Sedapnya Mie Ayam Sehat Warna-Warni WASEGI

Pengen merasakan kelezatan Mie Ayam ini ? Anda dapat merasakannya di Foodcourt Yogya Toserba Sukabumi Lantai 3

Galeri Online Produk UMKM Sukabumi

Sekarang cari oleh-oleh produk khas Sukabumi semakin mudah dengan telah diluncurkannya galeri/toko online lengkap produk UMKM Sukabumi. Anda bisa mengunjunginya di : www.ProdukSukabumi.com

Dinamika Bisnis Anda Bisa Ditampilkan Disini

Dinamika bisnis anda di Sukabumi dapat ditampilkan dalam website ini. Anda dapat mengirimkan informasi bisnis melalui alamat email : redaksi@bisnissukabumi.com

Dinamika Bisnis Anda Bisa Ditampilkan Disini

Dinamika bisnis anda di Sukabumi dapat ditampilkan dalam website ini. Anda dapat mengirimkan informasi bisnis melalui alamat email : redaksi@bisnissukabumi.com

Galeri Online Produk UMKM Sukabumi

Sekarang cari oleh-oleh produk khas Sukabumi semakin mudah dengan telah diluncurkannya galeri/toko online lengkap produk UMKM Sukabumi. Anda bisa mengunjunginya di : www.ProdukSukabumi.com

Tampilkan postingan dengan label Tulisan ISEI. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Tulisan ISEI. Tampilkan semua postingan

