen Pajak merencanakan pengenaan pajak final bagi usaha mikro sebesar 0,5%. Bagi pelaku usaha kecil dan menengah ditetapkan sebesar 2%. Aria Bima menilai, untuk usaha mikro juga harus dicari besaran omzet maksimal yang layak untuk dikenakan pajak. (Bisnis Indonesia)

Read More

UMKM Harus Fokus Garap Pasar Dalam Negeri

JAKARTA - Usaha mikro kecil menengah diharapkan fokus pada pemasaran dalam negeri, karena pasarnya luas dan membuat cepat naik kelas. Hermawan Kertajaya, pakar marketing pendiri Markplus, mengungkapkan pasar dalam negeri ini harus dijaga karena kalau hanya mengandalkan pasar ekspor bisnis bisa terganggu. Ekspor bisa hilang dengan krisis ekonomi di Eropa dan Amerika Serikat yang masih berlanjut. Pasar dalam negri pada 2012 jauh lebih prospektif. 

Berbicara pada seminar Strategi Kreatif Dalam Menghadapi Peluang Bisnis 2012 di Gedung Astra, Sunter,Rabu 25 Januari 2012, Hermawan mengatakan UMKM harus kreatif dan inovatif dalam menggarap pasar dalam negri ini. "Dengan pasar domestik yang ditopang perekonomian yang kuat, peluang UMKM untuk naik kelas mengembangkan usaha sangat besar," ujarnya. Syaratnya, sambungnya, harus fokus pada bidang usahanya masing-masing ibaratnya makan, tidur, mimpi (eat, sleep and dream ) dengan target-target yang ingin dicapai sehingga mampu bersaing di pasar dalam negeri. Pada tahun ini pasar dalam negri permintaannya kuat sehingga akan menggerakkan mesin perekonomian. Hal ini di topang pula pertumbuhan positif perekonomian di Asia sebesar 7,5%. "Di Asia, ibarat seorang gadis, maka Indonesia menjadi pretty women. Sementara itu tahun ini Turki, India, Meksiko, Brasil, dan Indonesia juga tetap berjaya perekonomiannya menjadi kekuatan baru," jelasnya dihadapan sedikitnya 300 peserta dari kalangan UMKM binaan YDBA. 

Ketua Pengurus YDBA FX Sri Martono mengatakan seminar ini membahas isu-isu terkini dengan strategimarkating karena perdagangan bebas membuat persaingan di dunia usaha jadi ketat bukan hanya pada usaha besar tapi juga UMKM. "Seminar ini sekaligus merupakan program pengembangan ethos kewirausahaan YDBA. Terkait program 2012, kami ingin UMKM binaan naik kelas dan menjadi mandiri," katanya. Untuk mewujudkan UMKM Mandiri program utamanya yaitu peningkatan etos kewirausahaan, peningkatan quality,cost, delivery & inovation (QCDI) dan services, management, peningkatan akses pasar, akses pembiayaan, peningkatan Astra Green Company serta CSR. (Bisnis Indonesia)

Read More

Kadin Jabar Minta Pemerintah Lindungi UMKM dari Rentenir

BANDUNG : Kamar Dagang dan Industri Jawa Barat meminta pemerintah segera membuat kebijakan yang melindungi pengusaha mikro dari jeratan rentenir. Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang Koperasi dan UMKM Iwan Gunawan mengatakan pelaku usaha terpaksa meminjam uang dari para rentenir karena terkendala permodalan dan terdesak faktor kesehatan. “Praktik rentenir sudah luar biasa mencekik pelaku usaha mikro, jadi harus segera diberantas pemerintah serta stake holder lainnya,” katanya hari ini.  

Dia mengemukakan dari 6 juta pelaku UMKM di Jabar, 40% meminjam ke rentenir. Dari jumlah tersebut lebih dari satu juta merupakan pelaku usaha mikro. Menurutnya, akselerasi rentenir sangat luar biasa. Selain di perkotaan, mereka juga menyusup hingga pedesaan. Kemudahan akses juga menjadi keunggulan rentenir karena menerapkan syarat yang mudah. “Akses pencairan dana yang dikeluarkan rentenir lebih cepat dan mudah karena tanpa syarat karena cukup kenal dengan para nasabahnya. Mereka juga lebih proaktif hingga pedesaan sehingga petani juga banyak yang terjerat,” tegasnya. 

