Perbankan Jangan Persulit UKM

Sukabumi -- Walikota Sukabumi, HM Muslikh Abdussyukur meminta pihak perbankan agar memberikan kemudahan kredit bagi usaha kecil menengah (UKM). Pasalnya, kehadiran UKM sudah terbukti mampu meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Bahkan sektor usaha kecil selama ini telah membantu pemerintah daerah dalam penyerapan tenaga kerja.

Penegasan itu disampaikan Walikota saat dalam sambutanya di acara Pelatihan Indigopreneur UKM yang berlangsung di Hotel Taman Sari Kota Sukabumi, Selasa (26/4) kemarin. Kegiatan ini digelar atas kerjasama PT Telkom Indonesia, Jurnal Nasional, dan Kadin Kota Sukabumi.

”Hanya dengan modal Rp 5 juta saja, sektor UKM sudag bisa mempekerjakan minimal tiga orang. Apabila modalnya lebih besar, kemungkinan tenaga kerja yang bisa terserap akan lebih banyak lagi,” kata Muslikh.

Menurut Muslikh, pemberian modal UKM sebenarnya sudah disediakan pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Fakta di lapangan masih banyak ditemukan UKM yang mengeluh saat mengajukan kredit melalui perbankan. Salah satu alasannya karena terbentur persyaratan administrasi yang kurang lengkap.

”Kelengkapan administrasi memang penting. Namun jangan sampai persoalan ini menjadi hambatan bagi UKM yang punya itikad baik untuk mengembangkan usahanya. Sebab modal usaha UKM ini tidak terlalu besar,” tandas Muslikh.

Pendapat yang sama disampaikan Ketua Kadin Kota Sukabumi, Andri L. Kusuma. Menurutnya, masih banyak UKM yang kinerjanya bagus sehingga layak mendapatkan batuan modal usaha. Namun pihak perbankan terkadang ketakutan modal yang diberikan kepada UKM akan menimbulkan kredit macet.

Direktur Utama PT Media Nusa Pradana yang juga Pemimpin Umum Jurnal Nasional, N. Syamsuddin Ch Haesy mengakui banyak UKM yang antri untuk mendapat kredit perbankan. Tetapi keinginan sektor UKM untuk memperkuat modal usahanya ini selelu terbentur sikap perbankan. Justru perbankan lebih condong memberikan pinjaman bagi usaha berskala besar.

”Orang kecil itu biasanya mengajukan pinjaman modal untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder. Beda dengan kalangan pengusaha besar. Mereka mengajukan pinjaman justru untuk memperkaya diri sendiri,” kata Haesy yang langsung mendapat aplous dari sekitar 100 lebih peserta Pelatihan Indigopreneur.

= Rojab ASy’ari

rojaba@jurnas.com

Read More

Kredit UMKM Jabar Masih Kecil

BANDUNG, TRIBUN - Terbukti, keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berperan besar dalam sektor perekonomian, memang menjadi pangsa pasar bagi lembaga perbankan di tanah air. Karenanya, lembaga perbankan beramai-ramai menjadikan UMKM sebagai target pengembangan bisnis mereka.
Misalnya, melalui pengucuran kredit. Hal itu pun dilakukan seluruh lembaga perbankan di Jabar, baik yang dimiliki pemerintah daerah, BUMN, swasta nasional, maupun swasta asing.
Namun, pada kenyataannya, di Jabar, kucuran dana kredit bagi UMKM masih kecil. "Selama periode Januari-November 2010, nilai total kredit di Jabar yang dikucurkan perbankan sejumlah Rp 127 triliun. Alokasi bagi UMKM senilai Rp 38,9 triliun," tandas Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung (KBIB), Lucky Fathul Fathul Aziz Hadibrata, di KBIB, Jalan Braga Bandung, Rabu (26/1).
Diutarakan, kredit senilai Rp 127 triliun itu, sekitar Rp 3 triliun di antaranya untuk revitalisasi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Jabar, yang menyerap 41,6 persen tenaga kerja.
Tentang kredit UMKM di Jabar, pria asal Ciamis ini meneruskan, melihat kondisi itu, sebenarnya, angkanya masih kecil. Persentasenya, sebut dia, sebesar 30,2  persen. Angka ini, ujar Lucky, masih jauh lebih kecil daripada pencapaian nasional, yaitu 50 persen.
"Untuk itu, tahun ini, kami tanpa kompromi, mendorong lembaga-lembaga perbankan di Jabar supaya menaikkan kucuran kreditnya kepada para UMKM. Target kami, naik minimalnya menjadi 30 persen. Nah, bagi lembaga perbankan yang berkantor pusat di Bandung, targetnya mencapai 58 persen," tegas Lucky. (win)


Dorong UMKM, BI Gandeng Dinas KUMKM

BANDUNG, TRIBUN - Sampai saat ini, permasalahan dan kendala yang dialami para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), termasuk koperasi, dalam hal mendapatkan kredit perbankan, yaitu pada jaringan serta akses.
Kepala Kantor Bank Indonesia Bandung (KBIB), Lucky Fathul Aziz Hadibrata, di KBIB Jalan Braga Bandung, Rabu (26/1), memperkirakan, minimnya akses itu yang sepertinya menjadi dasar kehati-hatian para lembaga bank pelaksana, khususnya di Jabar, untuk mengucurkan kreditnya kepada para pelaku KUMKM.
Faktor lainnya, lanjut Lucky, dalam hal Non-Performance Loan (NPL) atau kredit bermasalah. Diutarakan, jika melihat Non-Performance Loan (NPL) atau kredit bermasalah sektor UMKM yang mencapai 6,22 persen, kemungkinan besar, faktor itu pun membuat lembaga-lembaga perbankan berhati-hati dalam mengucurkan kreditnya kepada UMKM. Sedangkan untuk total kredit, di Jabar, NPL mencapai 3,65 persen.
Padahal, sambung Lucky, sektor ini menjadi perhatian pihaknya. Agar penyaluran kredit bagi UMKM mengalami peningkatan, ujarnya, tahun ini, pihaknya meningkatkan kerjasama dengan berbagai stake holder, tidak terkecuali pemerintah daerah.
"Misalnya, bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UMKM (KUMKM) Jabar. Tujuannya, untuk membantu meningkatkan akses perbankan bagi para pelaku KUMKM, yang selama ini, memang terus menjadi kendala," paparnya.
Kerjasama dengan Dinas KUMKM itu, lanjutnya, juga termasuk dalam penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Diungkapkan, di Jabar, penyaluran KUR oleh perbankan pada 2010 senilai Rp 4,5 triliun. Nilai itu, tuturnya, adalah yang ketiga terbesar setelah Jatim dan Jateng.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya pun terus mendorong keberadaan Pusat Pengembangan Pendamping UKM (P-3 UKM). Program ini, jelasnya, adalah untuk meningkatkan kelayakan UMKM untuk mendapatkan suntikan kredit perbankan.  "Tahun lalu, realisasi kredit melalui P-3 UKM senilai Rp 190 miliar. Angka itu peruntukannya bagi sekitar 4.911 unit UMKM," jelasnya. (win)

Read More