Harga BBM Akan Naik, Organda Kota Mengeluh

CIKOLE – Rencana pemerintah menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini langsung menuai reaksi dari kalangan pengusaha angkutan darat di Kota Sukabumi. Soalnya, kenaikan harga BBM ini dipastikan akan memberatkan penggiat usaha angkutan umum, termasuk sopir. Itu karena biaya operasional dipastikan akan melonjak sementara peminat angkutan umum belakangan ini semakin menurun. 

Ketua Organisasi Pengusaha Angkutan Darat (Organda) Kota Sukabumi Pepen Suryatna mengatakan kenaikan harga BBM selalu diikuti dengan kenaikan tarif angkutan umum. Imbasnya minat warga untuk menggunakan angkutan umum dipastikan akan semakin menurun. “Padahal biaya operasional tinggi. Belum lagi para sopir yang dikejar target setoran lebih tinggi pula. Ini tentu sangat menyulitkan,” kata Pepen. 

Kenaikan harga BBM pada tahun sebelumnya diakui masih menyisakan pilu bagi pengusaha angkutan. Bahkan sejumlah pengusaha angkutan umum, khusus bus terpaksa gulung tikar. Dari 12 pengusaha kini hanya empat pengusaha yang masih beroperasi, akibat tidak proporsionalnya biaya operasional dengan pemasukan. “Kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan suku cadang kendaraan sehingga pengusaha bus merasa keberatan,” ungkap Pepen. 

Selama ini di Kota Sukabumi, sopir angkot menarik tarif penumpang angkot sebesar Rp 2.000 untuk umum sedangkan pelajar Rp 1.000 yang diberikan subsidi oleh pemerintah. “Dengan kenaikan BBM ini sudah barang tentu akan kami lakukan rapat dan koordinasi dengan pihak Muspida Kota Sukabumi, terutama dengan tarif subsidi bagi penumpang pelajar,” katanya. Diakui Pepen, saat ini sopir angkot di Kota Sukabumi benar-benar terbelit masalah makin kurangnya penumpang. Jumlah angkot juga semakin banyak, bahkan untuk sejumlah trayek terpaksa diberlakukan dua shift. Misalnya untuk angkot 10 (Jurusan Selabintana-Kota) yang jumlahnya sekitar 160 unit, pengoperasiannya dibagi dua. Yaitu 80 angkot beroperasi mulai Pukul 12.00 WIB sampai pukul 24.00, sementara 80 lainnya baru boleh mulai mencari penumpang pukul 00.01 WIB sampai Pukul 12.00 WIB. 

“Penghasilan sopir angkot sekarang ini turun, jika dulu bisa mendapat penghasilan bersih Rp 100 ribu per hari kini sudah syukur kalau bisa bawa pulang ke rumah Rp 50,000 per hari,” pungkasnya. (Radar Sukabumi) 

Read More

Waspadasi Tarif Listrik Juga Naik 10%

JAKARTA : Pemerintah tampaknya tetap nekad dengan rencana kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10% pada April 2012. Pada pada saat yang sama juga akan diberlakukan pembatasan BBM. “Pokoknya kami menganggarkan ya naik maksimum 10%. Saya tegaskan sampai dengan 10%,” kata Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Namun demikian, kata mantan Dirut Bank Mandiri ini, dalam perjalanannya kemungkinan tetap ada opsi lain yang berkembang. “Jadi kalo ada opsi lain saya persilahkan tapi kami meminta 10% maksimum kenaikan TDL,” tambahnya 

Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Djarman mengatakan ada dua opsi yang akan diserahkan ke DPR RI mengenai kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) sebesar 10%. ”Ada beberapa opsi (kenaikan) yang menggunakan 450 watt tidak naik. Opsi kedua 450 watt, 900 watt sampai 60 kwh ada yang tidak naik tapi semua naik 10%. Untuk golongan pelanggan tidak mampu tidak naik. Opsi-opsi itu yang akan diajukan ke DPR. Pemerintah sudah usulkan, ada beberapa alternatif,” ujar Djarman. Djarman mengakui kemungkinan memang ada kenaikan 10% maka PLN dapat menghemat kurang lebih Rp8,9 triliun. “Semua akan dibicarakan. kalau 450 watt itu naik tapi sesudah pemakaian diatas 60 kwh,” tegasnya. 