Dia berpendapat para pelaku mikro harus mendapatkan edukasi terkait manfaat perbankan. Kemudian, penyuluhan serta bimbingan mutlak didapat pelaku mikro agar usahanya bisa berkembang maju.(Bisnis Jabar)

Read More

PAJAK UKM : Syarif Minta Omset Dibawah 300 Juta Bebas Pajak

JAKARTA : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan berkeras kegiatan usaha mikro dengan omset di bawah Rp300 juta per tahun tidak dikenakan pajak. Kebijakan tersebut dipertahankan guna mengembangkan dan memperkuat industri mikro yang jumlahnya hampir mencapai 53 juta di Tanah Air. “Semangatnya saya tetap usulkan supaya usaha mikro, yang kecil-kecil itu, dibebaskan,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, hari ini. 

Menurutnya, sejauh ini arah kebijakannnya mengerucut pada pengenaan pajak 0,5% bagi usaha mikro dengan omset di bawah Rp300 juta setahun. Namun karena belum final, Menkop UKM masih mengupayakan agar usaha mikro, yang jumlahnya mendekati 53 juta dari total 55 juta UMKM, dibebaskan dari pajak. “Sekarang 55 juta UMKM tercatat, dari total itu hampir 53 juta itu usaha mikro. Nah kalau itu yang kita berdayakan, kita angkat supaya lebih kuat, kan lebih bagus,” tuturnya. Sementara untuk UKM dengan omset di atas Rp300 juta, Syarief berharap tarif pajak yang dikenakan tidak terlalu tinggi, atau paling tinggi 3%. Dia berharap polemik mengenai pajak UMKM ini segera tuntas. “Bulan depan itu sudah final.” 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadwalkan pengenaan pajak bagi pelaku UMKM pada awal 2012, menunggu menunggu terbitnya payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP). Skenarionya adalah pelaku usaha dengan omset hingga Rp300 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari penjualan, sedangkan untuk yang omsetnya antara Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar akan dikenakan sebesar 2%. (Bisnis Indonesia)

Read More

Guna Kembangkan Pasar UMKM Sukabumi, BUMI KREATIF Luncurkan Website

Sukabumi - Asosiasi pelaku dan komunitas kreatif Sukabumi Bumi Kreatif dan Sukabumi Today meluncurkan website e-commerce untuk memfasilitasi pemasaran pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kota Sukabumi lewat Internet. Website yang beralamat www.produksukabumi.com yang merupakan galeri produk UMKM Sukabumi ini diluncurkan di sela-sela pameran UMKM di GOR Merdeka Kota Sukabumi, Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa (29/11/2011). 

Ketua Bumi Kreatif Endud Badrudin menjelaskan pembuatan website ini untuk memfasilitasi seluruh pengusaha UMKM Kota Sukabumi. Saat ini jumlahnya mencapai 3.000 pengusaha yang aktif. ''Melalui website ini kami bisa memasarkan produk-produk hasil para pengusaha UMKM. Karena dengan jaringan Internet ini dapat diakses dimana saja, juga luar negeri,'' jelas Endud kepada INILAH.COM usai peluncuran, Selasa (29/11/2011). 

Executive Editor SukabumiToday Geri Sugiran menambahkan dalam mengelola website ini, telah disiapkan tiga orang sebagai marketing online untuk melayani setiap pemesan dan bertransaksi. ''Sekarang website sudah dapat diakses. Dalam pameran ini akan saya upload sebanyak seribu produk. Saat ini baru ada empat produk dan yang mendaftar sudah ada dua puluh produk,'' tambah blogger asal Sukabumi ini.[jul] 

Sumber

Read More

Jabar perlu punya Perda UMKM

BANDUNG (bisnis-jabar.com): Pemerintah Provinsi Jawa Barat perlu segera membuat peraturan daerah (perda) yang mengatur usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) agar pengembangan pelaku usaha lebih terarah dan bisa dipertanggungjawabkan.

Pengamat Ekonomi dari Universitas Pasundan Acuviarta Kartabi mengatakan keberadaan perda sangat mendesak agar pembinaan UMKM memiliki payung hukum yang jelas, untuk kemudian diturunkan hingga ke tingkat pelaksanaan.