22 Maret 2011

Pemberdayaan PKL

 
Keberadaan Pedagang kaki lima / PKL memberikan gambaran dari sisi ekonomi dan sisi sosial. Disatu sisi karena ketiadaan lapangan kerja serta keterbatasan pendidikan, tidak ada yang mau bekerja sebagai PKL, tetapi kondisi  mendorong mereka untuk mencari rejeki bagi keluarganya sebagai PKL,  disisi lain keberadaan PKL ternyata menimbulkan persoalan lain yaitu estetika kota terganggu baik kebersihan maupun ketidakteraturan, alih fungsi  trotoar dan kemacetan. Tentunya kondisi ini perlu disikapi secara arif, artinya pemerintah daerah sebelum melakukan tindakan untuk memberantas PKL harus pula  memberikan solusi agar pengusiran PKL bukan hanya sebagai kegiatan rutin yang berulang tanpa solusi.
****
Permasalahan PKL bukan hanya permasalahan di tingkat kota  tetapi permasalahan di tingkat provinsi maupun nasional. Adanya ketimpangan ekonomi di beberapa kabupaten /desa  mendorong penduduknya  mencari peruntungan ke daerah lain. Semakin banyak PKL yang mengembara ke daerah lain, maka dapat dikatakan daerah asal PKL tersebut tidak memiliki  potensi kehidupan  ekonomi bagi keluarganya , dengan kata lain   pemerintah daerah tersebut belum  dapat menjamin kehidupan ekonomi masyarakatnya. Ini sebetulnya dapat digunakan sebagai indikator bagi  pemerintah baik  tingkat provinsi maupun nasional untuk mengetahui kondisi kabupaten /desa  mana yang tingkat kehidupan masyarakatnya jauh dari sejahtera, sehingga dapat diketahui jenis bantuan yang tepat  agar kondisi daerah tersebut tidak terlalu jauh dengan daerah lain.
****
Ambil contoh kota Bandung, berdasarkan informasi jumlah PKL di Kota Bandung mencapai 100.000 PKL, bisa dibayangkan bagaimana pemerintah kota Bandung menata PKL yang jumlahnya demikian besar dengan lahan yang terbatas. Tetapi apakah ini akan didiamkan, hingga suatu saat tidak ada lagi tempat di kota Bandung  yang tanpa PKL. PKL memang tidak bisa dibiarkan tetapi ada cara bagaimana menata dan membina mereka agar menjadi suatu kekuatan bagi ekonomi  kota Bandung dan juga mendorong daerah lain untuk ikut berfikir bagaimana mendorong ekonominya agar  masyarakatnya tidak perlu mencari nafkah di daerah lain.Tentunya peran provinsi disini menjadi suatu harapan.
****
Langkah awal  yang perlu dilakukan  pemerintah kota Bandung dalam menata PKL adalah melakukan pendataan terhadap PKL di setiap kecamatan dan kelurahan. Ini dapat dilakukan dengan bekerjasama dengan kelurahan, sehingga secara menyeluruh dapat dilihat karakteristik PKL di kota Bandung, agar kebijakan penanganannya dapat disesuaikan dengan karakteristik PKL tersebut. Pendataan itu diperlukan agar dapat diketahui ketersebaran PKL dikota Bandung, jenis produk yang dijual dan  asal daerah. Sehingga  akan tergambarkan secara nyata perbandingan PKL asal kota Bandung dan PKL asal daerah lain. Ini memungkinkan pemerintah kota Bandung menetapkan batas jumlah  PKL yang tepat ada di kota Bandung tanpa mempengaruhi estetika kota, lokasi-lokasi mana yang akan dijadikan ruang bagi PKL, dan akankah ada pembagian waktu berjualan dan lain sebagainya . Hal tersebut  dapat menjadi pertimbangan pemerintah kota Bandung dalam   menangani PKL  agar berkontribusi maksimal terhadap pendapatan kota.
****
Langkah berikut yang diperlukan pemerintah kota Bandung setelah pendataan adalah membuat kartu anggota bagi PKL  yang dapat juga berlaku sebagai ijin usaha berikut lokasi tempat usaha. Kartu anggota diberikan kepada PKL yang memenuhi persyaratan misalnya   mampu menjaga kebersihan dan estetika kota, tidak berpindah-pindah dari tempat yang telah ditetapkan ,jenis produk yang didagangkan,  produknya tidak membahayakan, lama berdagang  dan lain lain, disamping itu mereka juga menandatangani kesepakatan  apabila melanggar maka ijin usahanya dicabut. Dengan  semakin berkembangnya usaha dapat pula  diberikan  SIUP dan TDP secara gratis. Persyaratan ini dapat di prioritaskan bagi PKL asal kota Bandung dan bila masih mencukupi dapat menerima  PKL dari kabupaten /desa lain.
****
Penutup
Menata PKL membutuhkan suatu strategi tertentu dengan mempelajari terlebih dahulu karakteristik PKL yang ada,  seperti yang telah dilakukan oleh walikota Solo yang sukses  membujuk PKL  dan membutuhkan waktu  7 bulan berdialog sebelum terjadi  kesepakatan yang saling menguntungkan. Beberapa catatan penulis dalam penataan PKL  yaitu (a) keseriusan dan komitmen pemerintah kota , tidak sporadis, tidak  bisa disuap dan berikan solusi, (b), menghindari tumpang tindih kebijakan (c) berprinsip saling menguntungkan dalam jangka panjang untuk sama-sama membangun kota, kerjasama dan dialog dengan PKL atau melalui Asosiasi Pekerja Pedagang Kaki Lima/APPKL, (d) Pengaturan Tata Ruang  dan menyediakan ruang bagi PKL, (e) Pendataan  (data base) PKL dengan jenis barang yang dijual  dan asal daerah diseluruh kecamatan dan kelurahan, (f) Menerbitkan surat  Ijin Usaha melalui kartu anggota. Ijin usaha  mengatur ijin lokasi berjualan. Ada pembinaan secara periodik untuk kualitas  dan jenis produk yang tepat dijual , agar PKL secara perlahan dapat meningkatkan usahanya menjadi legal, Pembinaan ditekankan  bagi PKL yang berasal dari kota Bandung, dan bagi PKL pendatang bila tidak memiliki Ijin Usaha dipersilahkan untuk kembali ke daerahnya masing-masing (g) Disediakan jalan khusus misalnya jalan  Dalem kaum  yang tidak boleh dilalui kendaraan (car free hours) pada jam-jam tertentu misalnya   jam  16.00-23.00 hanya khusus pejalan kaki , dibuka khusus bagi PKL dan dapat menjadi  tujuan wisata karena merupakan bagian  promosi kota Bandung , lokasi bebas kendaraan dapat diterapkan  di setiap wilayah di kota Bandung dengan ciri khas dari masing-masing daerah, (h) Pengaturan bagi pendatang ditinjau dari jenis  produk dan asal daerah, untuk menentukan dapat   atau tidak berjualan di kota Bandung (i) Law Enforcement bagi yang melanggar (j) Ada kerjasama dengan Pasar-pasar modern, atau Factory Outlet untuk memberi tempat bagi para PKL pada hari-hari tertentu /libur, (k) Menekankan Budaya bersih dan menjaga ketertiban kota .
*) Gurubesar FE.Unpad, Ketua ISEI cabang Bandung koordinator jabar

26 Januari 2011

Manajemen Kreatifitas UKM

Jaja Suteja
Penulis : 
1. Jaja Suteja (Ketua Program Studi Manajemen FE UNPAS, Anggota ISEI Kota Bandung)
2. Sadikun Citra Rusmana (Dosen Program Studi Manajemen FE UNPAS)

