BANDUNG -- Komisi D DPRD Jabar kecewa terhadap lambatnya pembebasan lahan pembangunan jalan tol ruas Ciawi-Sukabumi, sampai saat ini belum menunjukkan kemajuan yang berarti. Komisi D melihat kurangnya perencanaan yang matang. Karena itu diperlukan keberanian untuk mengambil kebijakan terkait kendala yang ada selama ini.
“Kami prihatin atas progres yang ada yang belum mencapai kemajuan. Karena itu, kami juga tidak yakin pada tahun 2012 ini tahap I akan selesai sebagaimana yang ditargetkan,” ujar Ujang Fahpulwathon, anggota Komisi D, ketika rapat kerja dengan PT Trans Jabar Tol, baru-baru ini.
Sementara Kadiv Land Acquisition PT Trans Jabar Tol Dede Hasbullah didampingi Kadiv Perencanaan Joko Susilo mengemukakan, kendala yang dihadapi dalam pembangunan jalan tol ruas Ciawi-Bogor, selain ketidakpastian biaya operasional juga terbatasnya dana BLU di BPJT. Kemudian, masalah tanah Lorena sampai saat ini belum ada kesepakatan harga, adanya kelompok masyarakat yang menolak jalan tol, berkas dokumen tanah masyarakat banyak yang belum lengkap sesuai dengan aturan pelaksanaan pengadaan lahan.
Selain itu, Dede juga mengemukakan adanya sebagian masyarakat menghendaki harga di luar kewajaran yang telah dinilai oleh tim appraisal, adanya dokumen tanah yang tumpang tindih atau satu bidang tanah dokumennya lebih dari satu. “Kendala lain yang juga kami hadapi adalah adanya provokasi masyarakat yang dilakukan oleh pihak ketiga, seperti LSM atau media yang cukup mengganggu dan juga ROW belum final yang akhirnya menghambat P2T di lapangan,” kata Dede.
Menanggapi masalah yang dikemukakan PT Trans Jabar Tol, anggota Komisi D Deddy Ismail mengatakan, masalah ganti rugi lahan memang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pendekatan melalui figur masyarakat yang memiliki pengaruh luas. “Setiap daerah kondisinya berbeda, karena itu koordinasi dan komunikasi harus dilakukan dari segala arah. Bukan saja dengan lembaga formal, namun juga dengan lembaga informal seperti tokoh atau kalangan yang berpengaruh di masyarakat,” ujar Deddy.
Melihat proses pembebasan lahan yang belum menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, Komisi D akan menjadwalkan lagi rapat kerja dengan PT Trans Jabar Tol dengan mengundang Pemkab/Pemkot Bogor dan Sukabumi serta pihak-pihak lain yang berkepentingan.
Berdasarkan data yang disampaikan oleh PT Trans Jabar Tol, proses penyelesaian penggantian lahan direncanakan selesai pada bulan November 2012 sehingga proses konstruksi bisa segera dimulai. Rencana kegiatan pengadaan tanah dan konstruksi ruas tol Ciawi-Sukabumi sesuai amandemen PPJT No. 08 sebesar Rp419 miliar merupakan kewajiban badan usaha dan Rp181 miliar kewajiban pemerintah.
PT Trans Jabar Tol merupakan konsorsium dengan struktur pemegang saham PT Jasa Sarana (BUMD) sebesar 25%, PT Karya Perkasa Insani 7,5%, PT Graha Multitama Sejahtera 52,5% dan PT Bukaka Teknik Utama sebesar 15%. (Medikom)