“Perda akan menjadi acuan bagi semua pihak dalam menjalankan program pembinaan UMKM, mulai dari peran pemerintah, hingga pelaku usaha menengah dan besar,” katanya, hari ini.

Dia menilai selama ini banyak pihak yang latah menggembar-gemborkan pembinaan UMKM, namun hasilnya sangat minim. Sebagai contoh tidak ada proteksi untuk pelaku usaha dan seretnya penyaluran kredit perbankan.

Selama ini, lanjutnya, program pemerintah daerah lebih banyak bersifat program jangka pendek, dengan dampak yang tidak signifikan.

“Kalau ada payung hukum yang jelas dan mengikat, paling tidak, semua pihak terkait akan memiliki tanggung jawab,” katanya.

Iwan Gunawan, Wakil Ketua Kadin Jabar Bidang UKM dan Kelembagaan, menambahkan adanya Perda UMKM akan membuat anggaran pemerintah daerah untuk pelaku usaha semakin jelas.

Selama ini, fokus utama anggaran pemprov antara lain untuk sektor pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Akibatnya, anggaran untuk pengembangan UMKM berpoteensi terkikis.

“Kalau ada aturannya, anggaran untuk pengembangan UMKM menjadi jelas. Selain itu, tata cara penggunaannya pun bisa disesuaikan dengan tujuan,” katanya.

Iwan mengatakan Pemprov Jabar juga sudah seharusnya mendekatkan dunia kewirausahaan dengan dunia pendidikan. Miasalnya dengan membuat kurikulum khusus kewirausahaan yang diajarkan sejak tingkat sekolah dasar.

Dia mengatakan apabila sektor UMKM tumbuh secara maksimal akan membuat pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Secara otomatis jumlah pengangguran pun bisa ditekan.(hh)

Read More

Jasa Raharja Dukung Pengembangan UKM

Radar Sukabumi -- PT Jasa Raharja menawarkan pinjaman berbunga rendah bagi pengusaha kecil untuk mengembangkan bisnisnya. Pengusaha dapat memperoleh modal mulai dari Rp l0 juta sampai Rp 25 juta dengan bunga rendah dibawah bunga bank per tahunnya. Pembayarannya pun bisa diangsur sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
Kepala Perwakilan Jasa Raharja Sukabumi, Puryanto didampingi Penanggungjawab Pelayanan Umum Toif Riyanto mengatakan selain melayani asuransi kecelakaan, pihaknya juga turut andil mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) di Kota/Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Cianjur, lewat program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL).
"Seiring semakin berkembangnya UKM, kami bertekad mengembangkan bisnis UKM di Sukabumi dan Cianjur. Melalui program PKBL, kami sudah mengucurkan dana mencapai lebih dari Rp 200 juta selama 10 tahun ini untuk puluhan UKM," tuturnya kepada Radar Sukabumi saat ditemui disela-sela pengobatan gratis yang dilakukan pihak Jasa Raharja Sukabumi di Terminal Sudirman Kota Sukabumi , kemarin.
Menurutnya, sejauh ini upaya pengusaha kecil untuk mengembalikan pinjaman lunak tersebut cukup baik. Jika pembayaran kredit lancar, maka dana kredit bisa digunakan untuk membantu UKM lainnya secara bergilir. Ini karena bantuan kredit untuk UKM bersifat dana bergulir.
"Untuk mendapatkan pinjaman dari Jasa Raharja, pelaku UKM harus mengajukan proposal serta menyertakan beberapa persyaratan administrasi. Di antaranya memiliki surat izin usaha atau rencana bisnis yang jelas. Jika semua persyaratan lengkap, kami akan ajukan ke pusat untuk diverifikasi. Jika disetujui, kami akan  memberikan pinjaman mulai dari Rp 10 juta hingga Rp 25 juta per unit UKM, dengan bunga ringan ," paparnya.
Saat ditanya apakah ada spesifikasi khusus bagi UKM yang hendak meminjam dana ini?  Puryanto menjelaskan semua sektor usaha yang dikembangkan UKM bisa mendapatkan layanan ini. Keunggulan lain dari pinjaman UKM Jasa Raharja ini adalah prosesnya yang cepat.  "Kalau pinjam ke bank, bunganya tinggi dan syaratnya rumit. Di sini enggak ada, mudah dan cepat. Asalkan memenuhi kriteria," tegasnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, PKBL merupakan program yang didorong pemerintah kepada BUMN. Dana PKBL disisihkan dari laba BUMN 1-3 persen. Dengan melihat manfaat dan perkembangan pelaksanaan PKBL ini, maka Jasa Raharja berkomitmen untuk tetap melanjutkannya. (sri)