PENDAHULUAN
Situasi sulit dalam perekonomian Indonesia sejak pertengahan 1997 berdampak besar terhadap kinerja bisnis di Indonesia. Selama kurun waktu 1999 – 2003. Hasil Pemilu hanya membentuk pe 4757 merintahan yang dihasilkan melalui proses demokrasi, tapi belum menampilkan perbaikan kinerja, khususnya di bidang ekonomi. Besaran-besaran makro ekonomi memang terlihat stabil karena meskipun telah lepas dari IMF namun pemerintah masih terkait dengan program Post Monitoring, sehingga dalam masa itu stabilitas ekonomi makro relatif terjaga. Namun demikian, sektor usaha kecil nyata masih belum tersentuh upaya perbaikan.
Usaha kecil menengah (UKM) memiliki keandalan bertahan dalam situasi perekonomian yang sulit, namun demikian kinerjanya masih terbatas pada tingkat upaya mempertahankan standar usaha (survival performance). Kerentanan UKM dalam siklus bisnis dipengaruhi oleh dampak gejolak ekonomi baik dari  sisi permintaan maupun sisi penawaran. Tambunan (2002) menyatakan bahwa dampak sisi penawaran yang mempengaruhi UKM adalah Pasar Modal, Pasar Input, dan Pasar Tenaga Kerja. Sedangkan dampak sisi permintaan antara lain oleh Pasar Barang Jadi dan Pasar Barang Modal dan Keagenan.
Pasar modal tidak bersahabat kepada UKM karena biaya modal sangat tinggi sehingga pengusaha UKM sulit mengembalikan dana pinjaman karena skala ekonominya relatif kecil. Demikian pula  pasar input memberikan efek negatif kepada UKM karena bahan baku produk yang dihasilkan UKM masih banyak yang diimpor. Pasar tenaga kerja relatif menyediakan tenaga kerja dengan upah yang murah (karena penawaran tinggi), tapi UKM kurang merespon tenaga kerja ahli karena kemampuan membayar rendah, sehingga UKM masih menggunakan tenaga kerja yang kurang terdidik/terlatih. Dari sisi permintaan, UKM banyak memproduksi barang yang tingkat permintaannya rendah (inferior), diantaranya barang primer padahal pasar barang mengharapkan UKM menghasilkan produk sekunder yang sudah tersentuh teknologi (non-inferior).
Kondisi tersebut memunculkan suatu dorongan pengelola UKM meningkatkan kualitas kewirausahaan. Di Indonesia, awalnya dikenal istilah wira-swasta, yang kemudian mengalami perkembangan gejala bahasa menjadi istilah yang lebih populer yaitu “wirausaha” (entrepreneur). Entrepreneurship diterjemahkan menjadi kewirausahaan. Kewirausaha diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam melaksanakan usaha mampu memulai dan atau menjalankan suatu usaha tertentu. Schumpeterian menyatakan kewirausahaan sebagai kemampuan mengelola bisnis berdasarkan kelangkaan sumberdaya. Sedangkan Cassonian menyatakan kewirausahaan sebagai keputusan bisnis berdasarkan kompetensi pelakunya.
Hubungan antara kewirausahaan dan wirausaha sangatlah erat. Kewirausahaan merupakan segala sesuatu yang menyangkut teknik, metode, sistem serta berbagai strategi bisnis umum yang dapat dipelajari tentang sukses atau mundurnya seorang wirausaha. Analisis hubungan antara keduanya dapat terkait pada masalah watak, perilaku, sikap, perkembangan kepribadian,sejarah kelompok, minat, motivasi dan ambisi seorang wirausaha dalam mencapai kesuksesannya.
Wirausaha bukanlah sekedar pengusaha, melainkan pengusaha sukses karena memiliki ciri-ciri serta kemampuan tertentu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Pendapat Say dalam Muhandri Tjahja (2002) menyebutkan bahwa wirausaha adalah orang yang mampu melakukan koordinasi, pengorganisasian dan pengawasan. Wirausaha adalah orang yang memiliki pengetahuan yang luas tentang lingkungan dan membuat keputusan-keputusan tentang lingkungan usaha, mengelola sejumlah modal dalam menghadapi ketidakpastian untuk meraih keuntungan.
