Spa dan Salon Khusus Muslimah Kini Hadir Di Sukabumi

SUKABUMI – Grand Opening d’ Mutia Spa & Salon Muslimah Cabang Sukabumi berlangsung di Jl. Baros No. 128 A Sukabumi, kemarin. Mutia Salon Muslimah, berdiri sejak 2006 di Semarang dan pada 2010 telah memperluas usahanya dengan mendirikan d’ Mutia Spa & Salon Muslimah. D’ Mutia Spa & Salon Muslimah dan Mutia Salon Muslimah, merupakan usaha dibidang jasa kecantikan khususnya pelayanan Spa & Salon Muslimah yang berkonsep Islami dan Syar’i. “Mutia berarti “Taat”, maksudnya Mutia mempunyai tujuan untuk menyempurnakan penampilan dan perawatan wanita muslimah dengan tetap dilandasi nilai-nilai Islam, sehingga memberikan penampilan yang sempurna secara lahir maupun batin,” ungkap Munifah selaku Owner d’ Mutia Spa & Salon Muslimah Cabang Sukabumi, kemarin. 

Dasar pemikiran berdirinya Mutia Salon Muslimah dan d’ Mutia Spa & Salon Muslimah adalah untuk merespon kebutuhan para muslimah yang mulai haus akan privasi dan perawatan diri. Mutia Salon Muslimah dan d’ Mutia Spa & Salon Muslimah menyediakan jasa layanan perawatan mulai dari ujung rambut hingga ujung kaki seperti perawatan rambut, perawatan wajah, perawatan tangan dan kaki, juga perawatan tubuh. “Dengan pelayanan yang semakin hari semakin baik menunjukan bahwa kami berkomitmen untuk melakukan pelayanan yang sempurna dengan mengutamakan kepuasan konsumen. Dan kami terus berusaha meningkatkan pengelolaan yang professional dan didukung team Mutia yang berkompeten dibidangnya masing-masing, maka diharapkan Spa & Salon kami benar-benar menjadi Spa & Salon yang memberikan kontribusi terbaik bagi kaum muslimah,” ujarnya. 

Hingga saat ini d’ Mutia Spa & Salon Muslimah dan Mutia Salon Muslimah telah memiliki 18 cabang yang dikembangkan dengan system kemitraan atau waralaba dibeberapa kota seperti, Semarang I, Semarang II, Semarang III, Pati, Jepara, Purwodadi, Purwakarta, Manokwari, Bogor, Sukabumi, Bengkulu, Cibinong dan Jakarta. Namun, baru 9 cabang yang sudah grand opening. d’ Mutia Spa & Salon Muslimah dan Mutia Salon Muslimah, memberikan discount 20 persen all treatment. Discount berlaku hingga 28 Februari 2012. “Sesuai dengan Misi d’ Mutia, yaitu menjadikan dunia lebih indah dan cantik dengan kesholehan diri dan kesholehan social menuju masyarakat Madani yang berkarakter dan bermanfaat untuk banyak orang. Dengan memiliki Misi, menyelenggarakan layanan Spa & Salon Muslimah terbaik sehingga menjadi Trend Setter, berperan secara aktif untuk turut serta meningkatkan kwalitas muslimah, berupaya terhadap peningkatan ekonomi umat melalui peluang bisnis Kemitraan Spa & Salon Muslimah, memperluas penciptaan lapang kerja memalui pembukaan cabang dan kemitraan sehingga menjadikan Spa & Salon Muslimah sebagi sarana Bisnis dan Dakwah Islamiyah,” tutur Suherni (45) selaku franchise d’ Mutia. 

Mutia sendiri mengandung makna, More action adalah pribadi-pribadi yang bekerja keras memberikan layanan ekstra dan lebih banyak melakukan tindakan nyata membantu ganyak orang meraih sukses. Ultimate advantage and syar’i adalah pribadi-pribadi yang fokue kepada tujuan puncak menjadi ahli sorga dan berkomitmen mengamalkan dan menegakkan nilai-nilai Islam dalam aspek kehidupan sehari-hari. Trust and high performer adalah pribadi-pribadi yang menjunjung tinggi nilai kepercayaan dan bekerja keras dengan predikat luar biasa melebihi prestasi rata-rata. Innovative and learn adalah pribadi-pribadi yang senantiasa melakukan inovasi-inovasi dalam bekerja dan melakukan perbaikan melalui pembelajaran-pembelajaran. Abundance and gratefull adalah pribadi-pribadi yang meyakini kelangsungan usaha yang kami tekuni akan memberikan hasil yang berlimpah dan senantiasa bersyukur atas setiap hasil yang diraih. (Radar Sukabumi) 

Read More

Direktori Bisnis UMKM Kerajinan Kota Sukabumi

Berikut ini data UMKM yang memproduksi kerajinan di Kota Sukabumi.