Read More

Jabar Tak Masuk Pengembangan Pasar Tradisional

BANDUNG, TRIBUN - Di negara mana pun, keberadaan pasar tradisional menjadi salah satu unsur pengembangan sektor perekonomian. Namun, di tanah air, keberadaan pasar tradisional, sepertinya, kian tergerus oleh kehadiran pasar-pasar modern.
Melihat kondisi itu, perlu adanya langkah-langkah pemerintah untuk tetap menjaga eksistensi pasar tradisional. "Di antaranya, tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp 5-15 miliar untuk mengembangkan pasar-pasar tradisional di 10 kabupaten dan kota tanah air," tandas Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Gunaryo, di Hotel Savoy Homann, Jalan Asia Afrika Bandung, belum lama ini.
Sayangnya, di antara ke-10 daerah itu, tidak terdapat nama Jabar. "Ini berkaitan dengan ketersediaan anggaran," kilah Gunaryo. Ada pun ke-10 daerah itu, antara lain, Samosir (Sumatera Utara), Bengkulu, Takalar, kawasan Skow yaitu perbatasan Papua dan Papua Nugini (PNG), Kabupaten Cikia (NTB), Denpasar (Bali), Kabupaten Pacitan, Kabupaten Purworejo, dan Kabupaten Klaten.
Di tempat yang sama, seorang pemerhati kebijakan publik, Agus Pambagio, menilai, sampai saat ini, pemerintah belum menerbitkan peraturan yang jelas dan tegas mengenai pasar modern dan tradisional.
"Di antaranya, mengenai lokasi pendirian. Pastinya, hal ini butuh ketegasan dan kejelasan pemerintah. Sedangkan sampai saat ini, soal pasar tradisional dan modern, saya belum melihat adanya ketegasan dan kejelasan pemerintah," pungkas Agus. (win)


Aturan Pasar Modern dan UMKM Segera Terbit

BANDUNG, TRIBUN - Keberadaan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memang berperan penting dalam menunjang sektor ekonomi negara ini. Sayangnya, hingga kini, keberadaan UMKM masih belum tereksplorasi secara maksimal.
Sebaliknya, kehadiran pasar-pasar modern begitu marak. Bahkan, pasar-pasar modern pun berdiri berdekatan dengan pasar tradisional, yang nota bene, didominasi para pelaku UMKM.
Padahal, potensi yang dimiliki para pelaku UMKM sangatlah luar biasa. Melihat kondisi itu, Kementerian Perdagangan RI melalui Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, berencana untuk menerbitkan produk hukum yang berkaitan dengan UMKM, pasar tradisional, dan pasar moderen.
"Bentuknya tidak tercantum dalam Undang Undang, tetapi menjadi dasar bagi kami untuk menerbitkan kebijakan mengenai kelangsungan pelaku UMKM, pasar tradisional, dan pasar moderen agar ketiganya dapat menjalin sinergitas," tandas Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI, Gunaryo, dalam Diskusi Forum Wartawan Kementerian Perdagangan (Forward) di Hotel Savoy Homann Bandung, Jalan Asia Afrika Bandung, belum lama ini.
Intinya, jelas Gunaryo, produk hukum itu mendorong pasar modern supaya lebih melibatkan para UMKM. "Untuk itu, perlu adanya pembicaraan dan pembahasan mengenai hal tersebut," sambungnya. Sayangnya, Gunaryo tidak menyebutkan jenis dan kapan terbitnya produk hukum yang berkaitan dengan UMKM, pasar tradisional, dan pasar moderen tersebut, apakah berupa surat atau lainnya. (win)

Read More

Melihat Kerjakeras UMKM Boneka Kebonjati (Bonti)

Radar Sukabumi -- Mayoritas masyarakat masih memandang limbah yang dihasilkan dari pabrik, merupakan sampah dan tidak ada nilainya. Padahal jika mereka punya kemampuan untuk mengolahnya, ternyata limbah tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar.
Seperti yang dilakukan Asep Setiawan. Dengan tangan kreatifnya, warga Kampung Kebonjati Kelurahan Sukakarya Kecamatan warudoyong Kota Sukabumi ini  mampu menyulap limbah pabrik tersebut, menjadi barang berharga dan membantu perekonomian keluarga. 