Menjadi seorang wirausaha, bukan sesuatu yang bersifat kebetulan. Ada berbagai faktor yang mempengaruhinya, baik yang bersifat inherent maupun dorongan yang bersifat kondisional. Paling tidak, ada 3 (tiga) kondisi yang berpengaruh secara signifikan (Muhandri Tjahja, 2002), yaitu: (a) Confidence modalities, (b) Tension modalities dan (c) Emotion modalities. Seorang wirausahawan dapat terbentuk karena lingkungan keluarga yang membesarkannya memiliki suatu budaya atau tradisi usaha yang kuat sehingga kondisi tersebut mengarahkan pada “Entrepreuner character building”. Namun demikian, tidak sedikit orang menjadi wirausahawan karena menguatnya suatu tension, sehingga ia tidak memiliki pilihan lain (just one option) untuk dapat bertahan hidup.
Wirausahawan memang sudah menjadi tujuan hidupnya, sehingga pada kondisi ini mereka betul-betul telah mempersiapkan diri untuk membangun suatu usaha sebagai jalan hdupnya, bukan merupakan suatu kebetulan, atau tidak adanya pilihan lain. Namun demikian, mungkin saja wirausahawan seperti ini berangkat dari keluarga pengusaha atau sebaliknya.
Suatu hasil studi empiris yang pernah dilakukan di Amerika dan di Indonesia menunjukkan bahwa mayoritas pengusaha yang sukses berasal dari keluarga dengan tradisi yang kuat dibidang usaha. Sehingga dapat dibuat suatu premis bahwa kultur atau budaya ber-wirausaha suatu keluarga atau suku atau bahkan bangsa sangat berpengaruh terhadap kemunculan wirausaha-wirausaha baru yang tangguh. Pendapat tersebut diperkuat dengan hasil studi empiris Sulasmi (1989) terhadap 22 orang pengusaha wanita di Bandung yang dijadikan sampel dan dipilih secara random, hasilnya menunjukkan bahwa kurang lebih 55% pengusaha tersebut memiliki keluarga pengusaha, hubungan keluarga tersebut berupa suami-istri, orang tua-anak atau saudara pengusaha). Kondisi demikian seperti yang dikemukakan oleh Tjahja sebagai confidence modalities, dimana tradisi keluarga besarnya telah mendorong orang didalamnya untuk menjadi wirausaha yang baru.
Pilihan menjadi wirausaha yang hanya sebagai alternatif terakhir banyak berujung pada kegagalan usaha. Hal ini karena lower self confidence level serta tradisi wirausaha yang tidak mengakar kuat pada karakter jiwanya. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian Mu’minah (2001) yang menyatakan bahwa terdapat 8 orang pengusaha paling sukses di daerah Pangandaran yang memulai usahanya karena keterpaksaaan, atau karena tidak adanya pilihan lain yang dapat dilakukan, faktor ini dikenal sebagai tension modalities.
WIrausaha mandiri juga dapat diwujudkan melalui pendekatan keilmuaan (akademik) mengenai dunia usaha, umumnya mereka mempersiapkan diri untuk menjadi wirausaha. Oleh karenanya, ada 2 (dua) kemungkinan seseorang ingin mewujudkan kewirausahaannya, yaitu: (i) seseorang langsung menjadi wirausaha dengan hanya merasa cukup memahami dasar-dasar keilmuwan usaha yang mereka miliki saat ini, dan (ii) memulai dengan bekerja terlebih dahulu untuk memahami dunia usaha secara riil. Kategori yang terakhir ini sering disebut sebagai  emotion modalities.
 Kenyataannya, sangatlah sulit bagi kita untuk mampu menanamkan aspek budaya/tradisi wirausaha pada generasi bangsa. Hal ini dibuktikan apabila kita menanyakan pada anak-anak dan orang tua, mereka umumnya akan mengagungkan profesi yang relatif bersifat risk averter, seperti menjadi: PNS, TNI, atau bekerja di perusahaan besar.
Kesadaran akan pentingnya untuk mendorong dan memberdayakan usaha kecil mulai disadari ketika krisis moneter tahun 1997 yang kemudian meluas menjadi krisis ekonomi melanda ibu pertiwi ini, dimana usaha skala besar terutama dalam bentuk (conglomeration) mulai tumbang satu per-satu. Sementara itu pada sisi lain, banyak usaha kecil (industri kecil) masih mampu bertahan, hal ini membuka mata pemerintah bahwa betapa sistem ekonomi pada masa lalu  terlalu memihak pada industri besarnya. Fenomena tersebut telah mendorong munculnya euphoria berkaitan dengan penciptaan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah [UKM].