Direktori Bisnis Kerajinan - Kota Sukabumi

Read More

Direktori Bisnis Depot Isi Ulang Air Minum di Kota Sukabumi

Berikut ini adalah data pelaku bisnis yang menyediakan jasa isi ulang air minuml yang ada di Kota Sukabumi.

Direktori Bisnis Air Isi Ulang - Sukabumi

Read More

PAJAK UKM : Syarif Minta Omset Dibawah 300 Juta Bebas Pajak

JAKARTA : Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarief Hasan berkeras kegiatan usaha mikro dengan omset di bawah Rp300 juta per tahun tidak dikenakan pajak. Kebijakan tersebut dipertahankan guna mengembangkan dan memperkuat industri mikro yang jumlahnya hampir mencapai 53 juta di Tanah Air. “Semangatnya saya tetap usulkan supaya usaha mikro, yang kecil-kecil itu, dibebaskan,” ujar Menteri Koperasi dan UKM Syarief Hasan seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, hari ini. 

Menurutnya, sejauh ini arah kebijakannnya mengerucut pada pengenaan pajak 0,5% bagi usaha mikro dengan omset di bawah Rp300 juta setahun. Namun karena belum final, Menkop UKM masih mengupayakan agar usaha mikro, yang jumlahnya mendekati 53 juta dari total 55 juta UMKM, dibebaskan dari pajak. “Sekarang 55 juta UMKM tercatat, dari total itu hampir 53 juta itu usaha mikro. Nah kalau itu yang kita berdayakan, kita angkat supaya lebih kuat, kan lebih bagus,” tuturnya. Sementara untuk UKM dengan omset di atas Rp300 juta, Syarief berharap tarif pajak yang dikenakan tidak terlalu tinggi, atau paling tinggi 3%. Dia berharap polemik mengenai pajak UMKM ini segera tuntas. “Bulan depan itu sudah final.” 

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menjadwalkan pengenaan pajak bagi pelaku UMKM pada awal 2012, menunggu menunggu terbitnya payung hukum berupa peraturan pemerintah (PP). Skenarionya adalah pelaku usaha dengan omset hingga Rp300 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 0,5% dari penjualan, sedangkan untuk yang omsetnya antara Rp300 juta hingga Rp4,8 miliar akan dikenakan sebesar 2%. (Bisnis Indonesia)

Read More

Bulog Jabar belum terima instruksi perubahan HPP beras

Bandung : Perum Bulog Divre Jabar-Banten mengaku belum berencana menurunkan atau menaikkan harga pokok pembelian (HPP) beras dan gabah. Kepala Perum Bulog Divre Jabar-Banten Usep Karyana mengatakan walaupun kenaikan HPP beras menguntungkan petani, namun langkah tersebut juga memicu kenaikan harga beras di pasaran karena pedagang menjadikannya sebagai standardisasi harga beras. 

“Kita fleksibel aja menentukan HPP. Kami akan melihat perkembangan musim panen raya yang diprediksi mulai Februari ini,” jelas Usep Karyana di Bandung. Dia mengatakan Bulog sudah memiliki beberapa opsi seperti akan menurunkan HPP beras dan gabah menjelang musim panen tiba. Atau bahkan menaikkan HPP untuk musim panen raya tahun ini. 

Untuk diketahui, sepanjang tahun 2011 lalu, Perum Bulog menaikkan HPP beras sampai dengan Rp940 per kg. Bulog yang awalnya membeli beras petani dengan harga Rp5.060 per kg, naik menjadi Rp6.000 per kg. Kenaikan HPP sepanjang tahun 2011 lalu, dilakukan bertahap yaitu sekitar Rp200 sampai Rp400 pada setiap tahapnya. Bulog terpaksa menaikkan HPP agar serapan beras bulog tercapai. “Dengan harga seperti itu, kami berharap serapan beras bisa tercapai. Selain itu, kasian juga kalau harga jual petani terlalu murah,” katanya. 

Sebelumnya, Kementerian Pertanian berencana menaikkan HPP Beras sebesar 28%.(yri)

Sumber Bisnis Jabar

Read More

Pesantren di Tasikmalaya Berpeluang Jadi Motor Kewirausahaan

Tasikmalaya : Jumlah pesantren di Tasikmalaya yang cukup banyak berpeluang menjadi pemicu semangat kewirausahaan di Tasikmalaya, bahkan beberapa pesantren di antaranya dianggap sudah memiliki kegiatan bisnis yang cukup berhasil. Kepala Cabang Pendampingan Usaha Kecil Menengah (P3UKM) Kantor Bank Indonesia (BI) Priangan Timur Cecep D. Qoyum mengatakan pihaknya akan turut menyokong kegiatan kewirausahaan di kalangan pesantren. “Pengelola pesantren di Priangan Timur telah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diselenggarakan oleh BI. Namun mendorong entrepreneurship pesantren bukan berarti akan menjadikan para kiyai sebagai pengusaha atau mengubah core pesantren yang selama ini menjalankan pendidikan agama. Tetapi, pengelolaan usaha diharapkan dibawah pengelolaan pesantren,” katanya  belum lama ini. 