Banyak hal menarik yang bisa didapat jika jalan-jalan ke Sukabumi. Selain hawanya yang sejuk, tanahnya yang subur, juga masyarakatnya pun ramah. Daerah Sukabumi kini banyak dilirik oleh para investor asing terutama dari Cina. Mereka banyak menanamkan sahamnya di wilayah Kabupaten Sukabumi, hal ini terlihat dari menjamurnya perusahaan asing dibidang pertekstilan bak jamur di musim penghujan.
Berangkat dari banyaknya perusahaan khususnya di bidang tekstil inilah, yang menyebabkan Asep Setiawan membuka pabrik bernama Boneka Kebonjati (Bonti). Bersama keluarganya, Asep memanfaatkan limbah yang dihasilkan dari perusahaan tadi. Limbah pabrik berupa sisa potongan-potongan bahan-bahan boneka ternyata disulap Asep Setiawan dan Isterinya Dede Herawati menjadi suatu karya yang menarik dan bisa menghasilkan rupiah.
Buktinya dari olahan tangannya, Asep bisa terus menghasilkan karya kreatif dan inovatif dengan cara mendesain berbagai motif boneka, dompet, sarung bantal, dan juga ikatan rambut. Rumah yang berada di Kampung Kebonjati Kelurahan Sukakarya Kecamatan warudoyong Kota Sukabumi ini ternyata penuh oleh berbagai hasil karya berupa boneka dan berbagai ikatan rambut, dan dompet yang dihasilkannya bersama ke 15 pekerjanya.
Pendiri sekaligus pemilik kerajinan tangan membikin dan desain boneka, Asep Setiawan mengatakan, Pada awal tahu 2002 dirinya hanya belajar otodidak untuk membikin ikatan rambut saja dari limbah pabrik yang didapatnya. Beberapa kali mencobanya membuat pola ikatan rambut sampai dengan berhasilnya satu model, ternyata hasil tersebut disukai konsumen. Satu tahun kemudian Asep mencoba kembali membuat pola mendesain boneka-boneka klasik tapi unik. Mulai dari boneka Kelinci, beruang dan juga serangga yang mempunyai kesan tersendiribagi para penggemar boneka. "Walaupun bahan baku terbatas, tetapi untuk setiap pembikinan boneka tergantung dari besar kecilnya bahan baku yang akan dibuat," ujarnya. (*)

Read More

BI : Tahun Ini, Jabar Butuh Investasi Rp 131 Triliun

BANDUNG, TRIBUN - Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi, yang tahun ini, seluruh kalangan melakukan berbagai upaya. Satu di antara langkah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yaitu laju investasi.
Berbicara tentang Jabar, untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen, tatar Pasundan membutuhkan dana investasi raksasa. Nilainya, mencapai ratusan triliun.
"Benar. Investasi berperan besar menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen. Melihat kondisi itu, Jabar butuh peningkatan investasi 7 persen atau menjadi Rp 131,58 triliun," tandas Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung (KBIB), Lucky Fathul Aziz Hadibrata, di KBIB, Jalan Braga Bandung, Rabu (26/1).
Dikatakan, sekitar 30 persen total investasi pada tahun ini bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). "Investasi total yang bersumber pada PMA dan PMDN sekitar Rp 39.5 triliun," sebutnya.
Selain sektor PMA dan PMDN, lanjut Lucky, investasi pada sektor perbankan pun tidak kalah pentingnya. Pihaknya, ujar Lucky, berharap, investasi pada sektor perbankan naik 9,7 persen atau Rp 27,2 triliun.
Menurutnya, sampai saat ini, ada kendala yang sejak lama menjadi permasalahan dunia investasi. Di antaranya, ketersediaan sarana infrastruktur.  Jadi, tukasnya, pihaknya mendorong perbankan Jabar supaya mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis.
"Misalnya, pembangunan short cut jalur kereta api, proyek pembangunan listrik tenaga panas bumi, ruas tol Bogor Ring Road dan Palimanan-Kanci (Palikanci), termasuk Bandara Internasional Kertajati," paparnya. (win)

Read More