Lebih jauh kata Djarman, opsi tersebut disetujui DPR, maka kenaikan ini akan sejalan dengan upaya pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi pada 1 April 2012. ”Kalau gas sudah optimal akan efisien. Pemerintah akan mengusulkan kepada DPR. Karena UU nomor 30 menyatakan (demikian), kita sudah sampaikan ini kita minta waktu ke DPR. Kalau disetujui itu 1 April. Sudah disebutkan nota keuangan di Agustus kemarin,” jelasnya. Meski begitu, Djarman mengatakan pihak DPR masih belum menyetujui rencana kenaikan TDL ini, karena masih menunggu kajian dari pemerintah. “Kajian sudah. Hasilnya kenaikan 10 persen pengaruhnya terhadap competitiveness tidak signifikan artinya mayoritas Usaha Kecil Menengah (UKM) di atas 90 persen tidak terpengaruh,” pungkasnya. 

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pemerintah sudah memperhitungkan laju inflasi akibat kenaikan TDL mulai April nanti sehingga pemerintah ingin TDL tetap naik. “Inflasi sudah diperhitungkan kenaikan TDL sudah diperhitungkan,” jelasnya Sementara soal imbauan pemakaian BBG, Hatta mengatakan tak perlu menunggu April untuk melakukan kebijakan tersebut. “Karena kita, apapun opsinya strategi kita untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM harus dilakukan. Mendorong penggunaan gas,” kata Hatta. Dalam kesempatan itu Hatta mengatakan pemerintah tak bisa menaikkan harga BBM subsidi karena dilarang oleh APBN, kecuali APBN diubah dalam APBN-P nanti. APBN 2012 menyebutkan pemerintah harus membatasi penggunaan BBM subsidi dengan melarang mobil pribadi di Jawa-Bali menggunakan bensin premium, dan menyiapkan opsi BBG yang lebih murah. 

Menurut Hatta, tak ada kerugian yang diderita Pertamina karena kebijakan ini. Hanya permasalahannya, sekarang pemerintah harus menyiapkan secara bertahap semua infrastruktur untuk mendukung kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi tersebut. Walau begitu, pemerintah masih harus menunggu persetujuan Komisi VII DPR untuk melaksanakan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi dan juga kenaikan TDL sebesar 10%. Soal TDL, PLN sebelumnya menyatakan tarif listrik di Indonesia lebih murah dibanding negara tetangga. Perbandingannya antara lain, Singapura : Rp 1.453/Kwh, Filipina : Rp 1.149/Kwh, Vietnam : Rp 848/Kwh, Malaysia : Rp 829/Kwh, Thailand : Rp 782/Kwh, Indonesia : Rp 632/Kwh. (Neraca)

Read More

Kenaikan BBM Bertahap Lebih Siap

Jakarta : Sinyal menaikkan harga BBM tampaknya makin menguat ketimbang memilih pembatasan BBM bersubsidi. Apalagi penerimaan negara dari migas sebagian besar habis untuk membayar subsidi BBM. ”Tidak menaikkan sama sekali tidak wise, uang habis begitu saja, penerimaan minyak Rp 272 triliun diambil Rp 255 triliun buat subsidi,” kata Wakil Menteri ESDM Widjajono kepada wartawan di Jakarta 

Lebih jauh kata Widjajono, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut bisa dilakukan secara bertahap, sambil menunggu kesiapan investor dalam mengembangkan Bahan Bakar Gas (BBG). “Bertahap misalkan menjadi Rp 6.500, keuntungannya BBG siap, tidak nunggu pemerintah, kalau ada margin sedikit maka akan mengembangkan BBG,” tambahnya Sayangnya, untuk melakukan kebijakan kenaikan harga BBM, pemerintah perlu mengajukan APBN-P 2012. Pasalnya, dalam APBN 2012 tidak disebutkan rencana kenaikan tersebut. “Kalau ikuti UU, harusnya pembatasan, jadinya APBNP. Saya rasa kita tidak bisa menentukan sendiri, karena tidak ada seorang pun yang lebih baik dari kita, jadi perlu ditentukan bersama,” ujarnya. 

Hal senada disampaikan Pengamat Ekonomi Chatib Basri. Menurutnya, selama ini subsidi BBM sekitar 52% adalah untuk mobil pribadi. Namun, yang paling besar, lanjutnya, adalah untuk penyelundup. “Pengguna BBM 52% itu adalah mobil pribadi bahkan angkanya jauh lebih besar. Paling besar itu adalah penyelundup. Bisa dilihat di kuartal II 2011, pertumbuhan 6,5 % tapi konsumsi BBM-nya naik 131%. Jadi, larinya kemana, kalau begitu ada pembelian di luar market. Jadi subsidi ini mensubsudi orang kaya dan penyelundup,” tegasnya. Menurut Chatib, memang ada baiknya untuk menaikkan BBM. Caranya bisa 2, yaitu langsung dinaikkan langsung atau secara bertahap. “Kalau menaikkan langsung, toh demonya sama saja, tapi dampak ekspektasinya tidak lama, kalau gradual, para pengusaha memang tidak akan naikan baran setiap hari, jadi tidak berasa, apalagi kecil-kecil,” jelasnya. 