MANAJEMEN KREATIVITAS DAN INOVASI USAHA
 Kegiatan wirausaha dasarnya adalah menciptakan sesuatu yang baru, produk baru, proses produksi baru, organisasi baru, manajemen baru, bahan baku baru, pasar baru, dan sesuatu yang baru yang dapat dikelola dengan tepat dalam kegiatan usaha. Dengan demikian, kewirausahaan itu selalu berkaitan dengan kreativitas dan inovasi. Ropke (1995), menyarankan adanya kesatuan fungsi kewirausahaan yang meliputi tiga level dorongan manajemen kewirausahaan, yaitu: Kewirausahaan Inovasi, Kewirausahaan arbitrase, dan Kewirausahaan Rutin. Sesuatu yang dihasilkan baru melalui proses inovasi harus dipertimbangkan berdasarkan pilihan arbitrase loss and benefit, dan apakah manajemen rutinnya mendukung proses penciptaan itu ? Dalam teori Schumpeter, kewirausahaan inovatif berhubungan dengan ketidakpastian yang dinamis karena hasil suatu inovasi tidak dapat diramalkan, di samping juga pemanfaatannya. Dengan demikian maka dalam melakukan fungsi kewirausahaan maka pilihan-pilihan (arbitrase) yang berdasar pada sifat-sifat kelangkaan sumberdaya perlu mempertimbangkan penghematan sumber-sumber ekonomi.
Robert & Weiss (1988) dalam Sadikun (2006) menggambarkan secara cerdas pemecahan masalah dan inovasi dalam kewirausahaan (gambar 1).  Dalam Gambar 1.a) pemecaham masalah dengan model Kanal hasil prestasi sama dengan prestasi sebelumnya. Dalam Gambar 1.b). inovasi baru menciptakan prestasi dan keuntungan pada level baru.
Pengelolaan UKM bisa berhasil dan berkembang apabila dorongan kreatifitas dan inovasinya selalu bergerak, dan bukan sekedar faktor keberuntungan (luck). Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan gagasan baru dan menemukan cara baru dalam menyikapi masalah dan memanfaatkan peluang. Sedangkan inovasi adalah kemampuan menerapkan gagasan-gagasan baru atau pemecahan kreatif terhadap masalah dan dalam memanfaatkan peluang. Singkatnya, kreatifitas dan inovasi dianalogikan creativity – thingking new things, innovation – doing new things. (Yuyun Wirasasmita, 2002).
Kreativitas banyak diinterpretasikan dalam berbagai medium definisi. Scott (1995) memahami kreativitas berdasarkan jenisnya, yaitu murni dan terapan. De Bono (1992), mengartikulasikan kreativitas murni sebagai ekuivalen dengan kreativitas artistik (Jamal Bake, 2004)
Sementara itu, Joyce wycoff (1991) dalam sadikun (2006) menjabarkan makna kreativitas sebagai baru dan bermanfaat; suatu cara melakukan sesuatu dengan berbeda; unik; dan lebih baik. Menurutnya, kreatif berarti mampu menemukan solusi yang baru dan bermanfaat. Ciri yang terdapat dalam orang kreatif , menurut Joyce adalah adanya keberanian menghadapi tantangan dan risiko, ekspresif menyatakan pikiran dan perasaannya, nada humor ketika menggabungkan berbagai hal dengan cara baru dan bermanfaat, dan memiliki intuisi tinggi karena adanya eksplorasi dari otak kanan yang bersifat ritnmik dan imajinatif.
Jika pengelola UKM membutuhkan kemajuan usaha maka pembentukan manusia – manusia renaissance yang kreatif amatlah penting. Di zaman renaissance orang yang berpikir model Abad Pertengahan jauh tertinggal. Kini di Abad Informasi orang-orang yang masih brpikir seperti di Abad Pertengahan dan Era Industri terancam punah (Michael J. Gelb, 1998). Renaissance diilhami oleh  cita-cita kuno – kesadaran akan kemampuan dan kekuatan manusia dan hasrat terhadap kegiatan penemuan. Kini waktunya renaissanceuomo universale) sebagai pribadi yang seimbang dan memiliki kecerdasan intelektual dan fisik, dan nyaman bergaul dengan seni maupun ilmu. Uomo universale modern adalah manusia-manusia yang 1) memiliki pengetahuan tentang komputer; 2) memahami proses mental; dan 3) memiliki kesadaran secara global. mentranformasikan kekuatan dan kemampuan manusia untuk menghadapi tantangan jaman baru, termasuk tantangan menghadapi persaingan usaha yang dihadapi UKM. Gelb mengindikasikan manusia renaissance yang ideal (
Menurut Yuyun Wirasasmita (2002), kreativitas tidak selalu dihasilkan dari sesuatu yang tidak ada, seringkali merupakan perbaikan dari sesuatu yang telah ada. Mengingat wirausaha merupakan sumber pemikiran kreatif dan inovasi, maka alam pikiran wirausaha adalah :
  1. selalu memimpikan gagasan baru dengan selalu bertanya Why ? How ?
  2. selalu mencari peluang baru atau mencari cara baru untuk menciptakan peluang baru;
  3. berorientasi kepada tindakan ;
  4. pemimpi besar, meskipun mimpinya tidak selalu dapat direalisasikan ;
  5. tidak malu melakukan sesuatu, meskipun dari skala kecil ;
  6. tidak pernah berpikir menyerah, selalu mencoba lagi ; dan
  7. tidak pernah takut gagal.
PEMBELAJARAN KREATIVITAS
Kreativitas dapat dikembangkan dalam pengelolaan UKM melalui kiat-kiat pembelajaran kreativitas, sebab kreativitas tidak timbul secara instan tetapi diusahakan dengan menciptakan iklim yang dapat mendorong kreativitas. Yang paling penting adalah pemimpin perusahaan mendorong sikap keingintahuan (curiosity), dan melakukan pelatihan-pelatihan kreativitas untuk mencari peluang inovasi usaha.
Salah satu metode pengembangan kreativitas dalam manajemen pembelajaran intelijensia adalah Metode Mind mapping yang dirintis oleh Tony Buzan. Menurut Buzan & Buzan (2004), Peta Pikiran adalah ekspresi dari Pemikiran Radian yang merupakan fungsi alami dari pikiran manusia. Menggunakan teknik grafik yang berdaya guna yang menyediakan kunci universal untuk membuka potensi otak, sumber kreativitas. Peta pikiran mempunyai empat karakteristik penting, yaitu :
a)      subyek yang menjadi perhatian mengalam kristalisasi dalam citra sentral;
b)      tema utama dari subyek memancar dari citra sentral sebagai cabang-cabang ;
c)      cabang-cabang terdiri dari Citra Kunci atau Kata Kunci yang dituliskan di garis yang berasosiasi ;
d)      cabang-cabang ini membentuk struktur nodus yang berhubungan.
Peta pikiran (mind map) adalah langkah berikutnya dalam kemajuan dari pemikiran linier (satu dimensi), lewat lateral (dua dimensi), yang membantu  Radian (pemikiran multidimensi). Subyek peta pikiran dicontohkan hasil adopsi dari Buzan dan Konsep Kreativitas adopsi dari Joyce.

