 |
| antara news |
JAKARTA : Pemerintah berencana menyeragamkan harga bahan bakar gas di seluruh wilayah Jawa-Bali dalam kisaran Rp3.100—Rp4.100 per liter setara premium (LSP), seiring dengan program konversi dari BBM ke gas.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan saat ini, harga gas untuk pupuk, industri dan yang lainnya memang tidak seragam. Namun, harga gas untuk sektor transportasi akan diusahakan sama.
“Harga gas untuk transportasi, kalau sekarang kan per wilayah. Di DKI Rp3.100 [per LSP], kemudian di Palembang, Surabaya itu Rp3.500 [per LSP]. Nanti harga gas untuk transportasi kami usahakan harganya sama, harapan kami antara Rp3.100—Rp4.100 [per LSP]. Tapi kami belum putuskan,” ujarnya, Minggu 29 Januari 2012.
Sebelumnya, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan untuk kebutuhan Jawa-Bali setidaknya diperlukan pasokan gas sebesar 32 MMSCFD hingga akhir 2012. Selanjutnya, dibutuhkan cadangan gas sebesar 50 MMSCFD yang sudah didapat dari Kangean Energi Indonesia, in case dibutuhkan untuk se-Indonesia.
Menurut Evita, dari pasokan gas untuk wilayah Jawa-Bali sebesar 32 MMSCFD, sebanyak 27,1 MMSCFD dialokasikan untuk wilayah Jabodetabek. Sumber gasnya berasal dari macam-macam, mulai dari PHE ONWJ, Pertamina EP, ConocoPhillips, Medco dan sebagian dari PGN.
“Sisanya [untuk total 32 MMSCFD] ada gas kecil-kecil dari Jatim, aku ngga hafal. Kayanya ada juga dari Santos,” ujarnya.
Sementara itu, untuk cadangan gas sebesar 50 MMSCFD dari Kangean, sebenarnya itu adalah alokasi gas untuk PLN. Namun Evita mengatakan PLN sudah bersedia agar gas itu dijadikan cadangan nasional untuk memasok bahan bakar gas.
“Gas itu disiapkan dari Kangean untuk PLN, tapi PLN sendiri mengatakan bisa dimungkinkan untuk transportasi, untuk cadangan saja. Jadi Kangean menyiapkan diri dan PLN juga merelakan untuk dipindah ke transportasi,” ujarnya.
Jika gas tersebut diambil dari PLN, Evita mengatakan PLN masih bisa menggunakan bahan bakar lainnya untuk membangkitkan pembangkit listrik, seperti menggunakan batu bara.
“Pada dasarnya masih dimungkinkan pakai batu bara atau yang lain, tapi memang kita usahakan PLN ngga ngambil dari BBM ya,” ujar Evita.
Di sisi lain, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan pemerintah serius untuk menjalankan program konversi BBM ke gas ini secara bertahap. Menurut dia, pemerintah akan mendukungnya dari sisi anggaran yang setiap tahun akan dianggarkan di APBN, seperti saat menggelar program konversi dari minyak tanah ke LPG 3 kg dahulu.
“Road map konversi sudah ada, sudah ada studinya. Policy dari BBM pindah ke gas ini harus ada political will, hambatannya tinggal waktu. Ini sudah 2 tahun yang lalu didorong kok ngga mulai-mulai? Jadi tahun ini harus mulai, ngga boleh ditawar,” tegas Wacik. (Bisnis Jabar)