Chatib juga menilai dengan dinaikkan harga BBM maka energilain akan berkembang. “Tidak mungkin mengembangkan biofuel kalau BBMnya masih disubsidi,jadi naikkan saja harganya. Toh SBY, juga tida bisa dipilih lagi sudah 2 kali jabatan, apalagi yang dipikirkan,” imbuhnya Sementara Wakil Direktur Refor Miner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan berdasarkan nilai penghematan dan dan dampak yang ditimbulkan, menaikkan harga BBM merupakan pilihan yang tepat dan kebijakan yang rasional, simple dan tidak disertai dengan kerepotan dalam hal infrastruktur dan pengawasannya. “saya rasa opsi kenaikan harga BBM lebih rasional dan lebih pantas untuk keadaan sekarang ini,” ungkapnya Khomaidi menambahkan dengan kenaikan harga BBM tidak akan berpengaruh besar terhadap inflasi. “kenaikan BBM Rp 1.000 perliter secara nasional akan mendorong tambahan inflasi di angka 1,07%. Kenaikan Rp 1.500 perliter akan berdampak pada inflasi 1,58%. Sementara itu jika dinaikkan Rp 2.000 akan berdampak pada inflasi 2,14%,” ujar Komaidi. 

Dikatakan Khomaidi, dengan memilih pembatasan BBM premium untuk wilayah Jawa dan Bali, maka inflasi yang ditimbulkan sekitar 0,64%. Namun jika pembatasan untuk premium dan solar, maka dampak dari pemtasan ini akan menambah inflasi sebesar 0,88%. “Jika pemerintah menerapkan pembatasan ini untuk skala nasional, maka dampak inflasi dari pembatasn premium sebesar 0,96% dan jika pembatasan pada premium dan solar maka inflasinya di angka 1,30%,”imbuhnya. Selain itu dari penghematan sisi anggaran, Ia mengungkapkan secara nasional jika dilakukan kenaikan harga BBM premium dan solar sebesar Rp 2.000 akan menghemat anggaran Rp 76,60 triliun. Dan jika BBM premium saja bisa menghemat Rp 25,87 triliun. ** (Neraca)

Read More

Pemda Dinilai Lambat Antisipasi Kenaikan Harga Sembako

Sukabumi : Pengamat ekonomi Sukabumi, Pardomuan Simbolon, menilai pemerintah daerah (Pemda) Kota dan Kabupaten Sukabumi lambat atasi kenaikan harga Sembilan bahan pokok. Hingga kini, harga kebutuhan rumah tangga terus menggeliat naik tanpa adanya kontrol. Menurut Pardomuan, kenaikan harga beras hingga lebih 20%, paling lama terjadi dalam sejarah pergantian tahun, 

“Biasanya harga beras dikontrol hingga sepekan semenjak adanya kenaikan. Tetapi kali ini Pemda Kota maupun Kabupaten Sukabumi, seolah membiarkan. Seharusnya mereka jeli dengan melakukan Operasi Pasar (OP). Karena OP bisa mempengaruhi harga,” ungkapnya. 

Selain harga beras, katanya, harga sayur-mayur dan ikan basah juga mengalami kenaikan. Seharusnya, dengan sumber daya yang ada di pemerintah, Pemda cepat tanggap. “Jangan sampai kenaikan harga itu mengakibatkan rendahnya daya beli masyarakat, yang bisa mengakibatkan rendahnya perputaran ekonomi. Antara pelaku usaha dan konsumen adalah mata rantai yang harus dijaga. Pemerintah sebagai pengawas harus mengantisipasi,” tandasnya. 

Soal penyebab kenaikan harga akibat cuaca ekstrem, tuturnya, hanya persoalan teknis. Tetapi karena kurangnya antisipasi, maka isu itu dijadikan barang dagangan oleh para spekulan. “Sebenarnya stok beras di Kabupaten Sukabumi banyak. Namun karena tidak ada upaya pencegahan jual isu dari kalangan pelaku spekulan, maka para pelaku pasar ini leluasa memainkan harga,” terang Pardomuan. (NERACA)

Read More