Hingga saat ini, P3UKM sudah melaksanakan pelatihan kepada sekitar 100 pesantren yang bekerjasama dengan lembaga pelatihan NU. Kegiatan itu juga bekerjasama dengaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung. Cecep mengusulkan segera dibentuk Jaringan Usaha Pesantren (JUP) sebagai fasilitator dalam kegiatan usaha kreatif berbasis pesantren tersebut. Diharapkan, dari JUP ini terjalin kemitraan dalam membangun kewirausahaan pesantren. 

Di tempat terpisah, Direktur Wirausaha Pesantren Riyadu As-Solihin, Tahyudin Ali Mursyd meminta pesantren yang layak mendapatkan pembinaaan termasuk bantuan permodalan merupakan pesantren yang sudah memiliki unit usaha. Selama ini, katanya, banyak pesantren yang tidak punya unit usaha tiba-tiba diberi bantuan. Selang beberapa bulan, bantuan permodalan atau bahkan mesin produksi tidak bisa dijalankan karena SDM yang tidak mendukung. “Maka pembentukan JUK merupakan solusi terbaik, memprioritaskan membina pesantren yang sudah punya unit usaha. Sehingga pogram-program pembinaan muncul dari bawah bukan dari atas,” katanya. (yri)

Sumber Bisnis Jabar

Read More

Tahun ini, Bank BJB incar pertumbuhan DPK 25%

BANDUNG : Bank BJB Tbk menargetkan penghimpunan dana pihak ketiga sepanjang tahun ini tumbuh sekitar 25% dibandingkan dengan 2011. Bien Subiantoro, Direktur Utama Bank BJB, mengatakan potensi penghimpunan dana di masyarakat masih terbuka peluang untuk tumbuh, seperti di beberapa kota besar. Bank berkantor pusat di Bandung tersebut berencana memperkaya segmen nasabah dengan membidik kalangan muda untuk mempercepat pertumbuhan simpanan. 

“Kami memrediksikan DPK tahun ini tumbuh sekitar 25%,” katanya, hari ini. Bien mengatakan penghimpunan DPK di wilayah Jakarta pun telah melampaui realisasi dari wilayah Jabar saat ini. Per November 2011, Bank BJB bisa meraup simpanan senilai Rp16 triliun atau lebih tinggi Rp2 triliun dibandingkan dengan realisasi di wilayah Jabar senilai Rp14 triliun. Bank BJB saat ini memiliki lima unit jaringan kantor yang beroperasi di Jakarta.(yri)

Sumber Bisnis Jabar

Read More

Pengembang Minta Tambahan Waktu Soal Rumah Tipe 36

JAKARTA: Para pengembang dari Asosiasi Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) meminta tambahan waktu masa transisi 1 tahun dalam menerapkan kewajiban membangun rumah minimal ukuran 36 m2 (tipe 36). Bendahara Umum DPP Apersi Daniel Djumali mengatakan rencana pemerintah mewajibkan pengembang membangun rumah minimal tipe 36 pada tahun ini sesuai UU No. 1/2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman akan menyulitkan. 

"Kami minta pemerintah memberikan tambahan masa transisi 1 tahun lagi kepada pengembang untuk penyesuaian bisnis rumah sejahtera tipe 36 ini," katanya kepada Bisnis, hari ini. UU No.1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menyebutkan implementasi kewajiban pembangunan hunian tipe 36 akan dilakukan pada tahun ini. Pembatasan luas lantai itu diatur pada Pasar 22 Ayat (2) UU PKP yang menyebutkan bentuk rumah yang dimaksud adalah rumah tunggal, deret, dan rumah susun, sedangkan Ayat (3) disebutkan luas lantai rumah tunggal dan rumah deret memiliki ukuran paling sedikit 36 m2. 