PENUTUP

Kesulitan yang dihadapi oleh UKM dalam pengelolaan usaha seringkali berbentuk hambatan-hambatan internal, yaitu bagaimana memberdayakan kapasitas kewirausahaan yang ada pada pemilik atau pengelola. Untuk menghadapi hambatan tersebut maka fungsi – fungsi kewirausahaan yang selama ini diimplementasikan perlu menggunakan dorongan kreativitas dan inovasi. Kreativitas dan inovasi diharapkan dapat memberikan solusi baru dalam memperkuat manajemen kewirausahaan UKM.
Salah satu bentuk pengembangan kreativitas dan inovasi yang berkembang saat ini dalam pembelajaran intelijensia adalah Mind Mapping (Pemetaan Pikiran). Dengan cara ini maka pengelola UKM dapat mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi melalui pemikiran Radian berdasarkan konsep utama yang diidentifikasi.
DAFTAR PUSTAKA
Buzan, Tony & Barry. 2004. The Mind Map Book. BBC Worldwide Limited.
_____, Tony. ( a.b.  Tony Rinaldo). 2002. Use Your Head. Delapratasa
______, (a. b.  T. Hermaya). 2004. Head First.  10 ways to Tap into Your Natural Genius. Gramedia. Jakarta.
Gelb, Michael J. (a.b. T. Hermaya). 2002. How to Think Like Leonardo Da Vinci ; Seven Steps to Genius Every Day. Gramedia.
Jamal Bake. 2004. Pendekatan 4P Kreatif ; Pengertian dan Model Pengukuran Kreativitas dan Inovasi. Manajemen Usahawan Indonesia. April 2004.
Robert, M. & A. Weiss. 1988. The Innovation Frmula : How Organizations Turn Change into Opportunity. Cambride, Mass : Ballinger Publishing Company.
Ropke, J. 1977. Die Strategie der Innovation. Tubingen ; Mohr-Siebeck.
Sadikun Citra Rusmana, 2006. Makalah Kewirausahaan mandiri, dipesentasikan pada Program Studi manajemen, FE Unpas.
Tulus Tambunan. 2002. Ekonomi Usaha Kecil Menengah. Salemba4.
Wycoff, Joyce. 2002. (a.b. Rina S. Marzuki). Mind Mapping : Your Personal Guide to Exploring Your Creativity and Problem Solving. Kaifa.

Bisnis-Jabar.Com (Rubrik Tulisan ISEI)

