JAKARTA : Pemerintah memastikan bakal menjalankan program pengurangan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan program konversi gas per April 2012.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Legowo mengatakan yang belum dipastikan adalah program mana yang bakal terlebih dulu dijalankan .
"April dipastikan mulai, namun nanti kita lihat mana saja yang lebih siap. Terus terang kita belum memutuskan mana yang didahulukan,” katanya di kantor Wakil Presiden, Jumat, 27 Januari 2012.
Dia menegaskan pemerintah menyiapkan tiga opsi program menyangkut pengurangan subsidi BBM.
Opsi pertama melalui pembatasan premium, kemudian konversi BBM ke bahan bakar gas dan terakhir dengan langkah menaikkan harga BBM Bersubsidi.
Terlepas dari itu, Evita mengaku pihaknya melakukan sejumlah persiapan. Di antara menyiapkan sejumlah aturan yang kelak menjadi turunan dari revisi Peraturan Presiden No 55/2005 dan Perpres No. 9/2006 mengenai harga jual eceran BBM.
Mengenai Perpres itu sendiri, Evita mengatakan hingga kini masih di bahas di Sekretaris Kabinet.
"Masih di Seskab, tetapi semua menteri sudah memberikan tanda tangannya. Mudah-mudahan segera," katanya.
Di samping itu, Evita menekankan pemerintah terus mendorong PT Pertamina untuk menyiapkan infrastruktur, terutama menyangkut pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG).
Selain itu, Evita juga membantah adanya pembatasan BBM bersubsidi di sejumlah daerah. Menurut dia, yang terjadi adalah penyesuain jatah kuota BBM untuk daerah tersebut.
"Masing-masing daerah sesuai dengan BPH Migas sudah ada jatahnya. Jadi mereka tidak bisa lebih besar dari kuotanya," katanya
Dengan demikian, Evita memastikan langkah yang diambil sejumlah daerah yang membatasi penggunaan BBM tidak menyalahi aturan.
Hal serupa juga disampaikan oleh Direktur Utama PT Pertamina Karen Agustiawan. Pembatasan distribusi BBM bersubsidi belum dilakukan.
Sejumlah daerah dilaporkan secara inisiatif sudah menjalankan kebijakan pembatasan BBM bersubsidi seperti Gorontalo, Pontianak Kalimantan Barat, Lubuk Linggau Sumatera Selatan, Tarakan Kalimantan Timur, Kudus Jawa Tengah, Musi Rawas Sumatera Selatan, dan Tanjung Pinang Kepulauan Riau. (Bisnis Indonesia)