Daniel mengatakan kemampuan keuangan masyarakat berpenghasilan rendah yang dibidik dari aturan itu akan kesulitan membeli rumah sejahtera tipe 36 mengingat rata-rata upah minimum yang masih rendah. Menurutnya, sasaran dari rumah sejahtera adalah para buruh dan karyawan berpenghasilan rendah yang selama ini hanya bisa menjangkau rumah tipe 22 atau tipe 29 seharga Rp55 juta-Rp70 juta per unit. "Masyarakat berpengahasilan rendah akan kesulitan memperoleh akses rumah layak di perkotaan apalagi di wilayah Jabodetabek, karena harga tanah sudah mahal," katanya. Dia mengatakan jika aturan ini dipaksakan, maka akan mengancam bisnis perumahan bagi para pengembang yang selama ini menggarap hunian tipe kecil dengan skala terbatas. (tw)

Sumber Bisnis Indonesia

Read More

Walah, Harga Mobil Akan Naik

JAKARTA: Harga sejumlah merek mobil pada awal tahun ini diperkiraakan akan naik sekitar Rp2 juta-Rp10 juta per unit menyusul rencana sejumlah pemprov yang akan kembali menyesuaikan pajak bea balik nama (BBN) kendaraan bermotor. 

Beberapa merek kendaraan yang akan mengalami peningkatan harga pada kisaran sebesar itu di antaranya Toyota, Daihatsu, Mazda, Nissan dan Mitsubishi. Namun, kalangan agen tunggal pemegang merek (ATPM) tegas menyatakan kenaikan harga jual mobil hanya terjadi pada tingkat distributor (distributor sales operation/DSO) sedangkan ATPM tidak menaikkan harga jual. 

Direktur Pemasaran PT Astra Daihatsu Motor Amelia Tjandra mengatakan dari sisi produksi, kalangan ATPM memastikan tak ada komponen-komponen biaya seperti bahan baku yang meningkat sehingga harga mobil dari pabrikan ke diler dipastikan tetap stabil. “Secara umum, ADM selaku pabrikan tak akan menaikkan harga jual. Namun, dari sisi distributor, saya mendengar ada kenaikan harga karena ada penyesuaian BBN [dari pemprov]. Setiap tahun kecenderungannya selalu begitu,” kata Amelia hari ini. 

Selama ini, beban BBN yang dikenakan pemprov biasanya ditanggung oleh diler sebagai syarat untuk memproses status kendaraan tersebut dari pabrik menjadi atas nama diler. Setelah itu, diler akan membebankan biaya balik nama kepada konsumen. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Auto2000, Toyota menaikkan harga sekitar Rp2 juta – Rp5 juta per unit. Harga All New Avanza, varian E manual naik Rp4,6 juta menjadi Rp145,75 juta. Selain itu, Nissan mengikuti jejak Toyota dengan menaikkan harga mobil sekitar Rp2,5 juta – Rp10 juta per unit. Kenaikan harga bahan baku dan pajak kendaraan bermotor seperti BBN menjadi pemicunya.(yri)

Sumber Bisnis Jabar

Read More

2013, Target Palabuhanratu Jadi Minapolitan

Sukabumi - Pembangunan kawasan kota perikanan (minapolitan) di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi yang telah dicanangkan sejak April 2010 masih terus dilakukan. Berbagai kendala yang menghadang terus diselesaikan agar minapolitan yang bertujuan untuk mensejahterakan nelayan cepat terwujud pada tahun 2013 nanti. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Sukabumi Dedah Herlina mengatakan, pembangunan kawasan minapolitan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. "Tujuan utamanya untuk mensejahterakan para nelayan dan masyarakat," kata Dedah. 

Menurut Dedah, alokasi dana pembangunan kawasan minapolitan sangat besar. Pada tahun 2012 ini saja biaya yang digunakan dalam rangkaian pembangunan kawasan kota perikanan itu mencapai Rp214 miliar. "Dukungan dana yang cukup besar ini berasal dari pemerintah pusat, provinsi dan APBD Kabupaten Sukabumi," ujarnya. Untuk alokasi dana yang dikucurkan tahun 2012 mengalami peningkatan dibandingkan 2011 lalu yakni sebesar Rp132 miliar. 

Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu (PPNP) Arief Rahman Lamatta mengatakan, salah satu kriteria untuk mewujudkan minapolitan adalah pembangunan pelabuhan perikanan samudera (PPS). Namun pembangunan PPS ini masih terkendala pembebasan lahan. "Proses pembebasan lahannya masih terkendala. Ini disebabkan adanya sengketa kepemilikan di tengah warga sendiri," kata Arief kepada para wartawan. Padahal menurut Arief jika PPS sudah dibangun maka dipastikan potensi perikanan laut di Palabuhanratu makin meningkat. "Selain membangun PPS pengembangan minapolitan dilakukan dengan membangun sarana penunjang lainnya, seperti tempat pengawetan dan pengolahan ikan cold storage berkapasitas seribu ton," tambahnya.[ang]

Sumber Inilah Jabar

Read More