25 Januari 2011

Ketidakpastian Nasib Penciptaan Lapangan Kerja

Bisnis Jabar -- Penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat sampai hari ini masih mengalami pasang surut, kalaupun tidak mau disebut lebih banyak surutnya. Surutnya penyerapan tenaga kerja menimbulkan permasalahan yang rumit dan komplek, terutama permasalahan sosial dan ekonomi. Besarnya potensi permasala 486a han ekonomi yang dapat terjadi mengikuti rendahnya penyerapan tenaga kerja antara lain: (1) rendahnya kualitas pendidikan dan kesehatan; (2) rendahnya kemampuan daya beli (purchasing power); (3) meningkatnya jumlah pengangguran; (4) meningkatnya arus migrasi (desa-kota); dan (5) ketimpangan pertumbuhan ekonomi (antar wilayah). Oleh karena itu, kemampuan menyelesaikan permasalahan penyerapan tenaga kerja akan otomatis mengurangi intensitas permasalahan ekonomi di Jawa Barat.
Dampak ekonomi dari rendahnya penyerapan tenaga kerja pada akhirnya juga dapat semakin mereduksi jumlah tenaga kerja yang ada. Rendahnya daya beli misalnya akan berdampak pada turunnya permintaan barang dan jasa, dan turunnya permintaan akan mengurangi aktivitas lapangan usaha di Jawa Barat. Turunnya aktivitas lapangan usaha salah satunya akan berdampak pada pengurangan jumlah tenaga kerja. Contoh kongkrit misalnya saat krisis ekonomi tahun 1998, saat krisis ekononomi terjadi penurunan pendapatan per kapita (PDRB/Kapita). Turunnya pendapatan per kapita yang diikuti dengan inflasi yang gila-gilaan berdampak pada turunnya permintaan, dan turunnya permintaan berdampak pada turunnya pertumbuhan ekonomi. Turunnya pertumbuhan ekonomi akan berdampak langsung pada penggunaan tenaga kerja oleh lapangan usaha, dan hal itu sekali lagi menambah pengangguran serta masalah baru dalam perekonomian. Oleh karena itu, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi maka salah satunya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja, sehingga berdampak pada kenaikkan daya beli dan permintaan agregat.
Tenaga kerja Jabar
Dilihat dari jumlah tenaga kerja, rangking wilayah dengan jumlah tenaga kerja terbesar di Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung, dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 1,6 Juta Orang tahun 2001. Permasalahannya, jumlah tenaga kerja Kabupaten Bandung semakin anjlok dalam 2 tahun terakhir (2002-2003). Turunnya jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bandung secara otomatis mereduksi rasio jumlah tenaga kerja dibandingkan jumlah penduduk. Tahun 2003 misalnya, rasio jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk Kabupaten Bandung tinggal 31,65 %, padahal tahun 2002 rasionya masih sekitar 38,06 %. Permasalahan penurunan jumlah tenaga kerja yang dialami oleh Kabupaten Bandung juga dialami oleh beberapa kabupaten/kota yang lain di Jawa Barat, antara lain: Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Tasikmalaya. Daerah-daerah tersebut dalam 2 tahun terakhir (2002 dan 2003) berturut-turut mengalami penuruna jumlah tenaga kerja. Daerah kabupaten/kota yang jauh lebih baik penyerapan tenaga kerjanya adalah: Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang. Ke dua wilayah tersebut dalam dua tahun terakhir mengalami pertumbuhan tenaga kerja positif. Daerah yang lain, selain Kabupaten Bandung, Sukabumi, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, dan Subang cenderung berfluktuasi penyerapan tenaga kerja. Kita ambil contoh Kota Bandung. Tahun 2002 pertumbuhan tenaga kerja Kota Bandung turun sebesar 2,66 %, akan tetapi tahun 2003 jumlah tenaga kerja Kota Bandung meningkat sebesar 4,62 %. Oleh karena itu, bila melihat kondisi penyerapan tenaga kerja di Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir, maka potensi permasalahan ekonomi di Kabupaten Bandung, Sukabumi, Garut, dan Tasikmalaya relatif lebih besar kemungkinannya untuk menyebabkan banyak permasalahan ekonomi yang lain, sehubungan dengan kinerja penyerapan tenaga kerja yang semakin memburuk.
Dilihat dari rasio jumlah tenaga kerja dibandingkan jumlah penduduk, terlihat bahwa Kabupaten Majalengka dan Ciamis merupakan 2 kabupaten yang paling optimal dalam penggunaan tenaga kerjanya, dilihat dari besarnya persentase penduduk yang bekerja. Tahun 2003 rasio jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka mencapai 49,93 % (bahkan hampir mencapai 50 %), sedikit di atas Kabupaten Ciamis (49,58 %) pada tahun yang sama. Kondisi ini berbeda jauh dengan kondisi Kota Sukabumi. Katakanlah dari 267 Ribu penduduk Kota Sukabumi, hanya 29 % yang bekerja, sehingga mungkin lebih dari separohnya adalah bagian penduduk yang idle.
Tabel Jumlah Dan Pertumbuhan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat
Menurut Kabupaten/Kota Periode 2001-2003
Kabupaten Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja (%) Rasio Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk (%)
2001 2002 2003 2001-2002 2002-2003 2002 2003
Bogor 1.283.998 1.251.513 1.258.248 -2.52 0.53 34.76 33.18
Sukabumi 877.629 814.993 804.576 -7.13 -1.27 38.32 37.10
Cianjur 851.583 861.556 834.885 1.17 -3.09 43.21 40.90
Bandung 1.660.952 1.650.208 1.426.068 -0.64 -13.58 38.06 31.65
Garut 821.336 816.833 815.164 -0.5 -0.20 38.86 37.25
Tasikmalaya 926.173 884.419 719.578 -4.50 -18.63 42.04 33.40
Ciamis 928.473 779.254 825.505 -16.07 5.93 47.54 49.58
Kuningan 459.419 412.854 443.947 -10.13 7.53 41.34 42.91
Cirebon 782.857 748.454 807.296 -4.39 7.86 37.84 39.60
Majalengka 514.896 522.053 576.027 1.38 10.33 46.02 49.93
Sumedang 443.425 426.623 455.658 -3.78 6.80 43.02 44.92
Indramayu 743.318 660.746 803.037 -11.10 21.53 41.02 48.57
Subang 569.527 581.097 613.306 2.03 5.54 42.96 44.73
Purwakarta 281.227 298.041 292.380 5.97 -1.89 41.13 39.19
Karawang 678.335 669.408 678.507 -1.31 1.35 36.42 36.05
Bekasi 651.614 606.149 687.846 -6.97 13.47 33.92 37.00
Kota Jumlah Tenaga Kerja (Orang) Pertumbuhan Jumlah Tenaga Kerja (%) Rasio Jumlah Tenaga Kerja Terhadap Jumlah Penduduk (%)
2001 2002 2003 2001-2002 2002-2003 2002 2003
Bogor 280.335 306.309 277.718 9.26 -9.33 34.34 35.03
Sukabumi 77.114 79.946 79.157 3.67 -0.98 30.52 29.55
Bandung 826.620 804.558 841.786 -2.66 4.62 37.54 37.77
Cirebon 104.095 101.601 103.454 -2.39 1.82 37.00 37.94
Bekasi 569.061 660.493 660.075 16.06 -0.06 36.50 35.77
Depok 412.330 408.010 464.665 -1.04 13.88 33.42 35.47









Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat (Data Diolah Penulis)
Selama ini selalu ada anggapan bahwa daerah perkotaan memiliki kemampuan yang lebih besar dalam penyerapan tenaga kerja, sejalan dengan kemajuan perekonomian dan berkembangnya sektor-sektor ekonomi (PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi). Oleh karena itu, kota-kota besar di Jawa Barat dibanjiri jumlah penduduk yang sangat besar. Kabupaten Bandung misalnya, dengan jumlah penduduk sebesar 4,5 Juta Orang (2003) hanya mampu menyerap tenaga kerja sebesar 31 % dari total jumlah penduduknya. Hal yang sama juga terlihat dari penyerapan tenaga kerja Kota Bandung yang hanya mencapai 37 % dari total jumlah penduduknya. Kondisi yang sama bahkan dialami oleh seluruh Kota Besar di Jawa Barat. Pada tahun 2003 tidak satupun wilayah pemerintahan kota di Jawa Barat mampu konsisten dalam peningkatan jumlah tenaga kerjanya, oleh karena itu pola pertumbuhan tenaga kerjanya cenderung berfluktuasi. Kondisi yang lebih memprihatinkan juga terlihat dari rasio jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk. Dari 6 pemerintahan kota di Jawa Barat (Bogor, Sukabumi, Bandung, Cirebon, Bekasi, dan Depok) tidak satupun yang memiliki rasio jumlah tenaga kerja terhadap jumlah penduduk yang mencapai 40 %. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila intensitas permasalahan ekonomi yang dialami oleh Kota-Kota Besar di Jawa Barat relatif sangat komplek, terutama dalam mengatasi permasalahan penggangguran, kemiskinan, dan bahkan permasalahan kriminalitas.
Kompleksnya permasalahan tenaga kerja Jawa Barat tidak mungkin dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Memulihkan daya beli misalnya sulit untuk tercapai dalam kondisi ekonomi yang dibayangi overheated (indikasinya inflasi yang meningkat). Belum lagi tingginya suku bunga kredit dan rendahnya PMA/PMDN, serta gejala perlambatan ekspor yang ujung-ujungnya tidak optimalnya pertumbuhan ekonomi.
Dihadapkan pada kondisi bottleneck tersebut, maka saat ini angkatan kerja baru hanya mungkin berharap dari adanya upaya-upaya kongkrit dari pemerintah dan pelaku ekonomi (pengusaha). Rumitnya permasalahan tenaga kerja menunjukkan rumitnya permasalahan ekonomi di Jawa Barat. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sistematis dalam jangka pendek (misalnya meningkatkan peran pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran, baik dalam hal kebijakan maupun alokasi anggaran) sehingga akselerasinya dalam jangka menengah dapat mengurangi tekanan tingginya pengangguran dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Insentif jangka pendek yang memperhatikan penyerapan tenaga kerja akan membawa efek positif bagi peningkatan jumlah tenaga kerja Jawa Barat dalam jangka menengah dan jangka panjang, sehingga positif dalam peningkatan tenaga kerja Jawa Barat.***

* Penulis : Dr.R.Abdul Maqin, SE.,MS (Dekan Fakultas Ekonomi Unpas)

* Tulisan ini pernah dimuat di media cetak lokal