BI : Tahun Ini, Jabar Butuh Investasi Rp 131 Triliun

BANDUNG, TRIBUN - Guna mendorong laju pertumbuhan ekonomi, yang tahun ini, seluruh kalangan melakukan berbagai upaya. Satu di antara langkah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi yaitu laju investasi.
Berbicara tentang Jabar, untuk menunjang laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen, tatar Pasundan membutuhkan dana investasi raksasa. Nilainya, mencapai ratusan triliun.
"Benar. Investasi berperan besar menopang pertumbuhan ekonomi sebesar 6,2 persen. Melihat kondisi itu, Jabar butuh peningkatan investasi 7 persen atau menjadi Rp 131,58 triliun," tandas Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung (KBIB), Lucky Fathul Aziz Hadibrata, di KBIB, Jalan Braga Bandung, Rabu (26/1).
Dikatakan, sekitar 30 persen total investasi pada tahun ini bersumber pada Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). "Investasi total yang bersumber pada PMA dan PMDN sekitar Rp 39.5 triliun," sebutnya.
Selain sektor PMA dan PMDN, lanjut Lucky, investasi pada sektor perbankan pun tidak kalah pentingnya. Pihaknya, ujar Lucky, berharap, investasi pada sektor perbankan naik 9,7 persen atau Rp 27,2 triliun.
Menurutnya, sampai saat ini, ada kendala yang sejak lama menjadi permasalahan dunia investasi. Di antaranya, ketersediaan sarana infrastruktur.  Jadi, tukasnya, pihaknya mendorong perbankan Jabar supaya mendukung pembangunan infrastruktur yang strategis.
"Misalnya, pembangunan short cut jalur kereta api, proyek pembangunan listrik tenaga panas bumi, ruas tol Bogor Ring Road dan Palimanan-Kanci (Palikanci), termasuk Bandara Internasional Kertajati," paparnya. (win)

Read More

Kredit UMKM Jabar Masih Kecil

BANDUNG, TRIBUN - Terbukti, keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berperan besar dalam sektor perekonomian, memang menjadi pangsa pasar bagi lembaga perbankan di tanah air. Karenanya, lembaga perbankan beramai-ramai menjadikan UMKM sebagai target pengembangan bisnis mereka.
Misalnya, melalui pengucuran kredit. Hal itu pun dilakukan seluruh lembaga perbankan di Jabar, baik yang dimiliki pemerintah daerah, BUMN, swasta nasional, maupun swasta asing.
Namun, pada kenyataannya, di Jabar, kucuran dana kredit bagi UMKM masih kecil. "Selama periode Januari-November 2010, nilai total kredit di Jabar yang dikucurkan perbankan sejumlah Rp 127 triliun. Alokasi bagi UMKM senilai Rp 38,9 triliun," tandas Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung (KBIB), Lucky Fathul Fathul Aziz Hadibrata, di KBIB, Jalan Braga Bandung, Rabu (26/1).
Diutarakan, kredit senilai Rp 127 triliun itu, sekitar Rp 3 triliun di antaranya untuk revitalisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Jabar, yang menyerap 41,6 persen tenaga kerja.
Tentang kredit UMKM di Jabar, pria asal Ciamis ini meneruskan, melihat kondisi itu, sebenarnya, angkanya masih kecil. Persentasenya, sebut dia, sebesar 30,2  persen. Angka ini, ujar Lucky, masih jauh lebih kecil daripada pencapaian nasional, yaitu 50 persen.
"Untuk itu, tahun ini, kami tanpa kompromi, mendorong lembaga-lembaga perbankan di Jabar supaya menaikkan kucuran kreditnya kepada para UMKM. Target kami, naik minimalnya menjadi 30 persen. Nah, bagi lembaga perbankan yang berkantor pusat di Bandung, targetnya mencapai 58 persen," tegas Lucky. (win)


Dorong UMKM, BI Gandeng Dinas KUMKM

BANDUNG, TRIBUN - Sampai saat ini, permasalahan dan kendala yang dialami para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk koperasi, dalam hal mendapatkan kredit perbankan, yaitu pada jaringan serta akses.
Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung (KBIB), Lucky Fathul Aziz Hadibrata, di KBIB Jalan Braga Bandung, Rabu (26/1), memperkirakan, minimnya akses itu yang sepertinya menjadi dasar kehati-hatian para lembaga bank pelaksana, khususnya di Jabar, untuk mengucurkan kreditnya kepada para pelaku KUMKM.
Faktor lainnya, lanjut Lucky, dalam hal Non-Performance Loan (NPL) atau kredit bermasalah. Diutarakan, jika melihat Non-Performance Loan (NPL) atau kredit bermasalah sektor UMKM yang mencapai 6,22 persen, kemungkinan besar, faktor itu pun membuat lembaga-lembaga perbankan berhati-hati dalam mengucurkan kreditnya kepada UMKM. Sedangkan untuk total kredit, di Jabar, NPL mencapai 3,65 persen.
Padahal, sambung Lucky, sektor ini menjadi perhatian pihaknya. Agar penyaluran kredit bagi UMKM mengalami peningkatan, ujarnya, tahun ini, pihaknya meningkatkan kerjasama dengan berbagai stake holder, tidak terkecuali pemerintah daerah.
"Misalnya, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM (KUMKM) Jabar. Tujuannya, untuk membantu meningkatkan akses perbankan bagi para pelaku KUMKM, yang selama ini, memang terus menjadi kendala," paparnya.
Kerjasama dengan Dinas KUMKM itu, lanjutnya, juga termasuk dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diungkapkan, di Jabar, penyaluran KUR oleh perbankan pada 2010 senilai Rp 4,5 triliun. Nilai itu, tuturnya, adalah yang ketiga terbesar setelah Jatim dan Jateng.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya pun terus mendorong keberadaan Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P-3 UKM). Program ini, jelasnya, adalah untuk meningkatkan kelayakan UMKM untuk mendapatkan suntikan kredit perbankan.  "Tahun lalu, realisasi kredit melalui P-3 UKM senilai Rp 190 miliar. Angka itu peruntukannya bagi sekitar 4.911 unit UMKM," jelasnya. (win)

Read More